Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Measuring the Sociological Roots of the Emergence of the Phenomenon of Terrorism in Indonesia Hidayatussalam; Misbahuddin; Kurniati; Abu Sahman Nasim
Formosa Journal of Sustainable Research Vol. 2 No. 1 (2023): January, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjsr.v2i1.2586

Abstract

This study aims to analyze efforts to measure sociologically the emergence of terrorism in Indonesia, as well as the development of terrorism and its prevention. As well as aiming to see in more detail the formation of the National Counterterrorism Agency (BNPT) has more comprehensive steps in preventing terrorism in Indonesia. This research uses descriptive qualitative. The research approach uses library research which obtains secondary data which includes literature books, laws and regulations, official documents and others. The results of this study indicate that, apart from making arrests, the BNPT also conducts research, coaching and integration of former terrorists into society, with a deradicalization program for both former perpetrators and potential potential perpetrators. Anti-terrorism campaigns are also carried out in schools. In this writing, the writer uses an empirical juridical approach and a sociological approach to understand the culture of society. The results of this paper are that terrorism has many dimensions, namely local dimensions, regional dimensions and global dimensions. To overcome the sociological roots of the emergence of terrorism in Indonesia, to overcome this requires the cooperation of all parties, the government, the community and the international world, because the action to overcome it is not by using repression so that it can violate human rights, but also using a socio-cultural approach by inviting all components including religious leaders so that the seeds of terrorism that exist in society can be minimized, and cutting the roots of its development, the growth of understanding of radicalism in common life
The Effect of Ibn Qayyim Al-Gauziyah's Thought on the Changing Paradigm of Islamic Law Abdul Rahim; Misbahuddin; Kurniati; Rafi Pradipa
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 4 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i4.734

Abstract

Changing the law is a necessity in this life. This work is here to explore the influence of Ibn Qayyum al-Gauziyah's thoughts on one of the theories of legal change. Ibn Qayyim al-Jauziyah in his legal thinking provides the widest possible space for the door of ijtihad in responding to change as a reality that cannot be avoided. Qualitative research methods using literature research while the analysis knife used is by analyzing information that has been collected from library data and social theory, or what is called the doctrinal-deductive method. The results of the discussion are that the legal change paradigm method is inseparable from the factors of the era, place, situation, intention and custom. Ibn Qayyim al-Gauziyah's theory of legal change is a concept of renewing Islamic legal thought. This means that Islamic law is a law that is dynamic, responsive and adaptable to demands for change. The implication of al-Jauziyah's theory of legal changes to society is in the context of achieving universal benefit in society as the purpose of the law itself.
Sociological Factors Of Imam Syafi’is Qaul Qadim And Qaul Jadid Nawirman; Kurniati; Misbahuddin; Nurchamidah
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 6 No. 4 (2023)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v6i4.739

Abstract

Imam Syafi'i's ideas regarding qaul qadim and qaul jadid are interesting to observe. From the idea that shows flexibility in the application of Islamic sharia, Islamic law, or Islamic fiqh, it appears that Imam Syafi'i has provided a methodical framework in addressing the application of Islamic sharia, Islamic law, or Islamic fiqh which has relevance to various social contexts that covers it. This implies that Islamic sharia, Islamic law, or Islamic law is a process of grounding theocentric values ​​that are ideal and sacred to anthropocentric values ​​that are very dynamic and profane. In this process, Imam Syafi'i's constructive and innovative ideas regarding qaul qadim and qaul jadid, along with various sociological factors that became the background for changing his views, had practical implications for the birth of a methodical framework for the application of Islamic sharia, Islamic law, or Islamic fiqh that can be applied in different contexts of place, time or circumstances
Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi Nur Alisa; Siradjuddin; Misbahuddin
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2023): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13338

Abstract

Al-Farabi adalah seorang tokoh filsuf muslim terkenal dengan berbagai gagasan pada bidang ilmu pengetahuan. Hasil pemikirannya tertuang dalam berbagai karya seperti buku, makalah dan kritikan terhadap filsuf lainnya. Salah satu karya fenomenal Al-Farabi yaitu buku berjudul Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah. Buku ini mendiskusikan tentang politik, negara dan masyarakat berdasarkan sudut pandang Al-Farabi. Konsep tersebut dikorelasikan pada tatanan ekonomi yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam negara yang cita-citanya untuk mencapai kebahagiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep negara dan masyarakat ideal menurut Al-Farabi dalam sudut pandang ekonomi. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan bentuk negara menurut Al-Farabi adalah al-Madinah al-Fadhilah, al-Madinah al-Jahiliyah, al-Madinah al-Fasiqah, al-Madinah al-Mutabaddilah, dan al-Madinah al-Dallah. Dari kelima konsep negara tersebut, negara yang paling diidamkan Al-Farabi adalah bentuk negara ideal (Al-Madinah Al-Fadhilah). Negara ideal merupakan negara yang tatanan masyarakatnya sadar akan tujuan hidup bernegara dan mampu mewujudkan cita-cita tersebut dengan mengedepankan kerjasama antar masyarakat dan negara. Cita-cita negara dan masyarakat ideal adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Aktivitas ekonomi menjadi salah satu jalan meraih kebahagiaan dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi didasarkan pada spesifikasi kemampuan masing-masing berlandaskan syariat Islam. Penelitian ini berfokus pada representasi keidealan suatu negara dan masyarakat sesuai yang diharapkan oleh Al-Farabi yang dinilai berdasarkan pada tingkat perkembangan perekonomiannya.
Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu ‘Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia Samsidar; Misbahuddin; Siradjuddin; Ilma Radia Syam; Prades Arioato Silondae
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2024): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2024.vol7(1).13675

Abstract

Sejak Al-Qur'an diturunkan beberapa abad yang lalu, konsep dan praktik ekonomi Islam telah berkembang dan hal ini terkadang memunculkan perkembangan baru dalam filsafat ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam tentulah harus berlandaskan pada Al-Qur’an, hadis dan sunah yang secara hukum maupun pengarahan kebijakan ekonomi termaktub di dalamnya, selain itu perlunya pengadaptasian dengan perubahan zaman serta disparitas tempat regional. Artikel ini mencoba mengungkap relevansi pemikiran ekonomi Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam dalam tatanan perekonomian Indonesia yang bisa ditinjau dalam karyanya yang monumental berjudul kitab al-Amwal. Dalam kitab tersebut, dia menegaskan kembali gagasan ekonomi mendasar tentang keadilan sebagai landasan filosofis yang kokoh untuk pengembangan pemikiran ekonomi. Dalam kitabnya Abu 'Ubaid al-Qasim berpendapat, uang memiliki dua tujuan yaitu berfungsi sebagai patokan nilai tukar dan sebagai alat tukar yang masih berguna dalam ekonomi modern. Abu 'Ubaid al-Qasim setuju bahwa hegemoni pemerintah dalam perdagangan global sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Al-Qur'an, hadis dan sunah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan paradigma fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu ‘Ubaid al-Qasim merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip dan pegangan utama dalam menjalankan roda kepemerintahan serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Limitasi dalam penelitian ini terletak pada proses penelitian yaitu wawancara yang masih terbatas, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian selalu terdapat kelemahan.  
Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Malik Tentang Syirkah Di Indonesia Syamsurianto; Misbahuddin; Siradjuddin
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2023): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13909

Abstract

Dalam penelitian ini penulis membahas terkait pemikiran Imam Malik tentang syirkah dan bagaimana relevansinya di indonesia. Menurut Imam Malik syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi beberapa pihak yang memberi izin kepada pihak dalam mentasharrufkan hartanya. Penelitian bermaksud menerangkan terkait implikasi pada penerapan syirkah di Indonesia, dilihat dari historisitasnya masih relevan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Informannya adalah para pakar ekonomi Islam. Teknik pengumpulan datanya yakni wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan konsep syirkah Imam malik masih terealisasikan hingga saat ini di Indonesia, beberapa pihak menggunakan syirkah sebagai salah satu bentuk akad pembagian harta. Menurut Imam Malik akad yang boleh digunakan adalah akad syirkah inan, syirkah abdan dan syirkah mufawadhah, sedangkan syirkah wujuh tidak dibolehkan. Dilain sisi merujuk pada keterangan dewan syariah nasional (DSN) syirkah wujuh saat ini memang sudah tidak diterapkan lagi di Indonesia. Studi ini terbatas dilaksanakan pada suatu instansi yang mempraktekkan terjadi syirkah di dalamnya, sistem syirkah ini tidak menutup kemungkinan banyak pelaku lainnya yang menerapkan syirkah. Dengan demikian, hasil studi ini hanya mampu dalam jenis syirkah yang diterapkan di perbankan dan usaha syirkah yang ada di daerah yang diteliti saja.
Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Konsep Ibadah dan Muamalah (Tinjauan Normatif dan Historis Sosiologis) Ni'man Samad; Kurniati; Misbahuddin
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 1 No. 3 (2023)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.v1i3.58

Abstract

Ibn Taymiyyah is known as the inspiration of the Wahhabi movement that aims to the purification of the teachings of Islam. This movement departs from the separation between the ‘ubūdiyyah and un-‘ubūdiyyah teachings, which are also inspired by Ibn Taymiyyah's thought. In 'ibādah, Ibn Taymiyyah holds the rule that as long as there is no ordered argument it should not be done. However, the notion of ibādah according to Ibn Taymiyyah is not limited to mahdlah worship but more broadly. Whereas in mu'āmalah, he holds the rule of allowing doing anything as long as there is no prohibition against it. In shaping the concept of 'ibādah and mu'āmalah, at first, Ibn Taymiyyah accepted it as something normative from the thought of Ahmad ibn Hanbal. But when he saw the social reality with the number of deviations' in ibādah done by Muslims, the concept that has been obtained normatively from the thought of Ahmad ibn Hanbal is reaffirmed and expanded to become a sociological concept, in addition to being normative.