Garuda - Garba Rujukan Digital

Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart dalam Perspektif Al-Uqud Al-Mutaqabilah Miftah Rizky Nur Alfiani; Redi Hadiyanto
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. The cheap redemption practice issued by merchants at Alfamart used two contracts at the same time, many opinions state that the Alfamart's program was legal or illegal, so this case needed action to explain its legal validity. The purpose of this study was to find out and explore the legal practice of merchant-cheap redemption promos at Alfamart by using the theory of mutaqabilah contracts in multi-contracts. To answer the problems of this research, the method used was qualitative with a normative analytical descriptive approach. The conclusion from the results of research related to the phenomenon of the practice of cheap redemption promos based on substance stated that the practice of cheap redemption promos by Alfamart merchants in the perspective of al-uqud al-mutaqabilah was permissible on the grounds of عَن تَرَاضٍ (mutually willing or pleased), as well as perfection in the fulfillment of the contract. However, if we look at the phenomenon of the practice of the cheap redeem promo, it could be seen that there was a multi-contract implementation at one time, so this caused the practice to be prohibited, this statement agreed with the hadith of the prophet which explained that two contracts at one time fell into the same category. prohibited. As for the researcher's hope, the impact of this research could be a reference for further researchers, for deeply understanding phenomenon of the cheap redeem concept so that there was no misunderstanding in defining the practice of cheap redeem the promo. Abstrak. Praktik tebus murah yang dikeluarkan merchant di Alfamart ini menggunakan dua akad dalam satu waktu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa program alfamart ini sah atau tidak sah sehingga perlu ada tindakan untuk menjelaskan keabsahan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami terkait hukum praktik promo tebus murah merchat di Alfamart dengan menggunakan teori akad mutaqabillah dalam multi akad. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian terkait fenomena praktik promo tebus murah berdasarkan substansi menyatakan bahwa praktik promo tebus murah oleh merchant Alfamart dalam persprektif al-uqud al-mutaqabilah adalah diperbolehkan dengan alasan atas dasar عَن تَرَاض (saling rela atau ridha), juga adanya kesempurnaan dalam pemenuhan akad. Namun jika diperhatikan dari fenomena praktik promo tebus murah yang terjadi, terlihat adanya pelaksanaan multi akad dalam satu waktu, sehingga inilah yang mengakibatkan bahwa praaktik tersebut menjadi tidak boleh, hal ini sesuai dengan hadist nabi yang menjelaskan bahwa dua akad dalam satu waktu masuk dalam kategori yang di haramkan. Adapun harapan peneliti, dampak penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih memahami fenomena konsep tebus murah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan praktik promo tebus murah.

Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan Jual Beli Beras Mochammad Nizar Syamsi Djauhari; Redi Hadiyanto; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5826

Abstract. Muamalah is an activity that regulates the problems of fellow human beings. One form of muamalah is buying and selling. Sale and purchase is an agreement to exchange goods or objects that have value voluntarily (pleasure) between the two agreed parties. The criteria for the validity of buying and selling can be achieved by taking into account the terms and pillars of buying and selling. So that in buying and selling activities, you should tell the truth, don't lie, tell the truth, and be fair in buying and selling. Fair is meant in this sale and purchase, namely that no party is harmed, both the seller and the buyer. The purpose of this research is to examine in more depth the analysis of muamalah fiqh on the rounding of rice trading scales. The research method used is a qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the rounding of the scales carried out by the rice traders in Cimindi girlfriend is not in accordance with the concept of selling belu according to Imam Syafii and Imam Hanafi because it is included in an illegal sale and purchase because basically the sale and purchase must be voluntary between the two parties. , both the merchant and the seller. Abstrak. Muamalah ialah sesuatu aktivitas yang mengatur masalah sesama manusia. Salah satu bentuk bermuamalah adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela (keridhaan) diantara kedua belah pihak yang disepakati. Kriteria sah atau tidaknya jual beli dapat dicapai dengan memperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli. Sehingga dalam kegiatan jual beli seharusnya berkata jujur, tidak berdusta, berkata sebenarnya, dan berlaku adil dalam jual beli. Adil yang dimaksudkan dalam jual beli ini yakni tidak ada pihak yan dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai analisis fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan jual beli beras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan pedagang beras di pacar cimindi tidak sesuai dengan konsep jual belu menurut imam syafii dan imam hanafi karena termasuk ke dalam jual beli yang tidak sah karena pada dasarnya jual beli itu harus sukarela antara kedua belah pihak, baik pihak pedagang dan penjual.

Tinjauan Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN No:112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sewa Menyewa Lapak di Pasar Banjaran Kabupaten Bandung Muhammad Iqbal Fauzan; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7041

Abstract. Leasing at the Banjaran traditional market is a rental that should be questioned because it is accompanied by activities that are prohibited by Islamic law by renting out the stall again without the permission of the stall owner. The problem of this research is how to practice leasing in the Banjaran traditional market, how to review muamalah fiqh on renting stalls in the Banjaran traditional market using ijarah contract theory and how to review the Fatwa of the MUI National Sharia Council No. 112/DSN -MUI/2017. The purpose of this study is to find out the practice of renting stalls in the Banjaran market, reviewing the rental of stalls in the Banjaran market with muamalah fiqh, and reviewing the rental of stalls from the National Sharia Council Fatwa No. 112/DSN-MUI/2017. By obtaining data from the field and using data collection, namely interviews. The results of the study showed that there were lapak tenants who did not meet the requirements for the ijarah agreement because the lapak tenants leased back their lapak without the permission of the lapak owner. Abstrak. Sewa menyewa di pasar Banjaran merupakan sewa menyewa yang patut di pertanyakan karena di barengi oleh kegiatan yang dilarang oleh syariat islam dengan melakukan menyewakan lapaknya lagi tanpa seizin pemilik lapak. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana praktik sewa menyewa di pasar Banjaran, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap sewa lapak di pasar Banjaran dengan menggunakan teori akad ijarah, serta bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 112/DSN -MUI/2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik sewa lapak di pasar Banjaran, meninjau sewa lapak di pasar Banjaran dengan fikih muamalah, dan meninjau sewa lapak dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No 112/DSN-MUI/2017. Dengan memperoleh data dari lapangan dan menggunakan pengumpulan data yaitu wawancara, hasil penelitian bahwa terdapat para penyewa lapak yang tidak memenuhi syarat akad ijarah dikarenakan para penyewa lapak menyewakan kembali lapaknya tanpa seizin pemilik lapak.

Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Etanol atau Alkohol untuk Bahan Obat dan Implikasinya terhadap Jual Beli Obat-Obatan yang Mengandung Alkohol Ahmad Faisal Akbar; Redi Hadiyanto; Panji Adam
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7061

Abstract. All buying and selling practices, whether from food, drink or medicine, are bound by the provisions of whether or not it is permissible. Moreover, we as Muslims are supposed to carry out everything in accordance with Islamic religious norms. Allah SWT has regulated all matters relating to buying and selling, especially with drugs which according to researchers are very fundamental, because it is something that enters our bodies and almost every day most people consume drugs. The discussion in this study amounted to two core points, the first is to find out whether or not the status of consuming alcohol-containing drugs is permissible, and the second is to determine the legal status of buying and selling drugs that contain alcohol. The main theory used in this study comes from the Al-Qur'an, hadith, MUI fatwa, the views of the priests of 4 schools of thought. In this research, the type of research used is library research and field research with a qualitative approach. The use of this approach is adapted to the main objective of the research, which is to describe and analyze the buying and selling of drugs containing alcohol. It can be concluded that the sale and purchase of drugs containing alcohol is permissible or permissible, from several reasons that the researchers took, the first as in the MUI Fatwa No. 40 of 2018 which says consuming drugs containing alcohol is permissible, then there is no sale and purchase conditions that can cancel the sale and purchase contract for drugs containing alcohol, the latter as in the fiqh rule which states that the goods used are halal, meaning that the sale and purchase is also halal, unless there are other things that can forbid it. Abstrak. Segala praktik jual beli baik dari makanan, minuman ataupun obat-obatan itu terikat pada ketentuan boleh atau tidak boleh nya. Terlebih kita selaku umat Muslim yang sudah seharusnya menjalankan segala sesuatu itu harus sesuai dengan norma-norma Agama Islam. Allah Swt telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan jual beli, terlebih dengan obat-obatan yang menurut peneliti sangat fundamental, dikarenakan itu sesuatu yang masuk kedalam tubuh kita dan hampir setiap hari kebanyakan manusia mengkonsumsi obat-obatan. Pembahasan pada penelitian ini berjumlah dua point inti yang pertama untuk mengetahui status boleh atau tidaknya mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol, dan yang kedua untuk mengetahui status hukum jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol. Teori utama yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI, pandangan imam 4 mazhab. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian studi kepustakaan dan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol. Dapat di simpulkan bahwa jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol itu hukumnya mubah atau boleh, dari beberapa alasan yang peneliti ambil, yang pertama sebagaimana dalam Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 yang mengatakan mengkonsusmsi obat-obatan yang mengandung alkohol adalah boleh, kemudian tidak ada syarat jual beli yang bisa membatalkan akad jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol, yang terakhir sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyebutkan bahwa barang yang digunakan halal berarti dalam hal jual belinya pun halal, kecuali ada hal-hal lain yang bisa mengharamkannya.

Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart dalam Perspektif Al-Uqud Al-Mutaqabilah Miftah Rizky Nur Alfiani; Redi Hadiyanto
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v2i2.1198

Abstract. The cheap redemption practice issued by merchants at Alfamart used two contracts at the same time, many opinions state that the Alfamart's program was legal or illegal, so this case needed action to explain its legal validity. The purpose of this study was to find out and explore the legal practice of merchant-cheap redemption promos at Alfamart by using the theory of mutaqabilah contracts in multi-contracts. To answer the problems of this research, the method used was qualitative with a normative analytical descriptive approach. The conclusion from the results of research related to the phenomenon of the practice of cheap redemption promos based on substance stated that the practice of cheap redemption promos by Alfamart merchants in the perspective of al-uqud al-mutaqabilah was permissible on the grounds of عَن تَرَاضٍ (mutually willing or pleased), as well as perfection in the fulfillment of the contract. However, if we look at the phenomenon of the practice of the cheap redeem promo, it could be seen that there was a multi-contract implementation at one time, so this caused the practice to be prohibited, this statement agreed with the hadith of the prophet which explained that two contracts at one time fell into the same category. prohibited. As for the researcher's hope, the impact of this research could be a reference for further researchers, for deeply understanding phenomenon of the cheap redeem concept so that there was no misunderstanding in defining the practice of cheap redeem the promo. Abstrak. Praktik tebus murah yang dikeluarkan merchant di Alfamart ini menggunakan dua akad dalam satu waktu, banyak pendapat yang menyatakan bahwa program alfamart ini sah atau tidak sah sehingga perlu ada tindakan untuk menjelaskan keabsahan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami terkait hukum praktik promo tebus murah merchat di Alfamart dengan menggunakan teori akad mutaqabillah dalam multi akad. Guna menjawab permasalahan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian terkait fenomena praktik promo tebus murah berdasarkan substansi menyatakan bahwa praktik promo tebus murah oleh merchant Alfamart dalam persprektif al-uqud al-mutaqabilah adalah diperbolehkan dengan alasan atas dasar عَن تَرَاض (saling rela atau ridha), juga adanya kesempurnaan dalam pemenuhan akad. Namun jika diperhatikan dari fenomena praktik promo tebus murah yang terjadi, terlihat adanya pelaksanaan multi akad dalam satu waktu, sehingga inilah yang mengakibatkan bahwa praaktik tersebut menjadi tidak boleh, hal ini sesuai dengan hadist nabi yang menjelaskan bahwa dua akad dalam satu waktu masuk dalam kategori yang di haramkan. Adapun harapan peneliti, dampak penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih memahami fenomena konsep tebus murah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan praktik promo tebus murah.

Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak di Sekitar Kampus Unisba Ahmad Mahfuri Ihwan; Sandy Rizki Febriadi; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7553

Abstract. The increase in fuel prices was carried out because the amount of distribution of subsidies had increased, causing budget imbalances. However, the increase in fuel prices will directly impact all sectors of society. So that the lower middle class will feel the impact of this increase in fuel prices in all lines of life. Maslahah mursalah in the general sense is absolute, then according to the term ushul scholars mean maslahah which is not made by the Shari'a law to make it happen, there is no syaraic argument that can show whether this benefit is considered or not. The purpose of his research is to examine in more depth the review of maslahah mursalah on the impact of the government's policy of increasing fuel prices around the Unisba Campus (Case Study of Online Grab Drivers). The research method used is a qualitative method which type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and muamalah fiqh journals which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the policy issued by the government regarding raising fuel prices is in accordance with maslahah mursalah, namely for the benefit of the whole community, but the impact that occurs as a result of rising fuel prices does not provide complete benefit for all people, especially online grab drivers. Abstrak. Kenaikan harga BBM dilakukan karena jumlah pendistribusian subsidi yang sudah semakin membengkak, sehingga mulai menimbulkan ketidakseimbangan anggaran. Namun, kenaikan harga BBM secara langsung akan berdampak kepada seluruh sektor di masyarakat. Sehingga masyarakat menengah ke bawah akan merasakan dampak kenaikan BBM ini di seluruh lini kehidupannya. Maslahah Mursalah dalam arti umum adalah mutlak, kemudian menurut istilah ulama ushul mengartikan kemaslahatan yang oleh syari tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara yang dapat menunjukkan dianggap atau tidak kemaslahatan tersebut. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan maslahah mursalah terhadap dampak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM di sekitar Kampus Unisba (Studi Kasus Driver Ojek Online Grab). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal fiqih muamalah yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait menaikan harga BBM sesuai dengan maslahah mursalah yaitu bagi kepentingan seluruh masyarakat, akan tetapi dampak yang terjadi akibat naiknya harga BBM tersebut tidak memberikan kemaslahatan secara utuh bagi semua kalangan masyarakat khususnya driver ojek online grab.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap Pengenaan Ta’widh Kepada Pelaku Usaha Jasa Pembuatan Yasin Aliya Putri Fitria Nuryanti; Panji Adam Agus Putra; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7557

Abstract. In carrying out an istiṣhnā contract for services for making yasin, Jaya Mandiri Offset has binding conditions between the two parties, namely the existence of a 50% down payment. The problem arose when the printing company defaulted on the timeliness of completing the yasin order according to the agreed contract. Consumers who feel aggrieved impose the imposition of Ta'widh on the printers. Seeing this, there is concern that an element (da'in) will appear in the form of debt services for the settlement of yasin, which has the potential to generate usury. This study aims to find out the practice of imposing Ta'widh on Jaya Mandiri Offset and to find out the review of the DSN-MUI Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019 on the imposition of Ta'widh. The method used in this study is a qualitative method with an empirical juridical approach. The results of this study are that the imposition of Ta'widh on Jaya Mandiri Offset is considered to be in accordance with the criteria of the DSN-MUI Fatwa No: 129/DSN-MUI/VII/2019. In addition, the imposition of Ta'widh (compensation) on Jaya Mandiri Offset is a legal action because the transaction does not contain elements (da'in) that can give rise to usury. Because, in the fatwa it is explained that Ta'widh (compensation) was born from causality (sababiyyah) between the act of default and the losses incurred. In this case, there is no element (da'in) that occurs, only the commitment to complete the yasin order. From the start, this contract was permissible because there was an element of hajjah (need), and the transaction for ordering yasin was initially in the form of buying and selling, not debts. Abstrak. Dalam melakukan akad istiṣhnā pada jasa pesanan pembuatan yasin, Jaya Mandiri Offset memiliki ketentuan yang mengikat antara kedua belah pihak yaitu dengan adanya DP 50%. Persoalan muncul ketika pihak percetakan melakukan wanprestasi berupa ketidaktepatan waktu dalam menyelesaikan pesanan yasin sesuai dengan akad yang telah disepakati. Konsumen yang merasa dirugikan membebankan pengenaan Ta’widh kepada pihak percetakan. Melihat hal tersebut, ada kekhawatiran akan munculnya unsur (da'in) berupa utang jasa untuk penyelesaian yasin, yang berpotensi menghasilkan riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengenaan Ta’widh kepada Jaya Mandiri Offset dan untuk menganalisis tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 terhadap pengenaan Ta’widh tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder yaitu jurnal, artikel, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan Ta’widh kepada Jaya Mandiri Offset dinilai sudah sesuai dengan kriteria Fatwa DSN-MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019. Selain itu, pengenaan Ta'widh (ganti rugi) kepada Jaya Mandiri Offset merupakan tindakan yang sah karena pada transaksi tersebut tidak terdapat unsur (da'in) yang dapat melahirkan riba. Sebab, dalam fatwa dijelaskan bahwa Ta'widh (ganti rugi) lahir dari adanya kausalitas (sababiyyah) antara perbuatan wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, tidak ada unsur (da'in) yang terjadi, hanya komitmen untuk menyelesaikan pesanan yasin. Sejak awal, akad ini diperbolehkan karena ada unsur hajjah (kebutuhan), dan transaksi pemesanan yasin pada awalnya berbentuk jual beli bukan utang-piutang.

Implementasi Akad Istishna terhadap Jual Beli Properti Syariah di PT Eshan Realty International Melani Nur Khuzaifah; Redi Hadiyanto; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12190

Abstract. The sale and purchase of Sharia property with istishna' contracts is increasingly popular in Indonesia. The istishna' contract offers a solution for buyers who want to own property without usury and in accordance with Islamic law. However, there are several questions about the implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of Sharia property, especially related to the compliance with Sharia economic law. This research aims to analyze the implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of sharia property at PT Eshan Realty International Bandung. This research will also examine compliance with sharia economic law in the implementation of the istishna' contract in the company. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with key informants at PT Eshan Realty International Bandung, observation, and documentation. The data were analyzed using normative-empirical analysis techniques. The results showed that PT Eshan Realty International Bandung has implemented the istishna' contract in the sale and purchase of sharia property. The implementation of the istishna' contract in the company is generally in accordance with Islamic economic law. The implementation of the istishna' contract in the sale and purchase of Islamic property at PT Eshan Realty International Bandung has shown positive results. The company has implemented the istishna' contract properly and in accordance with Islamic economic law. Abstrak. Jual beli property Syariah dengan akad istishna’ semakin popular di Indonesia. Akad istishna’ menawarkan slusi bagi pembeli yang ngin memiliki property tanpa riba dan sesuai dengan syariat islam. Namun, terdapat beberapa pertanyaan tentang implementasi akad istishna’ dalam jual beli property syaria, terutama terkait dengan keputuhanterhadap hukum ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad istishna' dalam jual beli properti syariah di PT Eshan Realty International Bandung. Penelitian ini juga akan mengkaji kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah dalam implementasi akad istishna' di perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci di PT Eshan Realty International Bandung, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Eshan Realty International Bandung telah menerapkan akad istishna' dalam jual beli properti syariah. Implementasi akad istishna' di perusahaan tersebut secara umum telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Implementasi akad istishna' dalam jual beli properti syariah di PT Eshan Realty International Bandung telah menunjukkan hasil yang positif. Perusahaan tersebut telah menerapkan akad istishna' dengan baik dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Analisis Ganti Rugi tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 M Abnan SA; Maman Surahman; Redi Hadiyanto
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12285

Abstract. Indonesia, as a country that is experiencing growth, is actively implementing development in various sectors, including economic, social, cultural, political and other fields. As a public servant, it is important to have strong faith and a spirit that is fair, honest, accountable and transparent. Currently, small businesses have a quite significant role in the economy. One of the service sectors that is currently developing is the Moza Laundry business or also known as laundry services. The increasingly high economic needs of society require people to increase their income, so that inevitably people are required to be more efficient in utilizing their time or working hours. In this research, the author discusses the role and influence of consumer protection in dealing with damage and loss of goods that have been dry cleaned, which itself has pro-con policies for consumers. In this research, interviews were conducted openly, namely interviews conducted by researchers by asking questions that were not limited to answers by Moza Laundry employees. The resolution effort most often made by Moza Laundry business actors and consumers is by using deliberation. This is because deliberative settlement is more efficient, practical, and most importantly does not involve excessive costs. Too big so that deliberation between the disputing parties is used to resolve the dispute so that business actors and consumers agree. Abstrak. Indonesia, sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan, tengah giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan bidang-bidang lainnya. Sebagai seorang pelayan publik, penting untuk memiliki keimanan yang kuat dan jiwa yang adil, jujur, akuntabel, dan transparan. Saat ini keberadaan usaha kecil memiliki peran yang cukup signifikan dalam perekonomian. Salah satu sektor jasa yang sedang berkembang adalah bisnis Laundry Moza atau yang juga dikenal dengan jasa penatu. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi menuntut masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga mau tidak mau masyarakat dituntut untuk lebih efisien dalam memanfaatkan waktu atau jam kerjanya. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang peran dan pengaruh terhadap perlindungan konsumen dalam menangani kerusakan dan kehilangan barang yang sudah dry cleaning sendiri memiliki kebijakan-kebijakan yang pro-kontra terhadap konsumen.Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya karyawan Laundry Moza. Upaya penyelesaian yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha Laundry Moza dan konsumen adalah dengan menggunakan musyawarah. Hal ini dikarenakan penyelesaian secara musyawarah lebih efisien, praktis, dan yang terpenting tidak menggunakan biaya yang terlalu besar. Terlalu besar sehingga dengan cara musyawarah para pihak yang bersengketa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sehingga pelaku usaha dan konsumen penyelesaian dengan musyawarah yang digunakan.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search