Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Profesi Sipuan Sipuan; Sirajuddin Sirajuddin; Zulkarnain Zulkarnain; A. Suradi
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 9, No 1 (2023): January 2023
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.9.1.373-384.2023

Abstract

Perencanaan adalah Rancangan kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. keadaan masa depan yang sulit untuk diprediksi, karena banyak faktor di luar kendali manusia yang mempengaruhi. Tapi, tanpa perencanaan kita akan menyerahkan situasi di masa depan kepada sebuah kebetulan. Menggunakan. guru profesional meliputi kemampuan guru mengenal peserta didik yang dilayaninya secara mendalam, menguasai bidang studi secara keilmuan dan kependidikan dalam hal mengemas materi pembelajaran, kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik mulai dari perancangan sampai pemanfaatan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran serta pengembangan profesionalitas yang berkelanjutan. Namun beberapa hasil penelitian memperlihatkan motivasi guru untuk segera ikut sertifikasi bukanlah untuk meningkatkan profesionalime atau kompetensi mereka tetapi terkesan semata-mata untuk mendapatkan tambahan penghasilan melalui tunjangan profesi. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi guru yang bersertifikat pendidik, pengembangan profesionalisme guru di sekolah serta implementasi Pengembangan Profesionalisme Guru.
PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN PRESIDENSIAL INDONESIA DAN MONARKI BRUNEI DARUSSALAM Laura Purnama; Tri Hendra; Muflihan Diniyyah Putri; Sirajuddin Sirajuddin; Imam Mahdi
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1388

Abstract

Studi ini meneliti dan membandingkan sistem konstitusional dan tata kelola negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Indonesia menggunakan sistem konstitusional presidensial berdasarkan demokrasi konstitusional di mana Presiden, yang dipilih melalui pemilihan umum, berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum. Sebaliknya, Brunei Darussalam beroperasi di bawah monarki di mana Sultan memegang otoritas politik tertinggi, mengkonsolidasikan kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan agama dengan partisipasi politik minimal dari rakyat. Tujuan makalah ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar dalam legitimasi kekuasaan, kerangka konstitusional, mekanisme pemilihan kepemimpinan, dan struktur kelembagaan antara kedua sistem tersebut. Dengan menggunakan pendekatan komparatif kualitatif, penelitian ini didasarkan pada studi pustaka dan analisis dokumen hukum, termasuk konstitusi nasional, undang-undang yang relevan, dan literatur ilmu politik, untuk memberikan wawasan komparatif yang sistematis. Temuan menunjukkan bahwa sementara sistem pemerintahan Indonesia dibentuk oleh prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas hukum, sistem Brunei didukung oleh monarki turun-temurun dengan pengambilan keputusan yang terpusat pada Sultan. Selain itu, peran sumber hukum seperti Pancasila di Indonesia dan filosofi Melayu Islam Beraja (MIB) di Brunei menggambarkan identitas konstitusional dan ideologi negara yang unik dari masing-masing negara. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana sistem negara yang berbeda berfungsi di Asia Tenggara dan menawarkan dasar untuk studi lebih lanjut dalam hukum konstitusional komparatif.