Articles
<![CDATA[Legal Protection for Micro, Small, and Medium Enterprises in the Perspective of Job Creation Act ]]>
<![CDATA[Susetyo Rohadi]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>
<![CDATA[ Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/ajudikasi.v8i1.8810
<![CDATA[The Job Creation Law, or often referred to as the Omnibus Law, has become a hot topic of debate in the community. On one hand, there are those who support this law on the grounds that it can accelerate economic growth and create new jobs. History shows that MSMEs have tremendous resilience in the face of economic crises. When the economic crisis hit in 1998 and 2008, MSMEs were relatively able to survive compared to large companies. Despite their great potential, MSMEs in Indonesia face various challenges. One of the main challenges is limited access to financing. Many MSMEs struggle to obtain sufficient working capital to expand their businesses. In addition, the low level of education and skills of the workforce is also an obstacle in improving the productivity and competitiveness of MSMEs. The research process using literature studies began with a descriptive qualitative research type. Legal protection for MSMEs is currently better regulated through the Job Creation Law and Government Regulation Number 7 of 2021. Both regulations pay special attention to financing and legal assistance for MSMEs, including legal counseling, legal consultation, mediation, and out-of-court assistance]]>
<![CDATA[Tanggung jawab Pidana Kepala Kantor Badan Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Milik Ganda di Indonesia ]]>
<![CDATA[Afika, Alzam]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 06 (2023): Artikel Riset November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v12i06.3320
<![CDATA[Sertifikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berdasarkan pasal I angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997. Kekuatan hukum Sertipikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Namun seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertipikat palsu, asli tapi palsu maupun sertipikat ganda.Hal ini akan mengakibatkan masalah hukum yang menjadi tanggungjawab pidana Kepala Kantor Pertanahan. Penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder . Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan interprestasi merupakan upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakuan dengan metode analisis yuridis normatif. Kepala Kantor Pertanahan dalam hal sengketa tanah yang berkaitan terbitnya sertipikat ganda di Indonesia dapat dipidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Namun kesemuanya itu harus memenuhi setiap unsur yang tindak pidana. Bilamana terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban hanya bersifat administrative dan etik terhadap Kepala Kantor Pertanahan hingga dapat dibuktikan di pengadilan. Akibat hukum terbitnya sertipikat ganda yaitu hilangnya kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Kepastian Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik ]]>
<![CDATA[Nino, Tursino]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3709
<![CDATA[Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File yang dianut di Indonesia telah membuka celah terjadinya praktik pendomplengan terhadap merek terkenal karena merek terkenal memilik daya tariknya tersendiri sehingga merek yang memiliki persamaan dapat mengecoh atau menyebabkan kebingungan pasar. Hal ini telah mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pemilik merek terkenal, walaupun Sistem First to file telah memberikan kepastian hukum yang cukup untuk pemilik merek terkenal. Guna memberikan kepastian hukum terhadap merek terkenal dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah menurut Hakim Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25 dan menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000635114 pada kelas 35, karena memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum E-Tle Mobile terhadap Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jakarta Pusat ]]>
<![CDATA[Hidayat, Achmad]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 02 (2024): Artikel Riset Maret 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i02.3724
<![CDATA[Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi melalui penggunaan perangkat elektronik berupa kamera CCTV, melalui teknologi ini, berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi dengan akurat, merupakan suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian didalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat, terutama metode baru penerapan disiplin berlalu lintas dengan menggunakan bukti foto kamera handphone oleh petugas kepolisian. E-TLE Mobile terpasang di mobil patroli polisi lalu lintas, di bawah lampu strobo pada bagian atap mobil yang memiliki dua kamera yang mampu mengcapture pelanggaran lalu lintas yang ada di depan maupun di belakang mobil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah untuk mengetahui konsep E-TLE sebagai pembangunan sistem penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan secara elektronik, serta untuk mengetahui pengaruh keberadaan E-TLE terhadap peraturan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat.]]>
<![CDATA[Konsep Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kerusuhan Massa untuk Mewujudkan Keadilan ]]>
<![CDATA[Puspita, Ria]]>;
<![CDATA[Ismail, Ismail]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 03 (2024): Artikel Riset Edisi Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i03.3904
<![CDATA[Kerusuhan massa yang didalamnya terdapat unsur – unsur kejahatan, dimana kerusuhan massa itu dapat dipicu dari kurangnya komunikasi diantara keduabelah pihak yang bertikai sehingga hal – hal sepelepun dapat memicu terjadinya kerusuhan massa (konflik) dengan adanya provokasi, seperti beberapa tahun terakhir ini kerusuhan massa sudah banyak terjadi, dari konflik antar suku, antar desa, bahkan antar agama yang terdapat perbuatan disengaja berupa pembakaran serta pengerusakan sarana-sarana umum, sosial, ekonomi, milik pribadi, fasilitas keagamaan, bahkan tidak jarang pada kerusuhan itu terdapat perbuatan penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang/kematian.Sehingga pada tindakan kerusuhan massa tersebut perlu adanya upaya-upaya untuk menegakkan hukum. Proses hukum secara litigasi merupakan upaya penegakan dengan hukum yang ada (hukum positif dalam hal ini yaitu penegakan menggunakan hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan pasal 170 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum normarif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan.Data yang digunakan dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung data sekunder.untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Konsep Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kerusahan massa dalam mewujudkan keadilan. Begitu pula bagi seorang polisi dan jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam penyidikan suatu perkara, terutama dalam pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, apakah tindak pidana itu telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam penyertaan atau tidak. Begitu pula bagi seorang jaksa penuntut umum harus lebih berhati-hati dalam mengajukan perkara penyertaan ini dalam suatu sidang pengadilan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum dalam Kejahatan Transaksi Order Fiktif di Aplikasi Online Laundry “IZILOH” ]]>
<![CDATA[Sriulina, Maria Eva]]>;
<![CDATA[Iryani, Dewi]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 No. 04 (2024): Artikel Riset Edisi Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Information Technology and Science (ITScience) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47709/jhb.v13i04.4527
<![CDATA[Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern telah mendorong peningkatan penggunaan aplikasi digital dalam layanan laundry, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna. PT Star Technology Digital melalui aplikasi "IZILOH" menyediakan platform untuk menghubungkan penyedia jasa laundry dengan pelanggan secara online, dengan berbagai fitur yang memudahkan transaksi dan pengelolaan bisnis laundry. Namun, inovasi ini juga menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan oleh mitra melalui praktik order fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penegakan hukum terhadap tindakan curang ini, serta perlindungan hukum bagi perusahaan yang dirugikan. Studi ini akan menganalisis aspek hukum dari perjanjian kemitraan, e-commerce, dan implikasi dari transaksi elektronik yang dilakukan di dalam aplikasi "IZILOH", serta upaya perlindungan hukum terhadap kejahatan transaksi order fiktif yang terjadi dalam aplikasi tersebut.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Aris, Mokhamad]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>
<![CDATA[ SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bung Karno ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59017/setara.v5i1.506
<![CDATA[Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sah merek terhadp hak kekayaan intelektual. (2) untuk mengetahui dan mengidentifikasi prosedur pendaftaran merek sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemegang hak atas merek yang sah dan diakui serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar sehingga orang lain tidak dapat mempergunakan atau meniru hak atas merek yang sama secara sembarangan. (2) Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PENGADILAN ATAS SITA JAMINAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) ]]>
<![CDATA[Andri, Andri]]>;
<![CDATA[Hartana, Hartana]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>
<![CDATA[ SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Bung Karno ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59017/setara.v5i1.508
<![CDATA[Penyitaan dan sita jaminan (conservatoir beslaag) sering disebut dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengembalikan hasil tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jamin barang hasil tidak pidana pencucian uang. (2) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi hasil analisis putusan mahkamah agung terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) eksekusi sita jaminan dari kasus tindak pidana pencucian uang, seharusnya putusan yang telah diputuskan majelis hakim mengacu pada pendekatan UNCAC (mengusut uang hasil tindak pidananya saja atau olahan dari tindak pidana itu). (2) Ditinjau dari Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia Putusan Mahkamah Agung No.1208K/Pid.Sus/2018, Terpidana, telah memenuhi unsur tindak pidana asal penipuan dan melakukan TPPU.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST WILAYAH KERJA MIGAS OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH ]]>
<![CDATA[Suhariyanto, Didik]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>;
<![CDATA[Ekoprasetyo, Antonius Bintarto]]>;
<![CDATA[Nurmawati, Bernadete]]>;
<![CDATA[Panda, Daniel]]>
<![CDATA[ The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56301/juris.v8i1.1244
<![CDATA[Regulation of natural resource management as a pillar of life that is rooted in the welfare and balance of society is a mandate that must be carried out in good faith and with responsibility. One form of this can be found in Regional Owned Enterprises (BUMD), which is one of the channels for managing state assets. The provisions contained in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016 concerning 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas allow regional governments to participate in management through delegation to BUMD or regional companies. The essence of this effort is to obtain profits that can increase regional income and the welfare of its people. This 10% Participating Interest Regulation, from the start, has succeeded in creating harmony between the rights and obligations between Cooperation Contract Contractors (KKKS) and BUMD. KKKS is responsible for offering 10% participatory interest to regions, as regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016. If regions accept this offer through BUMD, they will obtain a maximum management right of 10% in accordance with the mandate stated in the Cooperation Contract between the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) and KKKS. In this way, cooperation between regional governments (BUMD and KKKS) can become a firm foundation for managing natural resources in order to achieve shared prosperity.]]>
<![CDATA[Perlidungan Hukum Pekerja Alih Daya Untuk Mewujudkan Nilai Keadilan ]]>
<![CDATA[Rohman, Abdul]]>;
<![CDATA[I, Ismail]]>;
<![CDATA[Setiawan, Puguh Aji Hari]]>
<![CDATA[ Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study discusses the legal protection for outsourcing (outsourcing) workers in the perspective of social justice and employment law in Indonesia. The takeover phenomenon is widening with the enactment of the Job Creation Act which changed the previous regulatory structure, including the deletion of Articles 64 and 65 as well as the amendment of Article 66 in the Labor Code. These changes impact on the disappearance of transferable employment constraints, thus magnifying the potential for legal uncertainty and violations of workers’ normative rights. Through a normative juridical approach, this study analyzes the statutory provisions and the urgency of restricting the types of transferable work. It was stressed that legal protection should be preventive and repressive in order for workers to continue to receive justice, decent wages, as well as social security. The conclusion of the study recommends that the deleted articles be reinstated in order to guarantee equitable legal protection for turnover workers in accordance with Panchasila values and national employment objectives.]]>
