Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Limbago: Journal of Constitutional Law
Arfai
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERPU SEBAGAI SALAH SATU JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir; Arfai Arfai
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.708 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i3.20041

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau yang selanjutnya ditulis dengan singkatan Perppu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persyaratan dan substansinya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan? dan 2) Bagaimana pengaturan kepentingan ikhwal kegentingan memaksa pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pasca dikeluarkannya putusan MK? Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Persyaratan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah terpenuhinya syarat hal ihwal “kegentingan memaksa” dalam pembentukan Perppu dengan substansi pembentukannya berlandaskan pada Pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4, tepatnya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. 2) Pengaturan kepentingan ihwal kegentingan memaksa pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pasca dikeluarkannya putusan MK belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Analisis Yuridis Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Sistem Pemerintahan Papua Thomfi Loho; A. Zarkasi; Arfai Arfai; Adithiya Diar
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2091

Abstract

The Papuan People's Assembly (MPR) is a cultural representation institution established within the framework of Papua's special autonomy to protect the rights of indigenous Papuans and uphold customary, religious, and women's values in regional governance. This study aims to analyze the legal standing of the MRP, the implementation of its authority, and the challenges of strengthening its role in the Papuan government system. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and analytical approach. Legal materials were obtained through a literature review of relevant laws and regulations, scientific literature, and legal documents, then analyzed qualitatively through legal interpretation and juridical argumentation. The results of the study indicate that normatively, the MRP has a strategic position as a special institution that functions to provide consideration, approval, and protection for the rights of indigenous Papuans. However, in practice, the implementation of its authority has not been optimal due to its consultative nature, overlapping institutional relations, limited capacity, and the influence of politics and regional expansion policies. This study concludes that strengthening the role of the MRP requires regulatory refinement, increased institutional capacity, strengthened independence, and the establishment of more effective coordination so that the goals of special autonomy in Papua can be realized in a just and democratic manner.
Co-Authors Adithiya Diar Nia Hasna Triadi Duptri Fitirawati Zaidir Thomfi Loho Zarkasi