Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wahana Peternakan Limbago: Journal of Constitutional Law Andalasian Livestock Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review
Arfa'i
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemistry Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Veterinary

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Limbago: Journal of Constitutional Law

 1 
Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Ditinjau Dari Peraturan Gubernur No.7 Tahun 2019 Nurul Sesya, Febby; Kosariza; Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33339

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dilihat dari Peraturan Gubernur Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris artinya penelitian dengan melakukan wawancara langsung dan pengambilan data untuk menganalisis sejauh mana peraturan berlaku secara efektif. Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam rumah tangga, tempat kerja, politik, dan masyarakat secara keseluruhan, dengan meningkatkan taraf kehidupannya maka akan memberikan pengaruh besar bagi kecerdasan kehidupan bangsa dan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dimiliki dinas ternyata belum terlaksana secara maksimal dan belum mampu menurunkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Kata Kunci; Faktor Penghambat, Peranan, Perlindungan Perempuan.
Analisis Yuridis Penempatan Wakil Menteri pada Kementerian Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Efianingsih, Dian; Arfa'i; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33991

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara? 2) Bagaimana mekanisme pembentukan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan pembentukan wakil menteri diatur melalui Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Pembentukan Wakil Menteri oleh Presiden pada Kementerian tertentu dilakukan dengan 2 hal pertama, Wakil Menteri dapat dibentuk di kementerian yang memiliki beban kerja khusus; kedua, Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Wakil Menteri dan merupakam hak prerogatif presiden. 2) Mekanisme pembentukan Wakil Menteri berasal dari hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini memungkinkan Presiden untuk menentukan secara obyektif berdasarkan analisis, alasan, dan urgensi yang jelas. Dengan demikian, kebutuhan pembentukan Wakil Menteri tidak pada semua Kementerian yang ada
Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Pengasi Lama Kabupaten Kerinci Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 Nike Ardila; Arfa'i; Hepni , Aswari
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.34014

Abstract

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khususs yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian yuridis empiris dan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa melalui tiga tahap yaitu, pengalokasian alokasi dana desa, penyaluran alokasi dana desa, dan penggunaan alokasi dana desa. Pelaksanaan pengelolan alokasi dana desa di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci pada tahun 2022 telah sesuai dengan peraturan desa dan kesepakatan dalam permusyawarahan desa.
Flexing Melalui Media Sosial Bagi ASN Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Riski Saputri, Kiki; Yarni, Meri; Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.34764

Abstract

AbstrakFlexing atau pamer kekayaan yang menunjukkan gaya hidup mewah secara berlebihan, telah menjadi tren di berbagai kalangan, termasuk Aparatur Sipil Negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian tindakan tersebut dengan kode etik dan perilaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa flexing atau pamer kekayaan yang dilakukan oleh ASN memberikan dampak yang serius terhadap integritas ASN yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Implementasi dan pengawasan penegakan disiplin terhadap perilaku flexing ASN di media sosial saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta prosedur yang tidak selalu konsistenPada penelitian ini penulis mengimplikasikan DPR dan Pemerintah untuk menyusun undang-undang khusus yang mengatur perilaku ASN di media sosial, termasuk larangan flexing dan agar Pengawasan dan penegakan disiplin menjadi kuat memerlukan upaya yang terkoordinasi antara berbagai pihak. Melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan ketat, sistem pelaporan yang transparan, serta penegakan disiplin yang tegas, diharapkan perilaku pamer kekayaan di kalangan ASN dapat diminimalkan.
Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Dairi Loly; Arfa'i; Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i2.33359

Abstract

Tujuan dilakukannya Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana mekanisme yang dibuat oleh kepala desa dalam hal memberhentikan perangkat desa, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Thaun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Adapun topk permasalahan yang diangkat dalam penulis adalah: 1). Bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, di Desa Bunturaja. 2). Apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi perangkat desa dalam hal memberhentikan perangkat desa di Desa Bunturaja. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris yang artinya penelitian ini berangkat dari adanya suatu tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, atau dalam bahasa hukum penelitian ini berfokus pada Das Sein dan Das Sollen.  Penelitian ini menggunakan spesifkasi penelitian yang bersifat deskriptif analisa, yaitu penelitian ini menggambarkan, menelaah serta menganalisis hasil penelitian di lapangan. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Mekanisme yang dilakukan oleh Kepala desa sebagai pemimpin desa dalam hal pemberhentian perangkat desa belum berpedoman penuh pada Peraturan  Perundnag - Undangan yang berlaku, khususnya pada Peraturan daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat desa. 2). Faktor - faktor yang mempengaruhi kepala desa dalam hal pemberhentian perangkat desa yaitu diantaranyaa. kurang nya wawasan kepala desa dalam hal memahami Peraturan Perundang - Undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, adanya kekuasaan/ kewenangan sendiri yang dipakai secara sepihak, adanya ikatan politik secara tersendiri suai pemilihan kepala daerah, serta adanya beberapa faktor. 
Co-Authors Adisti Rastosari Alva Beriansyah Boby Arya Putra Bustanuddin . efianingsih, dian Hatta Abdi Muhammad Hepni , Aswari kosariza Loly Meri Yarni Muhammad Nike Ardila Nurul Sesya, Febby Riski Saputri, Kiki TEVINA EDWIN Yolani Utami