Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Jasa pada Ranked Game Mobile Legends Bayu Agnia Np; Udin Saripudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1 (2021): Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The law of leasing is closely related to Islamic laws, including muamalah leases. In the practice of game rental at Baraker ID, Manonjaya Tasikmalaya Village, the rental agreement made by the parties, one of the parties feels aggrieved by the agreement. The service commits fraud and does not carry out its obligations in accordance with the agreement, the service provider runs away before completing his duties within the agreed period of time and takes the property in the form of a mobile legends game account. The purpose of this study is first to analyze the practice of renting ranked game mobile legends services and the second to analyze the review of Islamic law regarding the practice of renting ranked mobile legends game services. The research approach uses case studies, the types of research data are field research, research data sources are primary and secondary data sources, and data collection techniques use observation, interviews, and documentation. Based on the analysis of Islamic law on the rental of ranked services for this mobile legend game, the contract is considered to be Faskh or considered void because the pillars and conditions of ijarah are not fulfilled. consent and qabul and benefits. The service provider does not carry out the agreement agreed at the beginning of the contract. So that the lessee cannot take advantage of the ijarahcontract. Abstrak. Hukum sewa menyewa erat dengan hukum-hukum Islam antara lain sewa secara muamalah. Di dalam praktik Sewa game di Baraker ID Desa Manonjaya Tasikmalaya, Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh para pihak, salah satu pihak merasa dirugikan adanya perjanjian tersebut.Dalam pembuatan perjanjian tersebut tidak menggunakan surat tertulis melainkan hanya dengan cara lisan saja, Dalam mengambil keuntungan, penyedia Jasa melakukan kecurangan dan tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, pihak penyedia jasa tersebut melarikan diri sebelum menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang disepakati dan mengambil properti berupa akun game mobile legends. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk Untuk menganalisis praktik sewa menyewa jasa ranked game mobile legends yang kedua Untuk menganalisis tinjauan hukum islam mengenai praktik sewa menyewa jasa ranked game mobile legends. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus, jenis data penelitian yaitu penelitian lapangan, sumber data penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap sewa jasa ranked game mobile legend ini akadnya menjadi fasakh atau dianggap batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. ijab dan qabul serta manfaat. Pihaki penyedia jasa tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati diawal kontrak. Sehingga pihak penyewa tidak bisa mengambil manfaat dari akad ijarah.

Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/Xii/2012 tentang Perjanjian pada Akad Muzaraah terhadap bagi Hasil Panen Padi Solihat; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Muzara'ah contract is a profit sharing system in agriculture where one party owns the land and the other party acts as a cultivator, with a profit sharing system as agreed by both parties. In Cioyod Village the majority are farmers, one of the agricultural products in Cioyod Village is rice. The farmers in Cioyod Village in making cultivation agreements use the muzara'ah system, but its implementation it is suspected that it is not in accordance with the Fatwa of DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Researchers in this study formulate the formulation of the problem as follows: How is the practice of sharing the results of the muzara'ah contract in Cioyod Village; How is the review of the DSN MUI fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 on the profit sharing agreement of the muzara'ah contract in Cioyod village; The purpose of this research is to answer the problems that occur in Cioyod Village. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of his research that in Cioyod Village the muzara'ah profit sharing system is interpreted as a cooperation agreement; the practice of muzara'ah in Cioyod Village is not in accordance with the DSN MUI Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Abstrak. Akad Muzara’ah adalah sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di Kampung Cioyod mayoritas adalah petani, salah satu hasil tani di Kampung Cioyod adalah padi. Para petani di Kampung Cioyod dalam melakukan perjanjian penggarapan menggunakan sistem muzara’ah, akan tetapi pada pelaksanaanya diduga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012. Peneliti dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil akad muzara’ah di Kampung Cioyod; Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap perjanjian bagi hasil akad muzara’ah di kampung Cioyod; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab permasalahan yang terjadi di Kampung Cioyod. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan, menggunakan teknik analisis deskripstif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa di Kampung Cioyod sistem bagi hasil muzara’ah di artikan sebagai akad kerjasama; praktik muzara’ah di Kampung Cioyod tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012.

Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah Fatin Fikriani; Iwan Permana
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. In Islam, property rights are very meaningful and respected, property rights (ownership) are the relationship between humans and assets determined by syara', humans have special authority to carry out transactions as long as there are no violations. The purpose of this study was to determine land use practices in Padasuka and to understand the review of muamalah fiqh and local regulations regarding public order on the use of road pavements. In practice, the study found that the problem with the use of non-owned land in Padasuka occurred in 3 houses that had used the sidewalk for 8 years and had not returned to their original condition, which will be a separate problem, namely the effect of using land that is not their right. This research method uses empirical juridical research that is able to describe everything related to the review of muamalah fiqh and local regulations on the use of government-owned land in Padasuka. The author also conducted observations and interviews. The results of this study that the behavior of using government-owned land should not be carried out because it is outside the limits that have been determined by Islamic law, so there are vanity acts committed by the perpetrators of this phenomenon. And violates the Cimahi City Regional Regulation No. 9 of 2021 Article 13 which is currently in force regarding public order. Abstrak. Di dalam Islam hak milik sangat berarti dan dihargai, Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi selama tidak ditemukan hal yang melanggar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik penggunaan tanah di Padasuka dan memahami tinjauan fikih muamalah dan peraturan daerah tentang ketertiban umum terhadap penggunaan trotoar jalan. Dalam praktiknya, penelitian menemukan permasalahan pada penggunaan tanah bukan hak miliknya di Padasuka terjadi pada 3 rumah yang menggunakan trotoar sudah 8 tahun lamanyadan belum mengembalikan semula kondisinya, yang dimana ini akan menjadi masalah tersendiri yaitu efek menggunakan lahan yang bukan haknya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis empiris yaitu mampu mendeskriptifkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan fikih muamalah dan peraturan daerah terhadap penggunaan tanah milik pemerintah di Padasuka. Penulis juga melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini perilaku penggunaan tanah milik pemerintah tidak boleh dilakukan karena keluar dari batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, sehingga terdapat perbuatan batil yang dilakukan oleh pelaku fenomena ini. Dan melanggar peraturan daerah kota Cimahi No.9 Tahun 2021 pasal 13 yang sedang berlaku tentang ketertiban umum.

Tinjauan Hukum Islam dan UU No.56/PRP/1960 tentang Luas Tanah Pertanian pada Praktik Gadai Sawah Dary Salman; Siska Lis Sulistiani; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5213

Abstract. This research uses a type of qualitative research or normative law where normative legal research has a tendency to mage law as a perspective discipline where t only looks at the law from the point of view of ts norms, which of course s perspective. The source of data from this study s the parties who pawned rice fields and literature data. The data collection methods used are nterviews, documentation and literature research. Meanwhile, the data processing and analysis techniques carried out are carried out n two stages, namely data processing n the form of editing and verification, data analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The essence of this research problem s how the practice of pawning rice fields carried out by the community n Ponggang Babakan Jati Hamlet, Subang Regency when reviewed from slamic Law and Law Number 56 / Prp / 1960 concerning the determination of Agricultural Land Area. The results of this study show that the practice of pawning n Ponggang Babakan Jati Hamlet, Subang Regency s not n accordance with pawns n accordance with the rules of slamic Law where there are several conditions that have not been met n the contract, this pawn practice s also not n accordance with the pawn provisions n Law Number 56 / Prp / 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area, where n ts mplementation, the pawn contract carried out n Ponggang Hamlet does not determine the deadline for repayment of receivables. Abstrak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau hukum normatif dimana penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat perspektif. Sumber data dari penelitian ni para Pihak yang melakukan gadai sawah dan data kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, dokumentasi serta riset kepustakaan. Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah dilakukan dengan dua tahapan, yaitu pengolahan data berupa editing dan verifikasi, analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. nti dari masalah penelitian ni alah bagaimanakah praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang bila di tinjau dari Hukum slam dan UU Nomor 56/Prp/1960 Tentang penetapan Luas Tanah Pertanian. Hasil dari penelitian ni menunjukan bahwa praktik gadai di Dusun Ponggang Babakan Jati Kabupaten Subang belum sesuai dengan gadai yang sesuai aturan Hukum slam dimana ada beberapa syarat yang belum terpenuhi dalam akadnya, praktik gadai ni juga tidak sesuai dengan ketentuan gadai dalam UU Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dimana dalam pelaksanaannya akad gadai yang dilakukan di Dusun Ponggang tidak menentukan batas waktu pelunasan piutang

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Reksa Dana Syariah M Zulfan Nurfalah; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5230

Abstract. Young people are increasingly aware of investing for their future life, because the needs of human life never end. Investment is an option to benefit from fulfilling the necessities of life. Investment is a form of investment made by investors that will bring returns in the future. Mutual funds are an investment alternative for investors, especially small investors and investors who don't have much time and expertise to calculate the risk of their investment. The purpose of his research is to examine in more depth the Islamic mutual fund products in the Bibit.ID application. The research method used is a qualitative method which type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that basically mutual funds in Islam are permissible as long as they do not deviate from Islamic law and are one of the most recent forms of buying and selling. Abstrak. Makin sadarnya kalangan anak muda dalam berinvestasi yang bertujuan untuk kehidupannya di masa depan, dikarnakan kebutuhan hidup manusia tidak pernah ada habisnya. Investasi menjadi pilihan untuk mendapatkan keuntungan dari pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Investasi merupakan salah satu bentuk penanaman modal yang dilakukan investor yang akan mendatangkan return di kemudian hari. Reksa dana merupakan salah satu alternatif Investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai produk reksa dana syariah pada aplikasi Bibit.ID. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya reksa dana dalam Islam dibolehkan selama tidak menyimpang dari syariat Islam dan merupakan salah satu bentuk jual beli yang kekinian.

Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Istishna di Toko Putra Jaya Tasikmalaya Shifa Agnisa; Siska Lis Sulistiani; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5264

Abstract. Implementation of goods buying and selling transactions with the Istishna system or what is called an order placed at the Putra Jaya Tasikmalaya Furniture Store, consumers are required to wait until the manufacturing process is complete to receive the goods depending on the size and level of difficulty of manufacture. The transaction system sometimes causes problems, where sellers cannot select buyers who have financial problems. Islamic religious teachings recommend always resolving buying and selling problems by way of deliberation, with the aim that both parties are pleased with each other and no one feels disadvantaged. The objectives to be achieved by researchers in this study include: (1) To find out the settlement of Istishna's sale and purchase default at the Putra Jaya Tasikmalaya Furniture Store according to Islamic law. (2) To find out the settlement of Istishna's sale and purchase default at the Putra Jaya Tasikmalaya Furniture Store according to KHUPerdata. The data analysis method used in this study is a normative juridical method, which means the method with an approach based on the main legal references with guidelines for studying theories, concepts, principles and laws and laws and regulations related to the theme of this research. The results of the analysis in the study show that the default made by the buyer is in the form of unilateral cancellation by the consumer because he cannot pay. The cancellation of a transaction contract unilaterally by the customer (shani') that occurred at the Putra Jaya Tasikmalaya furniture store is classified as an act that causes the transaction contract to be cancelled, causing losses to the seller, in this case the Putra Jaya Tasikmalaya furniture store. However, failure to pay in contract transactions is carried out when the goods have been made, this can also be justified because the buyer or customer has the right to refuse or the right of payment so that his party can choose to continue or cancel the sale and purchase contract if the order is not in accordance with what was done by the maker. Abstrak. Pelaksanaan transaksi penjualan barang dengan menggunakan sistem transaksi Istishna atau disebut dengan pesanan yang dilakukan pada Toko Putra Jaya Tasikmalaya, konsumen diharuskan menunggu hingga proses pembuatan selesai hingga menerima barangnya tergantung pada ukuran dan tingkat kesulitan pembuatan. Sistem transaksi tersebut kadang menyebabkan permasalahan, dimana penjual tidak dapat menyeleksi pembeli yang bermasalah dengan keuangan. Ajaran agama Islam menganjurkan untuk selalu menyelesaikan permasalahan jual beli dengan musyawarah, anjuran tersebut bertujuan agar kedua belah pihak saling menerima dan tidak ada satu pun yang merasa dirugikan. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ini diantaranya adalah: (1) Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi jual beli Istishna di Toko Putra Jaya Tasikmalaya menurut Hukum Islam. (2) Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi jual beli Istishna di Toko Putra Jaya Tasikmalaya menurut KHUPerdata. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang artinya metode dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan referensi hukum utama dengan pedoman mempelajari teori, konsep, asas dan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun hasil analisis pada penelitian menunjukan bahwa wanprestasi yang dilakukan dari pihak pembeli adalah berupa pembatalan secara sepihak dari konsumen karena tidak bisa membayar. Pembatalan akad transaksi secara sepihak oleh pemesan barang (shani’) yang terjadi di toko Putra Jaya Tasikmalaya tergolong perbuatan yang menyebabkan batalnya akad transaksi tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual yang dalam hal ini adalah pihak toko Putra Jaya Tasikmalaya.

Analisis Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Kesejahteraan Dosen Fakultas Syariah Unisba Muhammad Imamul Akhyar; Sandy Rizki Febriadi; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5270

Abctract. The meaning of Welfare in Islam aims to achieve human welfare in a kaffah or comprehensive manner, namely both material welfare, spiritual and moral well-being. The conception of well-being and happiness (falah) actually refers to the purpose of Islamic sharia with the preservation of 5 principles in maqashid shari'ah, namely the preservation of religion (ad-ddin), the preservation of the soul (an-nafs), the preservation of reason (al-aql), the preservation of offspring (an-nasl) and the preservation of treasures (al-mal). Maqashid sharia itself is the purposes of sharia and the secrets intended by Allah Almighty in every law of His entire law. So that in order to realize welfare itself, the five main elements must be maintained and realized. The purpose of this study is to describe the concept of maqashid sharia in realizing welfare as well as to find out the analysis of the achievement of sharia maqashid on the welfare of lecturers of the Faculty of Sharia UNISBA. This research uses a qualitative method with a field approach and the data used are primary data obtained directly from the interviews of 13 Lecturers of the Faculty of Sharia UNISBA through the purposive sampling method. The result of this research is that every Lecturer of the Faculty of Sharia who is a sample has practiced the understanding of maqashid sharia with the preservation of 5 principles so as to achieve welfare and happiness. Abstrak. Makna Kesejahteraan dalam Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara kaffah atau menyeluruh, yaitu baik kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan juga moral. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) sejatinya mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syari’ah, yakni terjaganya agama (ad-ddin), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) dan terjaganya harta (al-mal). Maqashid syariah itu sendiri adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Sehingga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan itu sendiri, lima unsur pokok tersebut harus dipelihara dan diwujudkan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan konsep maqashid syariah dalam mewujudkan kesejahteraan juga untuk mengetahui analisis pencapaian maqashid syariah terhadap kesejahteraan Dosen Fakultas Syariah UNISBA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara 13 Dosen Fakultas Syariah UNISBA melalui metode purposive sampling. Adapun hasil daripada penelitian ini adalah setiap Dosen Fakultas Syariah yang menjadi sampel telah mengamalkan pemahaman maqashid syariah dengan terjaganya 5 prinsip sehingga tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pemutusan Perjanjian Kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra Pengendara Iqbal Karim; Titin Suprihatin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5346

Abstract. The development of online transportation services today has spawned several new systems in business cooperation, including the cooperation of PT. GOJEK Indonesia as an online transportation service provider company with online motorcycle taxi drivers or drivers. However, in practice, the driver partners felt uncomfortable when PT. GOJEK Indonesia suspended their accounts without prior confirmation. Based on this, this study aims to determine the practice of partnership agreements between PT. GOJEK Indonesia with driver partners and to find out the review of Islamic business ethics on the termination of the partnership agreement between PT. GOJEK Indonesia with partner drivers. The research method used is descriptive analysis to examine the termination of the partnership agreement between PT. GOJEK Indonesia and its driving partners are viewed from the values of Islamic business ethics. The results of the research show that the practice of terminating the partnership agreement between PT. GOJEK Indonesia has not fully implemented the values of Islamic business ethics, especially in the aspect of justice values. Abstrak. Perkembangan layanan transportasi secara online pada masa sekarang melahirkan beberapa sistem baru dalam kerjasama bisnis, diantaranya adalah kerjasama PT. GOJEK Indonesia sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi online dengan mitra pengendara atau driver ojek online. Akan tetapi dalam pelaksanaannya para mitra pengendara merasa tidak nyaman ketika pihak PT. GOJEK Indonesia melakukan suspen akun mereka tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra pengendara dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pemutusan perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra pengendara. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk meneliti pemutusan perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra pengendara ditinjau dari nilai-nilai etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemutusan perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK Indonesia dengan Mitra pengendara belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai etika bisnis Islam, terutama pada aspek nilai-nilai keadilan.

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jasa Makelar Jual Beli Mobil Bekas melalui Media Sosial Indah Nur Fauziah; Nanik Eprianti; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5350

Abstract. Business transaction activities sometimes require mediators or brokers, especially in buying and selling transaction activities, at this time it also occurs in the business sector of buying and selling used cars through social media. In practice, brokers are often not transparent in offering cars to consumers by not providing objective information regarding the actual condition of the vehicle, so that consumers feel disadvantaged. Which indicates that this raises many potential violations in terms of Islamic business ethics. Based on this, this study aims to determine and analyze the mechanism of brokerage services in buying and selling used cars through social media, and to find out the review of Islamic business ethics on brokerage services in buying and selling used cars through social media. The research method used is analytical descriptive to review the suitability of the broker's service mechanism in buying and selling used cars through social media with the principles of Islamic business ethics. The results of the study show that the mechanism of brokerage services in buying and selling used cars through social media, especially what happens on the FB account of Bandung X Used Car Buying and Selling is carried out in two ways which provide opportunities for the broker to get fees from both the seller and the buyer, and the brokerage service mechanism in buying and selling used cars through social media, especially what happened to the Bandung X Used Car Buying and Selling FB account, are not in accordance with the principles of Islamic business ethics, especially from the aspect of the principles of justice, the principle of free will, the principle of responsibility, and the principle of honesty. Abstrak. Kegiatan transaksi bisnis terkadang memerlukan mediator atau makelar khususnya dalam kegiatan transaksi jual beli pada saat ini juga terjadi pada sector bisnis jual beli mobil bekas melalui media sosial. Pada praktiknya, pihak makelar seringkali tidak transparan dalam menawarkan mobil kepada konsumen dengan tidak memberikan keterangan secara objektif terkait kondisi kendaraan yang sebenarnya, sehingga konsumen merasa dirugikan. Yang mana hal ini terindikasi banyak menimbulkan potensi pelanggaran dari sisi etika bisnis Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme jasa makelar dalam jual beli mobil bekas melalui media sosial, dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam pada jasa makelar dalam jual beli mobil bekas melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk meninjau sejauhmana tingkat kesesuaian mekanisme jasa makelar dalam jual beli mobil bekas melalui media sosial dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jasa makelar dalam jual beli mobil bekas melalui media sosial khususnya yang terjadi pada akun FB Jual Beli Mobil Bekas Bandung X dilakukan melalui dua cara yang memberikan peluang pihak makelar mendapatkan fee dari penjual maupun pembeli, dan mekanisme jasa makelar dalam jual beli mobil bekas melalui media sosial khususnya yang terjadi pada akun FB Jual Beli Mobil Bekas Bandung X belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam terutama dari aspek prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kejujuran.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Pembayaran Hotel Syariah Melalui Jasa Traveloka Paylater Rahmiyanti Janatun Nisa; Sandy Rizki Febriadi; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5457

Abstract. As time goes by, with the development of increasingly sophisticated technology using an online system, many companies provide loans with paylater services. This aims to facilitate transactions by providing non-credit loans online, one of which is the paylater method. This is one of the factors for the occurrence of non- compliance with DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism which has regulated the provisions that sharia hotels should carry out, especially in sharia hotel payments. This study aims to find out the review of DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 regarding Sharia Hotel payments through Traveloka Paylater services. This type of research is qualitative research with observation and interview data collection techniques originating from owners, staff, Traveloka users, books and theses about Syariah/Paylater Hotels. Data were analyzed using a descriptive method which was analyzed using a normative juridical approach, which analyzes how payment is made for Sharia Hotels through Traveloka Paylater services. From the results of this study it can be concluded that in practice Hotel N Syariah Bandung has not fully implemented the rules that apply to Islamic Financial Institutions in terms of service aspects. Because payments still apply using paylaters and still use conventional banks in their transactions. Abstrak. Seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih menggunakan sistem online, banyak perusahaan yang menyediakan pinjaman dengan layanan paylater. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam bertransaksi dengan memberikan pinjaman non kredit secara online, salah satunya dengan metode paylater. Hal ini, menjadi salah satu faktor terjadinya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata yang telah mengatur ketentuan-ketentuan yang seharusnya dijalankan oleh hotel syariah khususnya dalam pembayaran hotel syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap pembayaran Hotel Syariah melalui jasa Traveloka Paylater. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara yang bersumber dari owner, staff, pengguna Traveloka, buku dan skripsi tentang Hotel Syariah/Paylater. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis bagaimana pembayaran Hotel Syariah melalui jasa Traveloka Paylater. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa dalam praktik Hotel N Syariah Bandung ini masih belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan yang berlaku pada Lembaga Keuangan Syariah dalam aspek pelayanannya. Karena masih berlakunya pembayaran menggunakan paylater dan masih menggunakan Bank Konvensional dalam transaksinya.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search