Indra Fatwa
Universitas Muhammadiyah Riau

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DI ERA REFORMASI BIROKRASI Indra Fatwa; Ali Ismail Shaleh
Literasi Hukum Vol 6, No 2 (2022): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.464 KB)

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui Mekanisme Peralihan Status Pegawai KPK menjadi ASN dan untuk mengetahui peralihan status pegawai komisi pemberantasan korupsi (KPK) telah sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi dan prinsip Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan perwujudan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan mekanisme tesebut maka telah sejalan dengan Agenda Reformasi Birokrasi sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang KPK. Kesimpulan dari penelitian tersebut Dalam hal mekanisme peralihan status pegawai KPK, kesemuanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dalam rangka melaksanakan amanat UU KPK tersebut. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020, dan Perautran Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021 sehingga agenda reformasi birokrasi dapat berjalan di KPK.
PERAN TENAGA AHLI DALAM MENDORONG LAHIRNYA PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS: STUDI PENGABDIAN MASYARAKAT DI DPRD PROVINSI RIAU Yusriadi Yusriadi; Indra Fatwa
Jurnal Pengabdian Kompetitif Vol. 4 No. 2 (2025): Inovasi Teknologi dan Digital untuk Pemberdayaan UMKM dan Desa Mandiri
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/pengabdiankompetif.v4i2.2178

Abstract

This study aims to describe the real contribution of experts in the public policy advocacy process through community service, especially in assisting the Special Committee of the Riau Provincial DPRD to produce Regional Regulations on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities (PPHPD). The activity methods include legislative assistance, facilitation of hearings, and assistance with comparative studies. The results show that the role of experts is very significant in supporting a participatory, responsive, and data-based legislative process. This paper contributes to the study of community service practices in the legislative sector and strengthening the capacity of public policy advocacy.