Garuda - Garba Rujukan Digital

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (STUDI KASUS DI PT. CINTA MAJU SEJAHTERA Hendrawan Bu’ulolo; Berkat Susanto Jaya Ndruru; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2601

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana erlindungan Hukum bagi ekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Cinta Maju Sejahtera, bagaimana pelaksanaan penanganan program keselamatan dan kesehatan yang diberikan terhadap pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera, apa saja hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perlindungan Hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja pekerja PT. Cinta Maju Sejahtera. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (1). Pelaksanaan perlindungan Hukum atas program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerja / buruh di PT. Cinta Maju (2). Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS bagi pekerja di PT. Cinta Maju Sejahtera adalah dengan upaya perlindungan represif yaitu memberikan santunan yang besaran nominalnya akan dilihat dari berapa banyak biaya pengobatan yang dikeluarkan PT. Cinta Maju Sejahtera akan mempertimbangkan apakah biaya akan ditanggung sepenuhnya atau 80 % saja setengah dari biaya pengobatan tersebut.(3).A dapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami pihak bagi pekerja / buruh di PT. Cinta Maju Sejahtera, Faktor pihak perusahaan belum mampu menanggung semua biaya BPJS para karyawannya, jadi yang terdaftar dalam program BPJS tersebut hanya orang yang sudah lama bekerja di wong solo. Kedua Faktor pekerja yang baru beberapa bulan bekerja, dan yang ketiga Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS, selain itu hambatan dari perilaku karyawan terhadap penggunaan APD. Upaya yang dilakukan adalah menerapkan program-program yang meliputi: safety induction, training and coaching, re-training, counseling, peringatan lisan/teguran, dan pengawasan oleh manajemen ini.

PERAN ADVOKAT PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 10/PDT.G.S/2021/PN MDN) Dianus Laia; Yarman Yarman; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2608

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum bukan hanya menyangkut status organisasi, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata yaitu, bertanggungjawab sebagai perusahaan/ yayasan dan individu/personal yaitu, advokat.48 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 disebutkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Layanan dan pemberian Bantuan Hukum Oleh Kantor Hukum Firm S A dan Partners, Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penyelesaian dan Penanganan Kasus Perkara Perdata, Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penanganan Perkara Perdata. Prosedur pelayanan dan pemberian bantuan hukum ditangani dan diselesaikan oleh pemberi Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu menuliskan permohonan bantuan hukum dan kasus hukum akan diselesaikan sampai kasus hukum tersebut selesai melalui jalan nonlitigasi maupun litigasi sampai ada ketetapan hukum yang mengikat.Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata ada 2 yaitu, bertanggung jawab sebagai lembaga/yayasan dan bertanggungjawab sebagai individu/personal yaitu, advokat.Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dalam penanganan perkara perdata adalah masalah akomodasitetapi dalam hal ini masih bisa diatasi dan masalah kekurangan personil sehingga terkadang kalau kebanyakan kasus akan berakibat kurangnya penanganan dengan baik.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN KADALUARSA Finulius Bu’ulolo; Karisman Jaya Ndruru; Jaminuddin Marbun
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2592

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini banyak industri Indonesia bersaing untuk memproduksi barang diantaranya makanan dan minuman yang terus berkembang pesat oleh karena itu konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang beredar dan di pasarkan di Indonesia. Konsumen sebagai pemakai produk makanan dan minuman yangi di pasarkan hanya menjadi objek pengeksploitasian oleh pelaku usaha yang sengaja untuk mencari keuntungan karena realita saat ini masih banyak konsumen yang hanya langsung menerima dan mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang beredar dan di pasarkan tanpa memperhatikan bahaya dari mengkonsumsinya, bahan makanan dan minuman merupakan komoditas yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya. Kadaluwarsa adalah keadaan dimana suatu produk sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu sumber penelitian dari buku-buku, makalah, jurnal, internet dan sumber lainnya. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Makanan dani Minuman oleh BPOM standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendir. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Melaksanakan opreasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan.

TANGGUNGJAWAB BANK TERHADAP PERLINDUNGAN BARANG AGUNAN KREDIT Fajarius Harefa; Yosafat Laia; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2814

Pelanggan maupun perusahaan meimiliki kaitan satu sama lain dalam pengertiannya perusahaan dan pelanggan adalah mempunyai peranan dalam melaksanakan kegiatan dalam perusahaan tersebut. Dan memiliki 2 dasar, adalah yang pertama kaitan peraturan yang kedua kaitan kepastian.. perusahaan merupakan suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan dan menciptakan suatu produk serta meberikan penawaran kepada pelanggan. Rasa solidaritas harus dilaksanakan guna untuk memebrikan perlindungan kepada masyarakat atau individu untuk menjaga keselamatan dan hak setiap oramg. Dalam perkara ini diminta keseriusan bank dalam pertanggugjawaban barang agunan kredit terhadap nasabah, dalam melakukan pertanggungjawaban yang sepenuhnya dan perlindungan terhadap barang agunan kredit sehingga masyarakat merasa terpercaya dan terlindungi barang agunan kredit.

UPAYA HUKUM DALAM MEYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA MELAKSANAKAN REGISTRASI TANAH Mirawati Laia; Ever Chris Agave S. Meliala; Jaminuddin Marbun; . Mhd. Taufiqurrahman
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2819

Berbagai macam yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan dalam mendaftarkan tanah baik itu secara sistematik ataupun secara sporadik yang menjadi penghambat saat mendaftarkan tanah yaitu, unsur ketentuan Pemerintah dalam mewajibkan perpajakan pada saat mendaftarkan tanah, unsur minimnya pengetahuan dalam memahami fungsi serta kegunaan sertifikat, unsur dimana adanya anggapan masyarakat yang memerlukan biaya yang cukup mahal Ketika akan mendaftarkan tanah, terdapat unsur dimana adanya anggapan memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengurus sertifikat, unsur dimana terdapat tanggapan alas hak terhadap hak atas tanah yang diperoleh dianggap cukup absolut, dan terdapat metode publikasi negative yang didalamnya terkandung unsur positif serta unsur-unsur atau kendala dari masyarakat. Maka, pemilihan judul skripsi ini adalah “UPAYA HUKUM DALAM MENYADARKAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA REGISTRASI TANAH” yang menerangkan bahwa pentingnya upaya hukum dalam memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan registrasi tanah. registrasi tanah adalah proses admistrasi yang diberlakukan terhadap Lembaga Pertanahan dalam upaya mengumpulkan serta mengelolah data fisik maupun data yuridis serta untuk penyampaian bidang-bidang tanah yang telah memiliki hak dan dengan penerbitan cap bukti hak yang memiliki fungsi sebagai alat bukti yang absolut. Melakukan registrasi tanah memiliki tujuan untuk memperoleh kepastian/kekuatan hukum terhadap hak-hak atas tanah untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang bisa diperoleh dengan secara sistematik ataupun sporadik yang akan melahirkan sertifikat yang menjadi bukti hak yang akan berlaku sebagai bukti yang absolut.

PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Firman Juah Martua Manik; Indra Suyugi Sinaga; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonagan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2816

Dalam kasus pembunuhan, alat bukti merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menyelidiki penyebab pembunuhan sampai pada tahap persidangan. alat bukti yang dikumpulkan memiliki fungsi tersendiri untuk menjatuhkan tersangka dalam melakukan kasus pembunuhan.alat bukti dipergunakan hakim sebagai alat bukti di persaingan. penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pentingnya alat bukti dalam kasus pembunuhan. penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer yaitu data yang diproleh dengan wawancara dam observasi.hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dlama menjatuhkan tindak pidana seseorang memerlukan dua alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan undang-undang pasal 183 dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan pelaku yang menjadi tersangka adalah pelaku dari pembuhunan,dalam penerapan alat bukti petunjuk dapat diperoleh memalui surat keterangan para saksi dan tersangka sesuai dengan pasal 188 ayat 1 kitab UU Hukum Acara Pidana.dalam penelitian ini alat bukti sangat penting untuk memutuskan keputusan hakim

PERCECOKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM BERUMAH TANGGA (Analisis Putusan NO.69/Pdt.G/2021/PN.SBG ) Niken Juni Tessa; Anugerah Ginting; Jaminuddin Marbun; Ria Sintha Devi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2821

Pernikahan adalah ikatan internal seorang pria dengan seorang wanita menjadi pasangan yang bertekad untuk membingkai sebuah keluarga yang penuh sukacita serta abadi dalam pandangan ajaran agama. Alangkah baiknya jika perkawinan yang bermaksud untuk membangun keluarga yang sukacita serta langgeng tidak berakhir karena perceraian yang disebabkan adanya percecokan dan tidak adanya harapan lagi untuk melanjutkan pernikahan . Pernikahan bisa dipisahkan karena meninggal dunia , perpisahan, dan karena pilihan majelis hukum , pengaturan tersebut dimuat dalam Pasal 38 Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian juga dapat terjadi yang dimuat di Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka pemilihan judul skripsi ini adalah “ PERCECOKAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM BERUMAH TANGGA (Analisis Putusan N0.69/Pdt.G/2021/PN.Sbg). yang menerangkan bahwa percecokan atau bisa juga disebut dengan persoalan yang terjadi diantara Pasangan yang terus menerus terjadi sehingga Salah satu pasangan menelantarkan pihak lain dalam periode yang sangat lama yaitu 10 tahun dan satu pihak yang meninggalkan pihak lain telah menikah kembali. yang menjadi Dasar hukum yang sah digunakan di Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( b) ( f),

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA OBAT OBATAN ILEGAL Yustrang Gowasa; Julianto Daeli; Jaminuddin Marbun; Ria Shinta Devi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2813

Konsumen membutuhkan perlindungan konsumen karena masalah yang mempengaruhi keselamatan, keamanan, dan kesehatan fisik dan mental mereka. Suatu barang dianggap ilegal jika melanggar atau dilarang oleh undang-undang. Penelitian” bertujuan untuk memperjelas seperti apa pengawasan perlindungan” penggunaan produk obat-obatan terlarang, untuk memperjelas peran Kantor Kabupaten Nias Selatan dalam penertiban penggunaan produk obat-obatan terlarang atau ilegal, Untuk mengidentifikasi solusi untuk peredaran penggunaan produk obat-obatan terlarang atau illegal dan tidak memiliki label BPOM. Penelitian ini adalah” penelitian deskriptif” dengan pendekatan ”kualitatif yang bertujuan” untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Studi ini menemukan bahwa (1). Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi obat-obatan terlarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang risiko kesehatan yang timbul dari penggunaan zat-zat tersebut, dan mengatur langkah-langkah untuk melindungi masyarakat. Pembuatan atau penjualan obat secara ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk obat berdasarkan Pasal 196;membuat atau menjual obat-obatan tanpa keahlian dan wewenang yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 198; penjualan obat oleh perusahaan berdasarkan Pasal 201. Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan bertanggung jawab menerbitkan izin edar dan sertifikat obat, makanan, dan produk lainnya sesuai dengan standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.Selain itu, kantor bertanggung jawab untuk menguji obat dan produk makanan untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan undang-undang. Ada aturan dan peraturan yang harus diikuti dalam hal kesehatan dan keselamatan. Hanya melakukan apa yang diharuskan oleh hukum untuk menyelidiki masalah pengawasan obat dan makanan.

TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Alfonsus Syukur Hadirat Ziliwu; Utusama Ndruru; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2962

Hadirnya Industri 4.0 dan memasuki Society 5.0 memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap lahirnya jenis aset baru, yaitu aset-aset yang berbasis digital. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin tingginya minat terhadap NFT. Transaksi NFT yang diperdagangkan secara internasional membuatnya semakin populer. Namun disisi lain, NFT juga sering digunakan oleh pihak ketiga untuk mengkomersialisasi karya seniman tanpa izin seniman tersebut. Seiring perkembangan NFT, ada banyak kegiatan yang berkaitan dengan transaksi NFT sehingga diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat mengatur NFT. Maka dalam penelitian ini penulis inggin mengakji bagaimana pengaturan NFT dalam hukum positif Indonesia dengan judul : “Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual”.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 Yohana Rista Novita Nainggolan; Mika Uli Sitorus; Mhf. Taufiqurrahman; Jaminuddin Marbun
JURNAL RETENTUM Vol 4 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Universitas Darma Agung. (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSRAK Penelitian ini adalah jaminan yang sah untuk pekerja yang mendapatkan musibah dalam pekerja. Alasan dilakukannya eksplorasi ini adalah untuk mengetahui komitmen atasan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan untuk mengetahui jenis jaminan bagi buruh yang mengurus usaha yang mengalami kecelakaan kerja. Buruh dalam menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh organisasi/usaha pasti memiliki pertaruhan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang dialami oleh buruh dalam suatu hubungan usaha dapat mengakibatkan cidera pada tenaga ahli dan meninggal dunia.Untuk menjawab permasalahan, Strategi yang dilakukan terhadap skripsi ini merupakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang diarahkan oleh perpustakaan, dimana informasi diperoleh dengan membaca, berkonsentrasi pada peraturan dan pedoman, komposisi majalah, karya logis, pengaturan kerja, web dan lain-lain seperti yang tersedia saat ini di Perpustakaan. Dilihat dari strategi yang digunakan, konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah untuk melaporkan kecelakaan tersebut terhadap PT. BPJS menyiapkan suatu dokumen-dokumen yang telah ditetapkan oleh kantor BPJS untuk sekaligus memohon pengganti biaya yang membayar premi. Apabila suatu perusuhaan belum mengikutiDalam program JAMSOSTEK, visioner bisnis masih bertanggung jawab untuk mengganti/membayar remunerasi sebesar yang ditentukan dalam peraturan materi atau dalam pemahaman kerja yang telah disepakati. Selanjutnya, jenis jaminan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah jenis jaminan moneter, jaminan sosial dan jaminan khusus.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search