Garuda - Garba Rujukan Digital

AGREEING TO DISAGREE DALAM PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA SEMARANG 2020 Velya Dwi Nanda; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perumusan Kebijakan Upah Minimum Kota Semarang 2020 dengan melibatkan Unsur Dewan Pengupahan sebagai aktor utama dalam proses perumusan yang terdiri dari Perwakilan Pengusaha, Perwakilan Serikat Pekerja, Perwakilan Pemerintah dan Akademisi. Para aktor memiliki peran yang mewakili kepentingan dalam proses Interaksi, negosiasi, dan akomodasi kepentingan dalam Upah Minimum Kota (UMK). Pada penerapannya, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 memperkecil pertimbangan dari tawar menawar pada Dewan Pengupahan Kota Semarang. Lemahnya Peran Dewan Pengupahan menjadikan posisi unsur Pemerintah lebih stabil. Pelaksanaan UMK Kota Semarang sudah berlaku pada perusahaan besar maupun kecil, namun UMKM yang tanpa pengawasan membayar sesuai kesepakatan dan kemampuan pengusaha. Perbedaan tingkat upah yang lebih tinggi adalah berdasarkan bonus lembur dan pencapaian target pada setiap pekerja

PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK MASA SIDANG 2019-2020 Dinda Meisy Puspitasari; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Women legislative members are individuals who have social status in society to achieve certain goals in decision-making process to resolve existing problems by exercising their rights and obligations according to their position and role as representatives of the people. In this thesis, authors took the title The Role of Women Legislative Members in Banjarnegara Regency in the Political Decision Making Process for the 2019-2020 Session Period. A woman legislative member will complement the world of politics in Banjarnegara Regency with all her feminine traits, because women usually will be more sensitive to political issues related to women, such as maternal and child health, domestic violence, and so on, they can donating strategic ideas and thoughts in improving the fate of the people and being able to accommodate needs of women in Banjarnegara Regency through the process of making political decisions. The problem in this thesis is what is the role of women legislative members in Banjarnegara Regency in the process of making political decisions during the2019-2020?. This thesis used descriptive-qualitative method, the type of data are interviews, documents, observations, and several relevant sources such as journals and in the form of theories related to this thesis. The research location is in DPRD Banjarnegara Regency. The informants in this thesis are 13 women legislative members; Head of the Banjarnegara Regency DPRD, and Head of the Department of Women's Empowerment and Child Protection. In the 2019-2024 period, most of the women legislators held strategic positions, such as Chair of the Commission, Deputy of the Commission, Chair of the Faction, Secretary of the Faction, Chair and Deputy Chair of the DPRD Organizing Committee. The results obtained in this thesis indicate that the role of women legislative members in Banjarnegara Regency in the 2019-2020 period is quite good, as evidenced by their existence in every activity and organization both in the office and outside the office. This is supported by the achievements of women legislative members in making decisions to deal with problems in Banjarnegara Regency, such as achieving the elimination of student worksheets for school children, currently discussing Child-Friendly District Regulations, although they have not yet achieved 100% success but are good enough in their implementation and in carrying out the functions of legislation, budget and supervision.

LEGISLATOR MILENIAL DAN CITRA DPRD KOTA SURAKARTA PERIODE 2019 – 2024 Annisa Hafis Cahyaningtyas; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas mengenai peran legislator millennial dalam mengembalikan citra positif DPRD Kota Surakarta Periode 2019 - 2024. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kemampuan peran legislator millenilal dalam mengembalikan citra positif wakil rakyat DPRD Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan Theory of Reasoned Action ( TRA ) atau teori tindakan beralasan oleh Fishbein dan ajzen. Pengumpulan data menggunakan wawancara kepada empat anggota legislator millennial DPRD Kota Surakarta periode 2019 - 2024, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, Ketua DPRD Kota Surakarta, dan 8 orang masyarakat peserta reses pada seluruh legislator millenial. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan jika legislator millennial DPRD Kota Surakarta pada periode 2019 – 2024 ini masih kurang dalam usaha pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan hanya satu aspek yang terlaksana yaitu aspek keterbukaan dalam penerimaan aspirasi melalui reses, public hearing dan kegiatan diluar kerja. Sedangkan dua aspek feedback yang diberikan dan kepatuhan dalam menaati peraturan belum terlihat dalam kinerjanya. Kurangnya aspek tersebut, menimbulkan penilaian masyarakat tidak berubah terhadap DPRD Kota Surakarta berdasarkan kinerja legislator millennial saat ini

Aliansi Kaum Intelektual Dosen dan Mahasiswa dalam Gerakan Masyarakat Sipil Menolak Revisi UU KPK 2019 Dendy Lisna Wansyah; Laila Khalid Alfirdaus; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran intelektual sebagai masyarakat sipil dalam proses demokratisasi Indonesia, terkhususnya dalam gerakan sosial. Hal ini ditunjukan dalam sebuah gerakan sosial untuk menolak revisi UU KPK pada tahun 2019. Studi kasus dalam penelitian ini adalah gerakan #ReformasiDikorupsi di Yogyakarta dan Kota Semarang. Dalam gerakan ini Dosen dan Mahasiswa menjalin aliansi untuk menolak rancangan UU KPK tersebut. Hal ini menjadi menarik karena epistemic community tidak mendukung negara melainkan melawan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe studi kasus. Tipe ini digunakan karena dapat mengulas konteks kehidupan nyata dengan lebih mendalam. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa betapa pentingnya keberadaan komunitas epistemik dalam gerakan sosial sehingga dapat menjadi pelopor dalam meningkatkan partisipasi politik warga negara. Terjalinnya aliansi antara Dosen dan Mahasiswa tidak terlepas dari concern isu yang sama, yaitu mengenai isu pelemahan terhadap KPK, penghianatan cita-cita reformasi 1998, dan isu korupsi yang menjadi isu universal bagi semua golongan masyarakat. Dosen sebagai wujud kaum intelektual dapat menjadi aktor pendukung dalam gerakan sosial dan mahasiswa tetap menjadi aktor utama dalam membangun sebuah gerakan sosial.

STRATEGI KEMENANGAN ARIF MASKUR DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA KESUBEN KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL PERIODE JABATAN TAHUN 2018-2024 Cindy Septiani Saputri; Muhammad - Adnan; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to explain and analyze the strategies used by Arif Maskur and his success team in the Election of the Head of Kesuben Village, Lebaksiu District, Tegal Regency in 2017. The method in this study uses a descriptive approach to the type of qualitative research. Data collection techniques were carried out through interviews. In analyzing Arif Maskur's winning strategy in the 2017 Kesuben Village Head Election, the researchers used three theories, namely political strategy theory, political marketing theory, branding theory and positioning. The results of the study explain that the Kesuben Village Head Election in 2017 went safely without any conflict even the Kesuben Village Head Election in 2017 received an award from the Lebaksiu District as the organizer of the safest village head election in Tegal Regency. The strategy used by Arif Maskur in the 2017 Kesuben Village Head Election is to take a personal approach to voters to convey their vision and mission. The success of Arif Maskur's political strategy is because Arif Maskur approaches all levels of society by conveying the vision, mission and program using a simple/legawa delivery without any lies. voters/society. The standby car which is one of Arif Maskur's programs is used by Arif Maskur and his success team to invite/lobby voters who are used as positioning, namely to maintain the focus of thoughts, orientation and awareness of the Kesuben Village community to keep in mind and direct the main references about the candidacy of Arif Maskur in the 2017 Kesuben Village Head Election. Meanwhile, Arif Maskur's success team used personal ties in the form of close family/friendship/community as a political strategy. Arif Maskur's success team also used a personal approach to voters, namely through door to door such as holding meetings, using campaign media in the form of billboards/banners containing information about Arif Maskur to convey Arif Maskur's vision, mission and work program to voters.

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM DKI JAKARTA: JAKLINGKO Irsyad - Alfikri; Muhammad - Adnan; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masalah kemacetan yang berkepanjangan di provinsi DKI Jakarta menuntut pemerintah untuk hadir memberikan solusi. Berbagai kebijakan telah dirumuskan dalam upaya mengatasi kemacetan DKI Jakarta, salah satunya adalah kebijakan integrasi transportasi umum DKI Jakarta. Kebijakan integrasi transportasi umum di DKI Jakarta yang dirumuskan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan provinsi DKI Jakarta diberi nama Jak Lingko. Jak Lingko merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan memberikan kenyamanan dan keamanan, kemudahan akses perpindahan antar moda, biaya perjalanan yang rendah, dan waktu perjalanan yang efisien. Jak Lingko merupakan sistem transportasi yang mengintegrasikan rute, sistem pembayaran, dan infrastruktur dari berbagai jenis moda transportasi yang ada di DKI Jakarta. Integrasi ini melibatkan TransJakarta, MRT hingga LRT. Selain itu, Jak Lingko juga terintegrasi dengan KRL Commuter Line dan Kereta Bandara. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan Jak Lingko. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi yang digunakan adalah pengguna transportasi umum yang terintegrasi di wilayah DKI Jakarta, dengan kriteria penumpang yang menggunakan 2 moda transportasi dalam satu kali perjalanan. dengan sampel sebanyak 96 orang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrument berupa kuesioner tertutup yang berisi 30 soal dengan menggunakan skala likert. Dari hasil pengolahan data, diperoleh 39.6% dari total populasi memberikan nilai “puas”, 29.2% memberikan nilai “cukup puas”, 21.9% memberikan nilai “tidak puas” dan 9.4% memberikan nilai “sangat tidak puas”. Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat pengguna transportasi DKI Jakarta yang menjadi responden pada penelitian ini menyatakan kepuasan terhadap kebijakan integrasi transportasi umum DKI Jakarta

PERLINDUNGAN RITEL LOKAL DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SEBAGAI USAHA PENINGKATAN EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 fatimah amalia putri; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is about the government's efforts in protecting traditional local retail and empowering traditional markets to improve the economy of local communities. In this study, the authors use the legal basis of West Sumatra Provincial Regulation Number 3 of 2016 concerning Development and Empowerment of People's Markets as a form of successful or not implementation of government policies. The purpose of this study focuses on empowering traditional markets in Tanah Datar Regency and protecting local retailers to improve the regional economy. Using qualitative-descriptive research methods with in-depth interviews. From the results of the study, it was found that an attempt was made to prevent the entry of networked modern retailers into West Sumatra as a basis for local retail protection as well as a basis for local governments to empower traditional markets. The implementation of traditional market empowerment and fostering policies based on West Sumatra provincial regulation number 3 of 2016 runs quite well even though there are deficiencies in the communication process. The empowerment and protection provided to the government has succeeded in improving the regional economy from year to year.

PERAN KOMUNITAS SEPEDA DI KOTA SEMARANG SEBAGAI SEBUAH INTEREST GROUP DALAM MEMENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JALUR KHUSUS PESEPEDA DI KOTA SEMARANG Muhammad Ilham Firmansyah; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas bagaimana peran komunitas sepeda di Kota Semarang sebagai sebuah interest group dalam mempengaruhi implementasi kebijakan jalur khusus pesepeda di Kota Semarang. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan Teknik wawancara dengan beberapa narasumber. Wawancara dilakukan dengan Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip sekaligus sebagai Analis Kebijakan Publik, Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, dan Pengamat Transportasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran dari kehadiran komunitas sepeda di Kota Semarang sebagai sebuah kelompok kepentingan dalam mempengaruhi implementasi kebijakan jalur sepeda di Kota Semarang masih kurang kuat. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Kota Semarang masih menganggap jalur sepeda bukanlah sebuah kebutuhan, bersepeda masih dianggap hanya sebagai sebuah sarana rekreasi utamanya di akhir pekan. Meskipun pandemi kemarin meningkatkan animo masyarakat terhadap sepeda, kebijakan untuk menghadirkan jalur sepeda yang kondusif dan layak masih terbentur dengan kesediaan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Anggapan terkait kebutuhan jalur sepeda yang bukan merupakan prioritas pun juga menjadi sebuah halangan.

ANALISIS HAMBATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 – 2023 Ita - Noviani; Muhammad - Adnan; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menganalisa hambatan – hambatan tersebut dalam implementasi strategi pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai kebijakan, program, serta kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi dan komitmen bagi lembaga pemerintah untuk memberantas bias gender baik dalam kebijakan maupun program yang dijalankan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hambatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan, terbagi menjadi hambatan struktural, hambatan institusional, serta hambatan kultural. Hambatan struktural berasal dari kemampuan dan keahlian aparatur pemerintahan dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) yang belum optimal. Hambatan institusional berasal dari kurangnya pemahaman terhadap konsep gender yang masih disalah artikan sebagai perempuan, serta hambatan kultural berasal dari budaya patriaki yang masih kuat di tengah masyarakat dan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tenga

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN BATANG PADA TAHUN 2019-2020 Ganeshari Chandra Kencana; Dewi - Erowati; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas bagaimana upaya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Batang, yakni LSM Gertak, LSM GMPK, dan Ormas GNPK-RI dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Topik ini diangkat berdasarkan maraknya kasus korupsi yang ada di Kabupaten Batang, yang mana dalam pencegahan dan pemberantasannya melibatkan berbagai pihak salah satunya masyarakat sipil –dalam hal ini direpresentasikan oleh OMS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Dengan metode tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ketiga OMS baik LSM Gertak, LSM GMPK, dan Ormas GNPK-RI masing-masing memiliki cara sendiri dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. LSM Gertak melakukan pemberantasan dengan pendekatan represif, LSM GMPK melakukan pencegahan korupsi dengan pendekatan edukatif, dan GNPK-RI melakukan pencegahan korupsi korupsi dengan pendekatan preventif. Masing-masing organisasi juga mengalami hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga tidak ada penurunan kasus korupsi secara signifikan

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search