Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Selat Administrative Law & Governance Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Social Issues Quarterly
Endri Endri
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang
Humanities Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia Endri Endri
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.416

Abstract

Penulis menulis artikel yang berjudul Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba) di Indonesia, adapun rumusan artikel yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah Bagaimana problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?.  Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui  problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif? problematika persepsi pengaturan pelaku, pencandu, korban narkoba guna menanggulangi tindak pidana narkoba secara efektif?. Penulisan ini dapat berguna secara praktis dan teoritis, secara praktis dapat digunakan sebagai acuan kebijakan praktis dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan secara teoritis dapat menjadi khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana khusunya menyengkut perkara pidanacanak. Hasil penulisan ini bahwa Narkoba merupakan kejahatan extra ordinary crimeyang menjadi ancaman bangsa. Untuk perlu ditanggulangi secara bersama-sama semua oleh lapisan masyarakat, namun dalam pelaksanaanya terdapat masalah penegakan hukum terutama persepsi mana yang dikelompokan sebagai pelaku kejahatan yang layak mendapatkan hukuman ataupun sebagai korban dan pecandu narkoba yang wajib mendapatkan rehabilitasi.Kata kunci: narkoba, penegak hukum, persepsi
Politik Hukum yang Berorientasi pada Administrasi Kelautan dan Kemaritiman Endri Endri
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.969 KB) | DOI: 10.14710/alj.v2i3.511-522

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to find out the politics of law, which is oriented to maritime and maritime administration. The writing method is a writing proposal, which is analyzed using qualitative analysis. The results of the research show that legal politics in the direction of development that will be achieved by the Indonesian state. As a state of law and as an archipelago, the legitimate politics of the Indonesian people are not yet fully oriented towards maritime and maritime affairs. Some regulations which are bound with naval affairs and naval affairs are not effective in law enforcement so that they need to be improved or revised, but they are not included in the legislation program. While the legislation programs that have been set up, there are still some that have not been achieved, especially regarding maritime affairs and maritime affairs.Keywords: Maritime Administration, Political Law, Indonesia. AbstrakTujuan kajian ini adalah untuk mengetahui politik hukum yang berorientasi pada administrasi kelautan dan kemaritiman. Metode penulisan adalah penulisan hukum yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menjukan bahwa politik hukum merupakan arah pembangunan yang akan dicapai oleh negara Indonesia. Sebagai negara hukum dan sebagai negara kepulauan, politik hukum bangsa Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pada kelautan dan kemaritiman. Beberapa peraturan yang terikat dengan kelautan dan kemaritiman tidak efektif dalam penegakan hukum sehingga perlu perbaikan atau revisi akan tetapi tidak masuk program legislasi. Sedangkan program legislasi yang telah ditetapkan pun masih ada yang belum tercapai khususnya tentang kelautan dan kemaritiman.Kata Kunci: Administrasi kelautan, Politik Hukum, Indonesia.
Penanggulangan Kejahatan Pidana Politik Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Endri Endri
Jurnal Selat Vol. 1 No. 2 (2014): "Negara Hukum & Demokrasi"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.268 KB)

Abstract

Politics of crime prevention in general election law are interesting to be discuss because some prohibited acts already set out, for example, there are minimum specific criminal provisions and additional punishment for it perpetrators. Thus seemed to guarantee the implementation of a good election, yet in fact there are a variety of criminal acts which qualified as offense, criminal elections, etc. The offenses contained in the various election rules such as the Criminal Code, legislative elections laws and presidential election law are a criminal offense related to the general election. In other words, this criminal act also called as part of political criminal or political crimes. The legislative products which mentioned any punishments in the election laws means of political crime prevention offenses (criminal offense and elections). However it’s necessary implemented for the general elections and suitable with the principles of direct, general, free, confidential, and fair. Keywords: Crime Prevention, Political Crime And Elections
Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Endri Endri
Jurnal Selat Vol. 2 No. 1 (2014): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.321 KB)

Abstract

Human rights are basic rights that should be granted to everyone, because it is the nature of the by God to man. In Indonesia, the protection of human rights spread in product legislation, however the practice field find the constraints that hamper the protection of human rights itself. Implementation of human rights enforcement much focused on perpetrators, while the part of the victim has not been getting good attention. Keywords: Implementation Arrangements Protection Human Rights
MAKNA KETERATURAN BERLALU LINTAS (Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjungpinang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum) Endri Endri; Marisa Elsera
Jurnal Selat Vol. 4 No. 1 (2016): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.55 KB)

Abstract

Regularity and order are part of the legal function, as well as in traffic. Based on Law No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation explained that the purpose of the implementation of traffic safety, safe, orderly and smooth and forming society to ethical and cultural traffic. Pattern formation of the ethics and culture of traffic according to the legislation, as well as cultural patterns existing in society is sometimes different, especially in the city of Tanjungpinang. Thus, the need of understanding the community as a subject of law designated by the rules so that regulations made effective. Tangjungpinang society has not fully interpret the regularity of traffic well, it is still high traffic accident. Ethical and cultural traffic Tanjungpinang people have not woken up in accordance with the expected legislation, and reverse traffic infrastructure is not sufficient to transform the ethics and culture of the people Tanjungpinang to comply with traffic laws. Keyword: Meaning Passes Cross, Culture Traffic, Traffic Rules Implementation, Community Tanjungpinang Keteraturan dan ketertiban merupakan bagian dari fungsi hukum, begitu juga dalam berlalu lintas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa tujuan terlaksananya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar serta membentuk prilaku masyarakat agar beretika dan budaya berlalu lintas. Pola pembentukan etika dan budaya berlalu lintas menurut undang-undang, serta pola budaya yang sudah ada dalam masyarakat kadang berbeda, khususnya di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, perlu kesepahaman masyarakat sebagai subjek hukum yang dituju oleh aturan agar peraturan yang dibuat berjalan efektif. Masyarakat Tangjungpinang belum sepenuhnya memaknai keteraturan berlalu lintas dengan baik, hal tersebut masih tingginya kecelakaan lalu lintas. Etika dan budaya berlalu lintas masyarakat Tanjungpinang belum terbangun sesuai dengan yang diharapkan undang-undang, dan sebaliknya sarana dan prasarana lalu lintas belum memadai untuk merubah pola etika dan budaya masyarakat Kota Tanjungpinang agar sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Kata kunci: Makna Berlalu Lintas, Budaya Lalu Lintas, Implementasi Aturan Lalu Lintas, Masyarakat Tanjungpinang
Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang Waode Nurmulyani Fitri; Oksep Adhayanto; Endri Endri
Social Issues Quarterly Vol 1 No 2 (2023): Social Issues Quarterly (January)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.816 KB)

Abstract

Tingginya angka Narapidana narkotika pada Lapas Tanjungpinang akan menimbulkan over capacity. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menjadi alternatif tidak saja mengurangi jumlah narapidana akan tetapi juga untuk menyembuhkan narapidana dari ketergantungan narkotika. Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang merupakan salah satu lembaga sosial yang melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Hasil penelitian ini menemukan masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang dalam menjalankan fungsinya, antara lain keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan SDM.
Matinya Rule Breaking : Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr) M. Musa; July Wiarti; Endri Endri
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v5i2.285-306

Abstract

Postulat terhadap penalaran hukum dalam pembuktian unsur tindak pidana kesusilaan merupakan hal penting. Perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr merupakan kasus perbuatan cabul di perguruan tinggi yang diputus bebas, karena hakim menilai pasal dakwaan subsidairitas penuntut umum tidak memenuhi unsur tindak pidana. Ada dua tujuan penelitian yang dilakukan, yaitu mengetahui penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian dan memahami kebuntuan terobosan hukum (rule breaking) dari majelis hakim dalam menentukan postulat kesalahan terdakwa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Temuan penelitian dapat diketahui, bahwa penalaran hakim dalam menerapkan doktrin hukum pembuktian pada putusan bebas perkara perbuatan cabul, hanya terfokus pada pemeriksaan alat bukti keterangan testimoni para saksi terhadap tindak pidana. Keseluruhan alat bukti keterangan ahli yang bersifat saintifik-forensik sebagai pendukung fakta keterangan korban dikesamping hakim. Temuan kedua, bahwa penyebab dari kebuntuan terobosan hukum (rule breaking) dari majelis hakim dalam menentukan postulat kesalahan terdakwa disebabkan ketika hakim melakukan penalaran hukum perbuatan cabul hanya menitikberatkan pada bentuk batas-batas perbuatan nyata terdakwa. Implikasi penalaran dengan metode penafsiran restriktif yang ketat tidak dapat menemukan kausa unsur tindak pidana perbuatan cabul yang berkarakter tersembunyi. Kesimpulan penelitian, hakim memandang keterangan ahli forensik tidak relevan dalam pembuktian perbuatan cabul, dan memandang tidak perlu melakukan terobosan hukum dalam menentukan putusan bebas.
Co-Authors July Wiarti M. Musa Marisa Elsera Oksep Adhayanto Waode Nurmulyani Fitri