Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Law_Jurnal Locus Journal of Academic Literature Review
Afnila Afnila
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PELANGGARAN ADMINISTRATIF MELALUI SISTEM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT PADA PUTUSAN PENGAWASAN PEMILU DI SUMUT Muhammad Akbar Siregar; Mirza Nasution; Edy Ikhsan; Afnila Afnila
Law Jurnal Vol 3, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v3i2.3105

Abstract

ABSTRACTAct number 7 of 2017 on General Elections had established the existence and the role of The GeneralElection Supervisory Board not only function as election monitors, but to act as an institution tasked withresolving disputes over electoral processes, both participants in inter-election disputes and acrosscommittees for the public. In this study raised the issue of the legal power of The General ElectionSupervisory Board of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019. The researchmethodology is juridically normative, in the research concluded that The General Election SupervisoryBoard of North Sumatra Province No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019 has permanent legal forcebecause the decision is not carried out legal efforts by The Election Commission of North SumatraProvince and The Election Commission of West Nias Regency so that the decision final and binding, sothat decisions which are was born of The General Election Supervisory Board has an executory nature.Keywords : General Elections, The General Election Supervisory Board, and Quick Event Check
Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Hady Hidayat Tambunan; Rosnidar Sembiring; Idha Aprilyana Sembiring; Afnila Afnila
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 6 - June 2023
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v2i6.195

Abstract

Masyarakat Mandailing menggunakan sistem perkawinan jujur sehingga mewajibkan memberikan uang jujur (tuor) kepada pihak wanita. Masyarakat adat Mandailing memiliki adat sendiri dalam melaksanakan perkawinan serta melalui beberapa tahapan yang cukup panjang.Terlepas dari adat perkawinan suku Mandailing yang begitu panjang, terdapat upaya lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat Mandailing untuk mewujudkan terjadinya suatu perkawinan, yaitu dengan cara marlojong (kawin lari). Penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kawin lari di masyarakat adat Mandailing diawali dengan perkenalan (mangkusip, martandang), marlojong, marjamita mandokon so ulang agoan, marjamita mandokon so ulang agoan menurut adat, manulak sere, mangalehen mangan pamunan, menikah, pabuat boru, dan di akhiri dengan pasahat mara. Perkawinan dengan cara kawin lari pada umumnya dikatakan sah menurut hukum adat, karena masing-masing daerah pasti memiliki cara dan aturannya masing-masing dalam menyelesaikannya, kemudian menurut hukum Islam perkawinan dengan cara kawin lari sah selama pelaksanaan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah, menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dengan cara kawin lari dikatakan sah selama perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran agamanya dan kepercayaan nya masing-masing serta harus di catatkan di negara.
PRODUKTIVITAS PROGRAM LEGISLASI DAERAH (Analisa Program Legislasi pada Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh) Maulana Sofansyah; Afnila Afnila; Eka N.A.M Sihombing
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.19015

Abstract

Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan yang digunakan untuk membangun Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota secara terencana, terpadu, dan sistematis. Di Aceh, Prolegda dikenal sebagai Qanun Provinsi atau Qanun Kabupaten/Kota, yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai lembaga legislatif. Pembentukan Prolegda sangat ditentukan oleh potensi daerah dan diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap realisasi Prolek Aceh Timur dan Kota Langsa, menjelaskan implikasi hukum yang dapat ditimbulkan, dan mengukur produktifitas Prolek di DPRK Aceh Timur dan Kota Langsa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan di peroleh dari telaah kepustakaan (library research) serta penggunaan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian yang pertama adalah Program legislasi kabupaten/kota harus mengikuti 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Kedua Fungsi legislasi DPR sangat penting dalam mensejahterakan rakyat Indonesia melalui pembentukan perundang-undangan yang berkualitas dan berkeadilan. Dan yang terakhir adalah Program legislasi Kabupaten/Kota yang ideal memerlukan legislator yang peka terhadap masalah masyarakat, perencanaan yang seimbang, dan evaluasi serta pengawasan yang ketat.
Co-Authors Edy Ikhsan Eka N.A.M Sihombing Hady Hidayat Tambunan Idha Aprilyana Sembiring Maulana Sofansyah Mirza Nasution Muhammad Akbar Siregar Rosnidar Sembiring