Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Media Hukum Indonesia (MHI)
Ismail I, Ismail
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Peranan Antioksidan Terhadap Proses Peremajaan Kulit di Lingkungan Kerja Kampus UNM Parangtambung Idris, Irma Suryani; Purnamasari, A. Bida; Amalia, Rezki; Taiyeb, A. Mushawwir; I, Ismail
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dengan kata lain antioksidan ini merupakan suatu molekul yang dapat menghambat oksidasi molekul lain. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di hambat. Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi kulit dari berbagai kerusakan sel akibat radiasi UV dan antipenuaan. Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi. Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah berlebih, sehingga apabila terbentuk banyak radikal maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen. Adanya kekhawatiran tersebut maka perlunya sosialisasi peranan antioksidan terhadap peremajaan kulit terutama di lingkungan kerja. Pengabdian ini dilaksanakan di lingkungan Kerja Kampus UNM Parangtambung yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi mengenai peranan antioksidan terhadap proses peremajaan kulit. Penyampaian materi pada pelatihan ini dilakukan secara klasikal, semua peserta mengikuti materi yang disampaikan dengan cara ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini diikuti oleh cleaning service yang bertugas di Lingkungan Kerja Kampus UNM Parangtambung. Hasil dari pengabdian ini direspon dengan baik oleh peserta, minat dan motivasi yang tinggi dari peserta pelatihan sangat menunjang transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan dari dosen kepada peserta pelatihan.
Sosialisasi Peranan Antioksidan Terhadap Proses Peremajaan Kulit di Lingkungan Kerja Kampus UNM Parangtambung Idris, Irma Suryani; Purnamasari, A. Bida; Amalia, Rezki; Taiyeb, A. Mushawwir; I, Ismail
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 8 (2024): November
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkal atau meredam dampak negatif oksidan dengan kata lain antioksidan ini merupakan suatu molekul yang dapat menghambat oksidasi molekul lain. Antioksidan bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan tersebut dapat di hambat. Antioksidan dibutuhkan tubuh untuk melindungi kulit dari berbagai kerusakan sel akibat radiasi UV dan antipenuaan. Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi. Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah berlebih, sehingga apabila terbentuk banyak radikal maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen. Adanya kekhawatiran tersebut maka perlunya sosialisasi peranan antioksidan terhadap peremajaan kulit terutama di lingkungan kerja. Pengabdian ini dilaksanakan di lingkungan Kerja Kampus UNM Parangtambung yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi mengenai peranan antioksidan terhadap proses peremajaan kulit. Penyampaian materi pada pelatihan ini dilakukan secara klasikal, semua peserta mengikuti materi yang disampaikan dengan cara ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini diikuti oleh cleaning service yang bertugas di Lingkungan Kerja Kampus UNM Parangtambung. Hasil dari pengabdian ini direspon dengan baik oleh peserta, minat dan motivasi yang tinggi dari peserta pelatihan sangat menunjang transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan dari dosen kepada peserta pelatihan.
Perlidungan Hukum Pekerja Alih Daya Untuk Mewujudkan Nilai Keadilan Rohman, Abdul; I, Ismail; Setiawan, Puguh Aji Hari
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses the legal protection for outsourcing (outsourcing) workers in the perspective of social justice and employment law in Indonesia. The takeover phenomenon is widening with the enactment of the Job Creation Act which changed the previous regulatory structure, including the deletion of Articles 64 and 65 as well as the amendment of Article 66 in the Labor Code. These changes impact on the disappearance of transferable employment constraints, thus magnifying the potential for legal uncertainty and violations of workers’ normative rights. Through a normative juridical approach, this study analyzes the statutory provisions and the urgency of restricting the types of transferable work. It was stressed that legal protection should be preventive and repressive in order for workers to continue to receive justice, decent wages, as well as social security. The conclusion of the study recommends that the deleted articles be reinstated in order to guarantee equitable legal protection for turnover workers in accordance with Panchasila values and national employment objectives.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pajak yang Dilakukan Wajib Pajak Perseroan Terbatas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Sorialam, Mangottang; I, Ismail; Setiawan, Puguh Aji Hari
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16872260

Abstract

This research aims to answer the still biased things of the main of the issue so that it can be beneficial for the development of legal science. To find the bright spot, then the author conducted research with the results of research revealed that criminal threats related to taxpayers are on the provisions of articles 38, 39, and 39A of the Criminal Code, but against PT can only be convicted of criminal threats. its criminal threat is an alternative between a fine penalty or a confinement penalty so it is relevant to apply to PT. Whereas section 39 and 39A are not logically applied to PT because the formulation of the criminal threat is cumulative in the form of offense of imprisonment and offense of fine whereby PT cannot be charged with offense of imprisonment. In addition, with regard to the entry into force of the National Criminal Code later, the arrangement of corporations as the subject of criminal action so that they can be requested criminal accountability will be illogical if applied to articles 39 and 39A of the Criminal Code due to criminal threats. The conclusion is that the provisions of criminal liability for taxes by PTs in the Constitution are still not fulfilled by legal certainty due to differences in interpretation of the law in the enforcement of laws related to criminal liability for taxes by corporations (PTs), so the author suggests that the revision is made before the Constitution contains the National Constitution. PT can be demanded criminal accountability and the threat of criminal sanctions.
Konsep Ideal Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perubahan Undang-Undang Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU/XXII/2024 T, Thorik; D, Suhariyanto; I, Ismail
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16881363

Abstract

Indonesia is a country that practices electoral democracy, a system of government that allows all citizens to choose one of several candidates competing in elections. Previously, the Presidential Threshold threshold of 20% was considered to be unjust and disproportionate, especially for small parties. This study examines the ideal Presidential Threshold that can provide access to justice for all parties, especially small and medium-sized parties. This study utilizes Hans Kelsen's Theory of Legislation and Sudikno Mertokusumo's Theory of Legal Certainty. This study discusses the need for a rational and proportional PT percentage that is neither 0% nor as high as 20%, to ensure representation, healthy competition, and political stability. The purpose of this study is to analyze the implications of Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 on the Presidential Threshold regulation and analyze the ideal concept of the Presidential Threshold. The research method is normative juridical. The results of the study show that the ideal concept of the presidential threshold in Indonesia is a significant reduction in the threshold for presidential and vice presidential nominations by 4%, which is paralleled by the parliamentary threshold with a mechanism where parties that have not reached the threshold for DPR seats or valid election votes of 4% can nominate with the support of factions and political parties for presidential and vice presidential nominations in the election. This is to provide a more open space for competition and guarantee the constitutional rights of all political parties participating in the election in accordance with Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Co-Authors A. Mushawwir Taiyeb, A. Mushawwir Abdul Rohman Amalia, Rezki D, Suhariyanto Idris, Irma Suryani Purnamasari, A. Bida Setiawan, Puguh Aji Hari Sorialam, Mangottang T, Thorik