Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

1.497

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Nusantara Journal of Community Engagement As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat HUKMY : Jurnal Hukum Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abd. Rahman

Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

Author-ID : 5661548

Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) “Pasir Putih” Di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Situbondo Heriyanto Heriyanto; Abd. Rahman Saleh
Nusantara Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 1 (2021): MARET
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/njce.v1i3.4054

Urgensi untuk meninjau ulang dan memperbaiki dasar yuridis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan prinsip negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbaikan atas paradigma pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih mutlak diperlukan agar tetap sinergis dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan sebagai bahan kajian yuridis tentang sinergitas penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan amanah undang-undang 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta untuk memberikan analisa yuridis pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasir putih sesuai denganamanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menganalisis isu atau permasalahan dalam penelitian ini, dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang berlaku

PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PASCA FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR Heriyanto Heriyanto; Abd. Rahman
As-Sidanah Vol 3 No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : LP2M Universitas Ibrahimy

Based on the results of the plenary Session of the Situbondo Regional People's Representative Council, it is necessary to revise the Situbondo Regional People's Representative Council Regulation Number 01 of 2018 concerning the order of the Situbondo Regional People's Representative Council Regulations. Therefore, a Draft Regulation is prepared to be facilitated by the East Java Governor. There are several important points that became notes for the post-facilitation facilitation of the Governor of East Java to be included in the material for the rules. The purpose of this service is to direct the preparation of regulations in accordance with the hierarchical rules of legislation. This outreach program used the juridical – normative method through the approach of legislation. The results of this outreach program are in the form of a draft regulation for the Situbondo Regional People's Representative Council.

Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan Abd. Rahman; Heriyanto Heriyanto
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Perubahan pola dan perilaku di masyarakat terjadi begitu cepat. Perubahan tersebut hampir terjadi dalam semua bidang kehidupan. Oleh sebab itu, terkadang, hukum tidak cepat menyesuaikan dengan perkembangan-perubahan yang terjadi yang mengakibatkan berbagai norma yang dimuat didalamnya selalu ketinggalan dari perubahan yang terjadi. Dari hal tersebut, rumusan masalah pada jurnal ini adalah apakah upaya perubahan dan pembaharuan hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut penting untuk dibahas agar hukum yang ada mampu seiring tidak hanya dengan nilai-nilai keadilan, akan tetapi juga sesuai dengan kemamfaatn bagi masyarakat. Dan pada saat yang sama ialah menjadikan kesadaran hukum masyarakat mampu mengikuti perkembangan dari pengaturan tat hukum modern yang terbaharui. Dengan begitu, maka efektifitas hukum akan terjadi tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang ada.

Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Abd. Rahman Saleh
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Keberadaan data pribadi merupakan data privasi yang harus dilindungi undang-undang. Kemajuan zaman dan kemajuan teknologi informasi membuat segala sesuatu dapat diakses begitu luas. Demikian juga keberadaan data pribadi harus disimpan dengan kuat agar tidak ada yang mencuri data pribadi dan tidak diretas oleh pencuri data pribadi dengan tujuan untuk ditransaksikan. Pelanggaran data pribadi peserta BPJS Kesehatan oleh “Akun Kotz” yang merupakan pembeli dan penjual data pribadi menjadi catatan tersendiri bagi negara untuk hadir guna melindungi pemilik data pribadi agar tidak diretas dan ditransaksikan. Kebijakan hukum pidana adalah solusinya, yaitu negara harus mengatur ruang hukum dan menentukan undang-undang tentang bagaimana sanksi pidana dapat dijatuhkan bagi peretas data. Sehingga orang yang memiliki data pribadi terlindungi secara hukum dan tidak menjadi korban peretasan peretasan data pribadi yang dicuri dan ditransaksikan. Kebocoran data pribadi sangat meresahkan dan sangat merugikan negara dan pemilik data pribadi dimana para pelaku pencurian data harus ditindak secara hukum agar ada perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi.

UKURAN PEMIDANAAN TERHADAP KORUPSI PENEGAK HUKUM Abd. Rahman Saleh; Asrawi Asrawi
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Law enforcement is again in the public spotlight without stopping. There are various findings of cases of law enforcers who are involved in actions that should not be carried out by a law enforcer. How about law enforcers who have played the law in law enforcement, of course this is a bad act that destroys the rhythm of law enforcement. Law enforcers who are made without the guts by those who deliberately play with the law with temptations and spices to give a certain amount of money, of course, this is a disgraceful trait, and can also be qualified as a corrupt act. Why is it said to be a corrupt act, none other than because he has received gratification and or has received a number of gifts, either in the form of giving money and or also providing other facilities. That the law enforcers are the Police, Prosecutors, Advocates and Judges. The four of them are chess of law enforcement agencies who have the task of law enforcement. The task of law enforcement is to enforce the law with the existing legal rails as an inherent task for law enforcement with law enforcement standards with the dignity of the law. In this article, we will discuss the sentencing measure of law enforcement corruption.

PROBLEM HUKUM PENARIKAN HIBAH OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Abd. Rahman Saleh; Imam Fawaid
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Humans as social beings need each other and must complement each other. However, the relationship between humans will be well established if it is supported by the rules that govern the relationship. The relationship between parents and their children has meaning if between the two there are rights and obligations to each other. In the sense that parents have rights and obligations to their children, as well as a child to his parents. One of the actions that make a child and his parents better is the provision of grants. A grant is a legal act that results in the transfer of rights from one person to another. In general, grants can be understood as giving that is done voluntarily by transferring the rights to an object to another person. Both movable and immovable objects. But not infrequently grants given by people who know their children are withdrawn because there are several problems that occur. In this article, we will discuss the legal problem of withdrawing grants by parents to their children.

SEJARAH HUKUM PERADILAN DI INDONESIA Imam Fawaid; Abd. Rahman
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Abstract Judicial power in Indonesia is a power which regulates the governance of the judicial system. The judiciary is included in the category of judicial power as a separate judicial system from other powers, namely the executive and legislative branches. The dynamics of the journey of judicial power continues to move, following the perfection of independent and perfect judicial power. From the Dutch colonial era to the independence era. The challenges are various and to organize so that the concept of judicial power is truly independent and dignified. Regulations continue to be carried out towards the perfection of independent judicial power. With the enactment of Law Number 35 of 1999, judicial institutions (except the Religious Courts which at that time were still in the Ministry of Religion) were under the Supreme Court both institutionally and administratively. This change is indicated by the spirit of realizing an independent judicial power, free from interference from other powers. since 2004 all judicial bodies have been under one roof under the authority of the Supreme Court.

PENERAPAN AKAD MUKHABARAH TERHADAP PENGELOLAAN SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PAJANANGGER KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP Hali Makki; Abd. Rahman; Ulfaida
Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2022): Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

The community in Pajanangger Village, Arjasa District, Sumenep Regency, has often seen cooperation in implementing the mukhabarah contract, which they know as Nelon. The agreement is usually carried out orally, without presenting witnesses and does not mention the conditions or pillars that must be met in the contract. The time period for implementing this mukhabarah contract is not clear. In fact, many harvests and years between rice field owners and rice field managers continue to work together for mukhabarah. The collaboration carried out by the community in Pajanangger Village, Arjasa District, Sumenep Regency is Nelon rice field management, namely the application of the implementation of the mukhabarah contract, according to the Islamic Law Perspective, the application of the mukhabarah contract to the management of rice fields in Pajanangger Village, Arjasa District, Sumenep Regency is valid because there has been an agreement from the parties involved. concerned even without having to fulfill certain formalities.

Makelar dalam Transaksi Ekonomi (Analisis Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Akad Samsarah) Ahmad Hamdi; Abd. Rahman; Nahe'i Nahe'i
Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 1 No. 2 (2024): Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/iltizam.v1i2.4574

Brokers in economic transactions are common jobs undertaken by society. However, in practice, brokers often pose problems, especially for consumers or buyers. It is not uncommon for buyers to find that the price set during the transaction is not the price set by the owner of the goods, but rather a price added by the broker. The significant price difference from the original price becomes a separate problem for the community. This article aims to explain the practice of brokers in Islam by analyzing the Fatwa DSN MUI NO. 151/DSN-MUI/VI/2022 on Samsarah Contracts. The focus of this article is: What is the nature of brokers in Islam? How does the Fatwa DSN MUI No. 151/DSN-MUI/VI/2022 on Samsarah Contracts play a role in ensuring the legality of broker practices in Indonesia? In this article, researchers use a research library approach. Primary data sources include literature on brokers in Islam. In Islam, brokerage is considered an allowed practice; a broker aims to provide assistance to both the buyer and the owner of the goods to be sold. Meanwhile, the role of Fatwa DSN MUI NO. 151/DSN-MUI/VI/2022 has outlined the technical implementation of broker services and provided arguments in accordance with Islamic Sharia teachings.

Co-Authors Ahmad Hamdi Asrawi Asrawi Heriyanto Heriyanto Heriyanto Heriyanto Imam Fawaid Makki, Hali Nahe'i Nahe'i Ulfaida

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search