Dewi - Erowati
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 Edy - Prastyo; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Kudus beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan pada jumlah pengunjung dan PAD di sektor pariwisata. Sehubungan dengan adanya peningkatan angka kunjungan wisata dan kenaikan pada PAD pada tahun 2016-2018 di Kabupaten Kudus, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mengembangkan Kabupaten Kudus khususnya di sektor Pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni: Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Jajaran pegawai Dinas Budaya Kabupaten Kudus, dan pengunjung obyek pariwisata Kabupaten Kudus. Temuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pertama Pariwisata Kabupaten Kudus hanya tertuju pada wisata religi seperti Makam Sunan Kudus dan Menara Kudus, Makam Sunan Muria dan juga Museum Kretek. Kedua terbatasnya dana anggaran Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kudus. Ketiga masih banyak ditemui hal-hal yang membuat wisatawan merasa kurang nyaman dan kurang puas, mulai dari akses menuju beberapa obyek wisata, sarana transportasi, lahan parkir, toilet, dan lahan pedagang kaki lima, yang dirasa masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Padahal sarana-sarana seperti yang sudah dijelaskan diatas yang menjadi tugas penting dan harus segera ditemukan solusinya. Berdasarkan temuan dapat ditarik saran-saran yang dapat diberikan diantaranya adalah perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah anggaran yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Masyarakat juga diharapkan selalu menjaga kebersihan, ketertiban dan dianjurkan untuk selalu bersikap ramah terhadap para wisatawan, karena itu adalah kunci dimana wisatawan akan merasa aman dan nyaman
UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2020 Salsabilla Fastefinola Zulma; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya DP3A Kota Semarang dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang. Peneliti tertarik mengangkat topik ini karena maraknya kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, sehingga berbagai upaya yang dilakukan DP3A Kota Semarang secara optimal dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020 menjadi tujuan penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tujuh informan, observasi dengan cara melakukan pengamatan dan mencatatnya, serta dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Penelitian ini melihat bagaimana upaya yang dilakukan DP3A Kota Semarang melalui tindakan preventif dan kuratif, yang dilakukan dengan kerjasama antar berbagai stakeholder guna menekan angka kekerasan yang ada di Kota Semarang. Namun, masih kurangnya partisipasi aktif dalam masyarakat dan kurangnya monitoring dari pemerintah yang menjadi hambatan dalam menekan tindak kekerasan yang masih marak terjadi sehingga kasus kekerasan anak di Kota Semarang belum bisa mengalami penurunan yang signifikan.
Strategi Pemenangan Pasangan Calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 Gina Yuliana Dewi; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai strategi pemenangan pasangan calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum pada Pilgub Jawa Barat Tahun 2018. Kandidat yang baru maju ini berhasil meraih kemenangan, dari fenomena tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana pasangan kandidat baru bisa mengalahkan petahana dan kandidat yang diusung oleh partai pemenang pemilu legislatif Jawa Barat. Berdasarkan permasalahan tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena calon baru bisa mendapatkan kursi kemenangan. Tentunya kemenangan diraih melalui persiapan yang matang dan strategi yang digunakan oleh tim pemenangan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi yang digunakan tim pemenangan serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pasangan calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dapat memenangkan Pilgub Jawa Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan teknik dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu perwakilan tim pemenangan DPW NasDem Jabar, tim penyusunan visi dan misi Ridwan Kamil, pengamat politik, relawan, dan masyarakat pemilih. Kajian penulisan ini akan menggunakan teori marketing politik dan modalitas yang kemudian dianalisis menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemenangan yang dilakukan yaitu memanfaatkan jaringan relasi media dan basis dukungan paslon untuk mempromosikan product, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap figur paslon melalui bantuan promosi relawan-relawan di media sosial dan door to door; mempertahankan elektabilitas dengan product dan modalitas yang dimiliki dan peningkatkan popularitas Ridwan Kamil melalui pengenalan product oleh relawan-relawan yang ikut mempromosikan; menonjolkan ketokohan atau figuritas paslon; dan mempromosikan segala bentuk keunggulan seperti karakteristik personal dan popularitas paslon serta program, visi dan misi. Saran dari penelitian ini diharapkan peneliti lain mampu menjangkau lebih banyak temuan untuk mendapatkan hasil yang lebih kompleks mengenai topik ini.
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN INTEGRASI TRANSPORTASI UMUM DKI JAKARTA: JAKLINGKO Irsyad - Alfikri; Muhammad - Adnan; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kemacetan yang berkepanjangan di provinsi DKI Jakarta menuntut pemerintah untuk hadir memberikan solusi. Berbagai kebijakan telah dirumuskan dalam upaya mengatasi kemacetan DKI Jakarta, salah satunya adalah kebijakan integrasi transportasi umum DKI Jakarta. Kebijakan integrasi transportasi umum di DKI Jakarta yang dirumuskan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan provinsi DKI Jakarta diberi nama Jak Lingko. Jak Lingko merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan memberikan kenyamanan dan keamanan, kemudahan akses perpindahan antar moda, biaya perjalanan yang rendah, dan waktu perjalanan yang efisien. Jak Lingko merupakan sistem transportasi yang mengintegrasikan rute, sistem pembayaran, dan infrastruktur dari berbagai jenis moda transportasi yang ada di DKI Jakarta. Integrasi ini melibatkan TransJakarta, MRT hingga LRT. Selain itu, Jak Lingko juga terintegrasi dengan KRL Commuter Line dan Kereta Bandara. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan Jak Lingko. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi yang digunakan adalah pengguna transportasi umum yang terintegrasi di wilayah DKI Jakarta, dengan kriteria penumpang yang menggunakan 2 moda transportasi dalam satu kali perjalanan. dengan sampel sebanyak 96 orang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrument berupa kuesioner tertutup yang berisi 30 soal dengan menggunakan skala likert. Dari hasil pengolahan data, diperoleh 39.6% dari total populasi memberikan nilai “puas”, 29.2% memberikan nilai “cukup puas”, 21.9% memberikan nilai “tidak puas” dan 9.4% memberikan nilai “sangat tidak puas”. Dari hasil analisis data disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat pengguna transportasi DKI Jakarta yang menjadi responden pada penelitian ini menyatakan kepuasan terhadap kebijakan integrasi transportasi umum DKI Jakarta
BEHAVIOR OF CHOOSING CHINESE COMMUNITY IN KRANGGAN VILLAGE IN PRESIDENTIAL ELECTION AND VICE PRESIDENT IN 2019 Triko - Wijayanto; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a democracy the presidential election and vice president have always been the momentum that many people have always awaited to be able to convey the sovereignty of the people as a manifestation of the main ideals of a democratic country. The presidential and vice presidential elections in 2019 were followed by various layers of society, including the people of Chinese descent, which is now a minority society in Indonesia. The behavior of choosing Chinese community in Kranggan village in presidential election and vice president in 2019 is interesting to be researched because the number of minority and Chinese people are known as a society that is quite apathy with the political world in Indonesia. This research uses quantitative research methods and uses theory of vote behaviour as well as theory of political participation. The conclusion of this research will illustrate the behavior of selecting Chinese society and the participation rate of Chinese society in the presidential election in 2019.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN UMKM PRODUK BATIK BAKARAN DI KABUPATEN PATI TAHUN 2019 Rozaq - Majid; Dewi - Erowati; Sulistyowati - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah daerah mempunyai peran mengembangkan potensi daerahnya, salah satunya UMKM batik Bakaran. Dinas Koperasi dan UMKM merupakan dinas yang berusaha mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dengan menelaah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan UMKM produk batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun analisis data didasarkan pada, teori peran pemerintah daerah, karakteristik UMKM, dan pembinaan UMKM. Ketiga teori tersebut digunakan untuk memahami lebih dalam bagaimana peran pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pati memiliki peran pengaturan (regulasi), peran pemberdayaan, dan peran pelayanan. Dalam meningkatkat UMKM produk batik Bakaran adapun peran yang efektif dalam mengembangkan UMKM yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai regulator, dan peran pemerintah sebagai katalisator. Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai beberapa program dalam meningkatkan maupun mengembangkan UMKM salahsatunya produk batik Bakaran. Selain peran, diketauhi faktor yang menghambat maupun mendukung pemda dalam meningkatkan UMKM batik Bakaran di Kabupaten Pati Tahun 2019
Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Terhadap Pelayanan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang Tasya Claudia Sabrina; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan kesehatan yang terbaik karena kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang. Permasalahan kesehatan yang dari dulu sampai saat ini masih jadi perbincangan hangat di masyarakat yaitu sulitnya orang yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah. Pada tahun 2014 pemerintah membentuk Lembaga BPJS Kesehatan tujuannya agar setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai landasan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari sebuah kebijakan kesehatan yaitu Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang dengan menjadikan RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai tempat dalam melihat keberhasilan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan, Lembaga BPJS Kesehatan, direktur rumah sakit dan dokter, dan masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program BPJS Kesehatan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat kurang mampu di Kota Semarang merasa terbantu karena dengan kondisi perekonomian rendah tetapi dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar bahkan pemerintah pun sudah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui BPJS PBI yang mana iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dimana jumlah masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan (PBI/non PBI) selalu bertambah sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Semarang.
EVALUASI KEBIJAKAN PANCA PROGRAM UNGGULAN BUPATI JOKO SUTOPO DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 – 2020 Febi - Wulandari; dewi - erowati; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya angka kemiskinan serta buruknya pembangunan di Kabupaten Wonogiri menjadi latar belakang dirumuskannya kebijakan panca program unggulan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menanggapi permasalahan tersebut di bawah pemerintahan Bupati Joko Sutopo tahun 2016 – 2020 merumuskan kebijakan yang dikenal dengan panca pogram unggulan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan panca program unggulan di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016 – 2020 dilihat dari kriteria evaluasi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebijakan panca program unggulan di masing – masing program sudah berjalan. Program pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi pasar tradisional, kesehatan gratis, pendidikan gratis, serta pembangunan pertanian sudah terlaksana dengan capaian yang cukup bagus serta mampu membawa perubahan bagi Kabupaten Wonogiri ke arah yang lebih baik, meskipun di dalam pelaksanannya masih terdapat beberapa program yang berjalan kurang optimal seperti program perluasan kepemilikan jaminan kesehatan dan program pembangunan pertanian. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk memperhatikan ketercapaian dari masing – masing program, melakukan validasi data masyarakat miskin secara berkala, sosialisasi secara massif kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan, serta melakukan penambahan ketersediaan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan pupuk bagi para petani
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022 (Tinjauan dari Aspek Penganggaran Dan Sumber Daya Manusia) Syafira Amalia Isthifadah; Dwunuanus Ghulam Manar; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni atau SigapRTLH yang diimplementasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan upaya untuk mengatasi data RTLH yang tidak valid dan membantu mempercepat perbaikan dengan tepat sasaran, penganggaran, dan waktu. Pelaksanaannya didukung oleh aspek SDM agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan aspek anggaran untuk proses realisasi perbaikan RTLH. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Sigap-RTLH dari aspek SDM dan anggaran serta hambatan-hambatan yang muncul. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan situasi dari partisipan dan lingkungan menggunakan teks. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu 1) wawancara dengan informan terkait, 2) observasi dengan menganalisis penggunaan Sigap-RTLH, dan 3) mengkaji dokumen-dokumen yang tersedia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sigap-RTLH sudah cukup baik. Dibuktikan dengan terlaksananya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh aspek SDM yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Komunikasi antar SDM turut dijaga agar tidak terjadi kesalahan informasi yang dapat mengakibatkan kegagalan implementasi Sigap-RTLH. Selain SDM, aspek anggaran juga berpengaruh dalam keberjalanannya. Sumber anggaran diperoleh dari APBD dan APBN dengan total Rp. 18.221.000.000,00 pada tahun 2021 dan Rp. 13.329.525.000,00 pada tahun 2022. Namun, anggaran tersebut belum mampu memenuhi target sehingga pihak dinas bekerja sama dengan CSR Habitat for Humanity Indonesia untuk mengatasinya. Setelah tertangani, anggaran diberikan kepada Panitia Pelaksana Desa untuk direalisasikan. Pada tahun 2021 terdapat 799 unit RTLH yang tertangani dan 452 pada tahun 2022. Dengan demikian, kurangnya anggaran menjadi hambatan dalam proses perbaikan RTLH. Adapun hambatan lainnya adalah PPD belum sepenuhnya memahami penggunaan fitur-fitur dalam Sigap-RTLH serta kesulitan melakukan verifikasi data yang disebabkan oleh kerusakan dari sistem itu sendiri. Saran untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu bekerja sama dengan beberapa CSR di Kabupaten Gresik untuk menangani kekurangan anggaran, menyediakan buku atau video panduan penggunaan fitur-fitur Sigap-RTLH, dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait kesulitan dalam melakukan verifikasi data
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 Almira Tasya Vicesa; dewi - erowati; hendra Try Ardianto
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan mengadakan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tujuan penyelenggaraan PTSP yakni terselenggaranya pelayanan perijinan serta nonperizinan yang cepat, murah, sederhana, dan transparan, serta perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan perizinan serta nonperizinan. Pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari adanya proses perizinan yang lebih mudah yaitu dengan adanya PTSP, sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan PTSP dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Banyumas serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori George Edward, yaitu variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.