Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 Untuk Menciptakan Pemilihan Umum Yang Jujur Dan Adil Nadir Nadir; Win Yuli Wardani; Agustri Purwandi
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan pemilih yang berintegritas sesuai dengan kehendak umum rakyat Indonesia guna membentuk keadilan dan kemakmuran terhadap Presiden yang dipilih. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan kajian pustaka dan perundang-undangan. Data yang digunakan primary sources or authorities, secondary sources or authorities, dan tertieary sources or authorities. Hasil penelitian adalah hakekat urgensi pendidikan politik dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang Jujur dan adil brtujuan untuk menciptakan Kesadaran Hak dan Kewajiban Warga Negara; menciptakan Suasana Kondusif dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; menciptakan Penguatan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; menciptakan Transparansi Rekruitmen Pengisian Jabatan Politik Berbasis Keadilan Jender; menciptakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; menciptakan Pencegahan Politik Uang; menciptakan Penguatan Fungsi Kontrol Bawaslu dan Panwaslu dalam Pemilihan Presiden; membangun Sinergitas Kesadaran Bersama antara KPU, Bawaslu, Penegak Hukum dan Masyarakat untuk Menciptakan Pemilihan Umum Presiden yang Jujur dan Adil. Selain itu, pendidikan politik sebagai upaya penguatan internal partai politik. Hekekat pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia sebagai wujud realitas dari suatu pelaksanaan UUD RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia untuk memilih Presiden dan wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara dan sebagai wujud terlaksananya penyaluran hak rakyat memilih dan dipilih sebagai pemegang kedaulatan tertingi dalam sebuah negara hukum demokratis bersendikan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KREDIT YANG IDENTITASNYA DIGUNAKAN ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 Agustri Purwandi
Yos Soedarso Economic Journal (YEJ) Vol. 3 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Yos Soedarso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Humans are social creatures, which means that humans like to hang out and live in groups, so that in this relationship the identity of each individual or group facilitates relationships. Not only that, identity has an important role for the continuation of an agreement, with identity, the parties can know and know each other so that the agreement to be agreed is carried out properly. Especially for credit agreements where identity is the main condition that becomes the reference for receiving credit applications. The agreement that has been carried out and reached the agreement is valid as a law for the parties making it, so that in the legal relationship there are rights and obligations to be fulfilled and protected by each other. The purpose of this research is to find out how the legal protection of credit users whose identities are used by others and to find out the legal strength of the agreements that have been agreed by the parties before the credit is granted. This writing is done by examining primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of this writing, a person whose identity has been borrowed to get credit is entitled to his rights according to the provisions of the Consumer Protection Law in article 4 because the owner of the identity is listed as a consumer in a banking institution after the agreement is signed which is legally binding in accordance with Article 1338 of the Criminal Code, if that declare that the agreement is not under pressure or incitement from other parties, so that the agreement does not violate decency, public order and law.Keywords: Legal Protection; Credit Users; Identity.