Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMBERDAYAAN KELOMPOK IBU RUMAH TANGGA DALAM PRODUKSI ABON KERANG DI DESA SEGORO TAMBAK SEDATI-SIDOARJO Diana Hertati; Anggie Parawitha Lucca
ABDIMAS Vol 2 No 02 (2022): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberdayaan merupakan proses yang menekankan pada strategi khusus untuk memberdayakan wanita menjadi lebih mandiri. Masyarakat pesisir sebagai masyarakat pembudidaya, pengolah dan pedagang ikan dan kerang, memiliki persoalan kompleks. Permasalahan prioritas yang dihadapi wanita nelayan Desa Segoro Tambak dalam memproduksi abon kerang yaitu: 1) terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik produksi abon kerang, 2) keterampilan pengelolaan keuangan dan 3) keterbatasan akses pasar bagi kelompok usaha (pemasaran). Dibutuhkan pihak ke tiga untuk membantu meningkatkan keterampilan dalam teknik produksi abon kerang, kemampuan pengelolaan keuangan, dan mendukung keberhasilan pemasaran. Bersadarkan permasalahan mitra, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan: 1) Membantu meningkatkan keterampilan dalam teknik produksi abon kerang, 2) keterampilan pembukuan sederhana bagi kelompok usaha wanita, 3) Membantu mengatasi masalah keterbatasan akses pasar bagi kelompok usaha (pemasaran). Peserta kegiatan ini adalah kelompok ibu rumah tangga dalam produksi abon kerang. Metode yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini: 1) Melakukan penyuluhan dan praktek membuat abon kerang dengan konsep adonan bercita rasa tinggi dan berkualitas, 2) Pelatihan pembukuan sederhana bagi kelopok usaha wanita, 3) Penyuluhan dan praktek terkait dengan teknik menjual dan pemasaran. Luaran yang dihasilkan: 1) konsep cita rasa abon kerang dengan kualitas yang baik, 2) Model pengembagan jaringan pemasaran home industri abon kerang, 3) pelatihan pencatatan keuangan usaha kecil dengan menggunakan akuntansi sederhana dengan pendekatan individual dilakukan pada saat praktek berupa pencatatan transaksi sampai pada penyusunan laporan keuangan. Disarankan ke depannya kegiatan ini berlanjut terkait pentingnya penggunaan media online untuk pemasaran produk-produk olahan industri rumahan guna peningkatan kesejahteraan kelompok wanita pesisir di Desa Segoro Tambak, Sedati, Sidoarjo.
Collective Leadership in Co-Production Process in Response to Covid-19 in Surabaya: The Case of Kampung Tangguh Jogo Suroboyo Bagus Nuari Harmawan; Anggie Parawitha Lucca; Indira Arundinasari; Wisnu Setiadarma Abdullah; Diah Putri Hasana
Jurnal Ad'ministrare Volume 9, Issue 2, July-December 2022
Publisher : Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.018 KB) | DOI: 10.26858/ja.v9i2.37759

Abstract

ABSTRACTThe global COVID-19 pandemic has forced the world’s leaders to find the proper steps to respond. One of the ways to be taken is by collaborating and increasing public participation at large, including through the idea of co-production. However, this idea requires the participation of leaders with various styles and characteristics for the collaboration process to be successful. One of the cities that responded to the pandemic by mobilizing leaders from the mayor to the RT/RW level was the city of Surabaya. This collaborative effort between residents and the government in responding to the COVID-19 pandemic is summarized in the Tangguh Jogo Suroboyo Village program. This research uses a qualitative method with a case study approach. The co-production process through the Kampung Tangguh Jogo Suroboyo program took place thanks to the encouragement of leaders at the grassroots level, including rt/rw. The RT/RW are central actors in mobilizing residents to survive amid a pandemic. The leadership characteristic shown at the grassroots level is collective leadership. This collective leadership has existed since the beginning of the establishment of Tangguh Village. The characteristics of collective leadership are inseparable from the values that exist in society, namely the spirit of “gotong royong.” In addition, collective leadership can better gather community solidarity amid a pandemic because of its informal nature, flexibility, and more accessible and faster coordination. 
POLA HUBUNGAN EKSEKUTIF - LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 Anggie Parawitha Lucca
Journal Publicuho Vol. 5 No. 3 (2022): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.225 KB) | DOI: 10.35817/publicuho.v5i3.12

Abstract

If the relationship between the two Executive and Legislative States Institutions is not managed properly, it will create a disharmonious relationship. The executive and legislative bodies are mandated by law to draft regulations, including Regional Regulations (Perda) related to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Mojokerto Regency, one of the regions in the 2020 fiscal year, went through quite heated APBD discussions due to the absence of common ground between the DPRD and the Regional Government. As a result, efforts to accelerate APBD documents, which are expected to be completed before the end of November, are slow. The APBD document was finally carried out at the end of the month, November 30th. The research method used is descriptive qualitative research. The data collected is obtained through observation, literature study, archives/documents, or written literature related to the research title. The study results found that the pattern of relationships formed between the DPRD and the Mojokerto Regency Government in the preparation of the 2021 APBD tends to be Legislative Heavy, where the dominance of the DPRD is prominent. This can be due to the executive’s low political support because a temporary official leads Mojokerto Regency during the 2021 APBD preparation process. (Pjs) so that he does not have a representative power in the DPRD.