Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Korupsi di era Pandemi Covid-19 Ardiyanti Aris
Jurnal Litigasi Amsir Vol 10 No 1 (2022): November
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find the factors that cause corruption crimes during the Covid-19 pandemic and forms of corruption prevention during the Covid-19 pandemic. This research uses normative research with a statutory approach and a comparison approach. Types and sources of legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis will be studied with deductive logic reasoning because normative legal research uses logical analysis, argumentation, and perspective, so this research is qualitative. The results showed that legal factors could cause corruption crimes during the Covid-19 pandemic because there are weaknesses in laws and regulations, including inadequate quality legislation, lenient sanctions, and inconsistent and indiscriminate execution of penalties. The form of preventing corruption crimes during the Covid-19 pandemic is by increasing supervision to minimize the opportunity for corruption behaviour to occur following the KPK Circular Letter KPK Number 8 of 2020 related to the prevention of corruption crimes and government officials should have an appropriate attitude as a government official to guarantee transparent and accountable implementation in realizing good government.
IMPLIKASI KEGAGALAN DIVERSI TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA PADA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.1/PID.SUS-ANAK/2025/PN.PRE) Lubis, Trixie Fellicia; Muhammad Sabir Rahman; Ardiyanti Aris; Muh Akbar Fhad Syahril; Bakhtiar Tijjang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2046

Abstract

Artikel ini berfokus pada studi hukum normatif tentang penerapan hukum sistem peradilan pidana anak, khususnya meneliti Keputusan No. 1/Pid.Sus-Anak/Pn.Pre yang dikeluarkan oleh pengadilan di Kota Parepare. Studi ini menggunakan pendekatan legislatif dan analitis untuk meninjau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Sumber materi hukum yang digunakan meliputi materi hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Keputusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Pre menunjukkan bahwa kegagalan pengalihan normatif tidak menghilangkan orientasi perlindungan dan bimbingan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang SPPA. Hakim masih menempatkan hukuman penjara sebagai upaya terakhir dengan durasi terbatas, berdasarkan tingkat kesalahan, keseriusan kejahatan narkotika, dan kepentingan pencegahan umum. Kombinasi hukuman penjara dengan pelatihan kerja mencerminkan pendekatan hibrida antara tindakan represif dan rehabilitatif yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Hal ini menegaskan bahwa setelah kegagalan upaya pengalihan kasus, Undang-Undang SPPA tetap menjadi kerangka kerja utama untuk menghukum anak-anak guna memastikan rehabilitasi dan masa depan mereka.