Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BINAMULIA HUKUM Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Journal of Islamic Economic Literatures Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Islamic Social Finance Jurnal Penelitian Serambi Hukum Halal Tourism and Pilgrimage Tamkin Journal Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Journal of Progressive Law and Legal Studies Binamulia Hukum
Dwi Ratna Kartikawati
Universitas Krisnadwipayana
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : BINAMULIA HUKUM

 1 
Mengaplikasikan Kebijakan Penatagunaan Tanah Melalui Perdes untuk Mewujudkan Visi Kemandirian Desa Dwi Ratna Kartikawati
BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.21

Abstract

Penatagunaan tanah pedesaan terasa semakin mendesak di tengah ancaman krisis pangan dunia, tingkat urbanisasi yang kian tak terkendali, kemiskinan struktural di pedesaan, kesenjangan sosial ekonomi yang kian melebar, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif di seluruh wilayah hukum NKRI. Jika dicermati, persoalan yang mendasar adalah pada penatagunaan tanah atau perencanaan tata guna tanah (landuse planning) yang tidak pernah tuntas dan penguasaan tanah (land acquisition) yang timpang. Dengan hadirnya Undang-Undang Desa yang disandarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai prinsip visi kemandirian desa, diharapkan akan mewujudkan perencanaan pembangunan desa berbasis pada potensi lokal. Dalam Undang-Undang Desa, kewenangan desa menjustifikasi perencanaan tata guna tanah yang dilegalisasikan melalui Peraturan Desa (Perdes). Oleh karena pengaturan tata guna tanah hingga saat ini belum ada, maka Perdes diharapkan sebagai bentuk inisiasi bottom up planning untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penatagunaan tanah dan penataan ruang desa. Kata Kunci: tata guna tanah, penatagunaan tanah, UU Desa, Perdes, kemandirian desa.
Co-Authors Aam Rusydiana, Aam Aisyah As-Salafiyah Amelia Tri Puspita Anwar Adem Shikur Aviyu Nekha Hilda Latifah Maziyyatul Muslimah Murendah Tjahyani Nasirin, Wanda Khairun Rukiah Lubis Solihah Sari Rahayu