<![CDATA[Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 memiliki tujuan mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam poin 5 (lima) membahas mengenai Gender Equality, yang berfokus dalam kesetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam berbagai aspek kehidupan. Tingginya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji implementasi program pemberdayaan perempuan yang ditetapkan oleh Kota Bekasi. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode penelitian tersebut dikarenakan dengan metode penelitian ini peneliti dapat lebih mendalami proses dan fenomena yang terjadi di Kota Bekasi secara lebih detail karena dapat dilihat/dibandingkan hasil setiap tahunnya. Penelitian kualitatif yang diperoleh oleh peneliti disini melibatkan proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (data laporan, wawancara, dan pengamatan pribadi). Selain itu, peneliti juga menggunakan teori manajemen pembangunan guna mengetahui tingkat pencapaian dari tujuan kebijakan, mengukur efisiensi kebijakan, mengatasi dampak kebijakan, dan memperoleh evaluasi untuk masukan kebijakan kedepannya. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa implementasi pemberdayaan gender di Kota Bekasi setiap tahunnya berjalan sesuai agenda dan telah memenuhi target serta tujuan dari program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang. Semakin meningkatnya peran dari stakeholders juga membantu pemerintah dalam menjalankan programnya walaupun masih terbatas pada beberapa aspek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi pada tahun 2020 terlaksana dengan sangat baik melalui terlaksananya kegiatan dan tercapainya target pembangunan yang telah dirancang bila merujuk pada indikator sasaran berupa perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Sedangkan kendala dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan berasal dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program]]>
