Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adl ANDREW Law Journal IECON: International Economics and Business Conference
Bakhtiar Tijjang
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Profitability and Activity Ratio in Measuring Financial Performance Mulyana Machmud; Bakhtiar Tijjang; Nirvana Latif; Hendra Hermawan; Waty Rusman Salehe
IECON: International Economics and Business Conference Vol. 2 No. 1 (2024): International Conference on Economics and Business (IECON-2)
Publisher : www.amertainstitute.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65246/5w6vdx59

Abstract

This study examines the impact of profitability and activity ratios on the financial performance of Regional Drinking Water Companies (PDAM). The research utilizes financial reports as the primary object of analysis. Data collection methods include observation, interviews, documentation, and library research, ensuring a comprehensive understanding of the subject matter. The data analysis approach employed is descriptive analysis, involving data collection, classification, explanation, and analysis to present clear and systematic information regarding the issues under investigation. The findings reveal that the profitability ratio significantly influences PDAM's financial performance, indicating the company's ability to generate profits plays a critical role in determining financial stability and operational success. Similarly, the activity ratio, which measures the efficiency of a company's operations and resource utilization, also shows a significant impact on financial performance. These results highlight the importance of effective management of profitability and activity ratios in enhancing the financial health of PDAM. By maintaining a balance between profitability and operational efficiency, PDAM can achieve sustainable financial performance. This study underscores the need for PDAM to regularly evaluate these financial ratios as part of their strategic decision-making process to ensure continued growth and improved service delivery.
RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENGAKOMODASI CANCEL CULTURE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL Riska Ramadhani; Muhammad Natsir; Suardi, Suardi; Auliah Ambarwati; Bakhtiar Tijjang
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.43

Abstract

Digitalisasi menghadirkan fenomena cancel culture yang berpotensi berimplikasi sebagai tindak pidana di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengakaji cancel culture dalam perspektif hukum pidana untuk mengetahui relevansi hukum pidana dalam mengakomodasi perkembangan masyarakat dalam bermedia sosial, dengan menggunakan penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang melatarbelakangi cancel culture dapat berimplikasi sebagai tindak pidana jika memuat unsur pencemaran nama baik seperti yang dialami Gofar Hilman. Hukum pidana dapat mengakomodasi pelaku penyebar utama informasi elektronik melalui Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penegakan hukum cancel culture, memiliki tantangan tersendiri dikarenakan bersifat kompleks sehingga dalam penerapan pasal dan pembuktiannya peran ahli dibidang ilmu hukum, sosial, atau komunikasi sangat dipertimbangkan guna memberikan batasan pemahaman pada aparat penegak hukum untuk menghindari overcriminalization guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
The Role of Gakkumdu of Parepare City in Processing Reports of Criminal Violations of Fake Diplomas in the 2024 Parepare City Regional Head Election Saharuddin; Sunardi Purwanda; Muhammad Sabir; Bakhtiar Tijjang; Muhammad Natsir
Al-'Adl Vol. 18 No. 2 (2025): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Parepare dalam memproses pelaporan dugaan pelanggaran pidana penggunaan ijazah palsu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Parepare Tahun 2024. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme penanganan pelaporan, koordinasi antar lembaga dalam Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan), serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Gakkumdu, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gakkumdu Kota Parepare memiliki peran strategis dalam menyelidiki dan menindaklanjuti laporan dugaan ijazah palsu, namun terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan waktu penanganan, kurangnya bukti awal dari pelapor, serta hambatan teknis dalam verifikasi dokumen ke institusi pendidikan. Meskipun demikian, Gakkumdu dinilai telah berupaya optimal melalui koordinasi lintas lembaga dan penggunaan mekanisme hukum yang tersedia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas investigasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta perbaikan sistem verifikasi dokumen sebagai upaya mendukung penegakan hukum pemilu yang adil dan transparan.
Juridical Analysis of Underage Marriage from a Criminal Perspective in Indonesia Ashari, Rosa Ayu; Sunardi Purwanda; Elvi Susanti Syam; Bakhtiar Tijjang; Muhammad Sabir Rahman; Andi Sri Rezky Wulandari
Al-'Adl Vol. 18 No. 2 (2025): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena hukum dan sosial yang marak di Indonesia meskipun telah terjadi perubahan batas usia minimal melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik perkawinan anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji regulasi seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin yang longgar serta lemahnya penegakan hukum mengakibatkan hukum pidana belum berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan anak. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak selain pelaku utama, seperti orang tua, penghulu, dan tokoh masyarakat, belum diterapkan secara konsisten meskipun memiliki dasar hukum yang jelas. Penelitian ini menekankan perlunya penafsiran progresif, penegakan hukum yang lebih tegas, dan sinergi antar lembaga guna mewujudkan perlindungan maksimal terhadap anak. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah dan menindak praktik perkawinan anak.
Co-Authors Andi Sri Rezky Wulandari Ashari, Rosa Ayu Auliah Ambarwati Elvi Susanti Syam Hendra Hermawan Muhammad Natsir Muhammad Sabir Muhammad Sabir Rahman Nirvana Latif Riska Ramadhani Saharuddin Suardi, Suardi Sunardi Purwanda Waty Rusman Salehe