Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia
Mutiar Fitri Dewi
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN MELALUI PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Mutiar Fitri Dewi; Frans Simon Dadiara
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) J3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 7, No. 1, Juni 2022
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v7i1.2417

Abstract

Indonesia's fisheries potential has an essential and strategic role for the national development since it influences economic, security, ecological and social aspects. With this important role, it is assumed that the living standard of Indonesia’s fishermen improved. However, based on the data from the Ministry of Maritime Affairs (2018), most Indonesia’s fishermen still live within the poverty line. This current study aims at describing the implementation of fishermen group empowerment through integrated marine and fisheries center program in Maluku Barat Daya District. The data of this study are gathered through direct observation, in-depth interview and documentation study. Then they are analyzed based on Empowerment theory by Mardikanto and Soebiato (2017). The study’s result show that the empowerment emerged in three aspects namely human, business, and institutional development. It is also found that the empowerment process is still not optimal due to several obstacles namely lack of awareness of fishermen group, characteristics of the archipelago, and inadequate communication network. To overcome these, the Fishery Department has made efforts such as giving training, distributing fishing gears, and establishing certain fishermen groups. Suggestions given by the authors are giving self-awareness and work ethics socialization, cooperating with the heads of village, and issuing local government regulation regarding fishery. Keywords: Empowerment, Fishermen Group, Integrated Marine and Fisheries Center Program
Digitalisasi Promosi Wisata Budaya Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Melalui Akun Instagram @gunungpring.muntilan Mutiar Fitri Dewi; Faniawan Nurcahyo
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 3 No 1 (2023): JAMSI - Januari 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.586

Abstract

Gunungpring merupakan salah satu desa di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata religi dan pendidikan. Potensi wisata religi yang cukup terkenal yaitu kompleks pemakaman kyai yang tidak pernah sepi peziarah yang datang dari berbagai daerah. Selain itu, di Desa Gunungpring juga terdapat sebuah pondok pesantren besar yang terkenal yaitu Pondok Pesantren Darussalam Watucongol. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada hampir seluruh sektor termasuk pariwisata. Pariwisata di Desa Gunungpring juga ikut terdampak dengan menurunnya tingkat kunjungan wisatawan. Kemajuan Teknologi Informasi (TI) telah memberikan peluang dan harapan baru untuk promosi pariwisata secara digital melalui media sosial, salah satunya melalui Instagram. Dengan memanfaatkan Instagram, pemerintah Desa Gunungpring dapat melakukan promosi pariwisata secara lebih luas. Metode kegiatan pengabdian dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan Instagram untuk pemasaran potensi wisata. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, dengan memanfaatkan Instagram telah membantu promosi potensi wisata di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang–Jawa Tengah. Jumlah unggahan pada akun @gunungpring.muntilan setelah kegiatan pengabdian masyarakat ini tercatat sejumlah 106 unggahan. Aparat desa dapat terus memperbaharui informasi pada akun Instagram sehingga promosi pariwisata dapat lebih optimal meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG) DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KOTA PALANGKARAYA Andika Restu Putra; Mutiar Fitri Dewi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3618

Abstract

Saat ini telah terjadi perubahan dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satunya dalam bentuk pelayanan publik yang berkaitan dengan izin pembangunan gedung. Penelitian ini yang dilakukan memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dan mendeskripsikan faktor penghambat implementasi aplikasi yang dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif induktif. Teori yang digunakan dalam menganalisis data yaitu Teori Implementasi dari Edward III. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk kemudian dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SIMBG pada Dinas PUPR Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah sudah diterapkan, namun masih belum optimal pada aspek: 1) Komunikasi, yaitu kurangnya sosialisasi; 2) Sumber Daya yaitu kurangnya SDM sesuai keahlian; dan 3) Disposisi, berupa kurangnya insentif. Terkait dengan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar pemerintah lebih gencar dalam melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi, memberikan pelatihan teknis bagi pegawai yang menangani aplikasi SIMBG tersebut, dan memberikan insentif untuk memotivasi pegawai. Kata kunci: Implementasi; Sistem Informasi; Manajemen Bangunan.
PENGUATAN TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM MENDUKUNG TRANSISI ENERGI BERBASIS ENERGI TERBARUKAN DI JAWA TENGAH Romi Saputra; Mutiar Fitri Dewi; Vinda Verina KDP; Merintha Suryapuspita
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v9i1.6065

Abstract

Abstract This study analyzes the strengthening of collaborative governance in supporting the renewable energy-based energy transition in Central Java Province. It examines how starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes influence the effectiveness of stakeholder cooperation. This research employs a descriptive qualitative approach, focusing on the collaboration between the Energy and Mineral Resources Agency of Central Java Province and the Institute for Essential Services Reform (IESR). Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and were analyzed using an interactive qualitative analysis model. The findings show that the collaboration between the Energy and Mineral Resources Agency of Central Java Province and IESR faced several challenges, including coordination constraints, limited human resources, and delays in implementation due to the dynamics of the regional government agenda. Nevertheless, the collaboration continued to operate relatively effectively because both parties shared a common objective of accelerating the energy transition, maintained complementary roles, and were supported by formal institutional cooperation. The Energy and Mineral Resources Agency acted as a regional government actor with policy authority and bureaucratic access, while IESR provided knowledge-based support, research, advocacy, and technical facilitation. This synergy enabled the collaborative process to continue despite implementation barriers. The findings indicate that the success of collaboration is not determined by the absence of obstacles, but by the actors’ ability to maintain commitment, adjust strategies, and develop shared learning. Accordingly, this collaboration has contributed to the formulation of more inclusive renewable energy policies, strengthened institutional commitment, and enhanced regional capacity to accelerate the renewable energy-based energy transition. This study offers practical implications for strengthening collaborative governance mechanisms in renewable energy development, particularly within the context of decentralized regional governance. Keywords: collaborative governance; stakeholder collaboration; renewable energy transition; energy policy; Central Java  
Co-Authors Andika Restu Putra Faniawan Nurcahyo Frans Simon Dadiara Merintha Suryapuspita Romi Saputra Vinda Verina KDP