Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat YOS SOEDARSO ECONOMICS JOURNAL
Agustri Purwandi
Universitas Madura
Religion Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Urgensi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 Untuk Menciptakan Pemilihan Umum Yang Jujur Dan Adil Nadir Nadir; Win Yuli Wardani; Agustri Purwandi
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan pemilih yang berintegritas sesuai dengan kehendak umum rakyat Indonesia guna membentuk keadilan dan kemakmuran terhadap Presiden yang dipilih. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka dan perundang-undangan. Data yang digunakan primary sources or authorities, secondary sources or authorities, dan tertieary sources or authorities. Hasil penelitian adalah hakekat urgensi pendidikan politik dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang Jujur dan adil brtujuan untuk menciptakan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara; menciptakan Suasana Kondusif dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; menciptakan Penguatan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; menciptakan Transparansi Rekruitmen Pengisian Jabatan Politik Berbasis Keadilan Jender; menciptakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; menciptakan Pencegahan Politik Uang; menciptakan Penguatan Fungsi Kontrol Bawaslu dan Panwaslu dalam Pemilihan Presiden; membangun Sinergitas Kesadaran Bersama antara KPU, Bawaslu, Penegak Hukum dan Masyarakat untuk Menciptakan Pemilihan Umum Presiden yang Jujur dan Adil. Selain itu, pendidikan politik sebagai upaya penguatan internal partai politik. Hekekat pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia sebagai wujud realitas dari suatu pelaksanaan UUD RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia untuk memilih Presiden dan wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara dan sebagai wujud terlaksananya penyaluran hak rakyat memilih dan dipilih sebagai pemegang kedaulatan tertingi dalam sebuah negara hukum demokratis bersendikan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KREDIT YANG IDENTITASNYA DIGUNAKAN ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 Agustri Purwandi
Yos Soedarso Economic Journal (YEJ) Vol. 3 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Yos Soedarso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Humans are social creatures, which means that humans like to hang out and live in groups, so that in this relationship the identity of each individual or group facilitates relationships. Not only that, identity has an important role for the continuation of an agreement, with identity, the parties can know and know each other so that the agreement to be agreed is carried out properly. Especially for credit agreements where identity is the main condition that becomes the reference for receiving credit applications. The agreement that has been carried out and reached the agreement is valid as a law for the parties making it, so that in the legal relationship there are rights and obligations to be fulfilled and protected by each other. The purpose of this research is to find out how the legal protection of credit users whose identities are used by others and to find out the legal strength of the agreements that have been agreed by the parties before the credit is granted. This writing is done by examining primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of this writing, a person whose identity has been borrowed to get credit is entitled to his rights according to the provisions of the Consumer Protection Law in article 4 because the owner of the identity is listed as a consumer in a banking institution after the agreement is signed which is legally binding in accordance with Article 1338 of the Criminal Code, if that declare that the agreement is not under pressure or incitement from other parties, so that the agreement does not violate decency, public order and law.Keywords: Legal Protection; Credit Users; Identity.
Analisis Meningkatnya Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Pamekasan Perspektif UU TPKS Mahsun Ismail; Achmad Rifai; Agustri Purwandi; Salsabila Lina Rahman; Nur Rizkiyani Hafifah
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.3017

Abstract

This paper aims to analyze the increase in victims of sexual violence in Pamekasan Regency from the perspective of the TPKS Law. This study focuses on the factors causing the increase in victims of sexual violence in Pamekasan Regency and efforts to protect and rehabilitate victims of sexual violence under Law No. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. The research method used is a legal-normative study with a legislative approach. Legal materials were collected through literature review and analyzed using descriptive analysis. The results of the study show that, first, the factors contributing to the increase in sexual violence in Pamekasan Regency are the persistence of patriarchal attitudes, promiscuity, and the use of social media anonymity, which makes it easier for perpetrators to engage in grooming and sextortion. Infidelity occurs due to dissatisfaction in marriage, sexuality, and the need for freedom. Second, the forms of protection and recovery for victims of sexual violence regulated in the TPKS Law are stipulated in Article 66 paragraph (1), which provides legal certainty that every victim of sexual violence must receive protection from the beginning of the crime until the case is examined, tried, and decided by a panel of judges in court.
Pemberdayaan Karang Taruna Tangkal Radikalisme melalui Revitalisasi Social Culture Madura (Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan) Mohammad Fahrur Rozi; Suhaimi Suhaimi; Agustri Purwandi; Sapto Wahyono; Mahsun Ismail; Achmad Rifai
Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4, No 2 (2025): September
Publisher : CV Litera Inti Aksara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61813/jlppm.v4i2.226

Abstract

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menangakal dan mencegah paham radikalisme melalui kearifan lokal social culture Madura. Dengan bermitrakan Karang Taruna Persada (Persatuan Pemuda) Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Pemberdayaan masyarakat ini, memposisikan karang taruna sebagai objek utama dalam mentrasnformasikan pemahaman tentang radikalisme dan diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai social culture dengan beberapa tahapan-tahapan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa metode diantaranya: pelatihan, pendampingan, dan pengawasan. Keempat tahapan dan metode di atas merupakan tahapan kegiatan pelakasanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan berbasis komunitas untuk melahirkan generasi muda Karang Taruna Persada menjadi generas muda yang memiliki nilai hablu min al-allah wa hablu min al-nas, nasionalisme dan patriotism dengan menjunjung tinggi ideologi negara republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Co-Authors Achmad Rifai Mahsun Ismail Mohammad Fahrur Rozi Nadir - Nur Rizkiyani Hafifah Salsabila Lina Rahman Sapto Wahyono Suhaimi Suhaimi Win Yuli Wardani