Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Mahsun Ismail
Universitas Madura
Religion Arts Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Undang-Undang Pengelolaan Sampah terhadap Pencemaran Lingkungan Febrina Heryanti; Gatot Subroto; Sri Sulastri; Nur Hidayat; Mahsun Ismail; Achmad Taufik
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 9 No 2 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v9i2.3243

Abstract

Abstrak Semakin maraknya pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini akibat dari perilaku manusia yang kurang memperhatikan dan peka terhadap lingkungan. Salah satu perilaku manusia masuk kategori pencemaran lingkungan adalah mebuang sampah tidak pada tempatnya. Sampah sekecil apapun akan berdampak pada lingkungan, khususnya dampak negatif. Pencemaran lingkungan dikelompokkan menjadi lima yaitu, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran cahaya. Pencemaran yang terjadi diakibatkan karena kurang efektifnya terhadap pengelolaan sampah. Permasalahan ini merupakan masalah kita bersama yang sangat penting untuk diselesaikan walaupun permasalahan sampah ini tidak akan ada habisnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan gaya hidup masyarakat menyebabkan produksi sampah yang terus betambah.Bedasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.Kata kunci : Tinjauan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Pengelolaan Sampah
Penyuluhan Pentingnya Pencantuman Label dan Mentorship Nomor Induk Berusaha Terhadap UMKM Di Desa Baddurih Febrina Heryanti; Mahsun Ismail; Gatot Subroto; Adi Gunawan; Miati Miati; Ilham As Shidqi
Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2, No 2 (2023): September
Publisher : CV Litera Inti Aksara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61813/jlppm.v2i2.43

Abstract

Penelitian ini mengulas tentang pentingnya pencantuman label serta Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM masyarakat desa baddurih. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membantu masyarakat agar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mandapatkan legalitas terhadap home industri yang mereka miliki. Selain  itu, untuk meningkatkan penjualan produk, tentunya tidak terlepas dari label yang unik agar lebih mudah untuk dipasarkan. Akan tetapi tujuan diadakannya penyuluhan mengenai pentingnya pencantuman label serta Mentorship Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu untuk mengubah mindset dan meyakinkan masyarakat terlebih dahulu mengenai pentingnya pencantuman label serta NIB pada produk home industri yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Baddurih. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara serta observasi langsung terhadap masyarakat di setiap Dusun yang ada di Desa Baddurih, agar mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian mengenai UMKM masyarakat yang sudah ataupun belum memiliki Nomor Induk Berusa (NIB) serta keunikan label dan kejelasan label dalam produk yang dihasilkan.
Analisis Peran Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Akta Autentik Firman Sjah; Mahsun Ismail; Khairul Umam; Salsabila Lina Rahman; Nur Rizkiyani Hafifah
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 4 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Mei 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i4.3018

Abstract

This paper aims to analyze the role of notaries in preventing criminal acts of forgery in notarial deeds, which often cause problems for the parties involved. This study focuses on the role and responsibilities of notaries in preventing criminal acts of forgery in notarial deeds and the mechanisms of supervision and law enforcement that can strengthen preventive functions in order to maintain the certainty and validity of notarial deeds. The research method used is normative research with a regulatory approach. The legal materials used were collected through literature study and analyzed descriptively and analytically. The results of the study show that, first, the role and responsibility of notaries in preventing criminal acts of forgery in notarial deeds can be carried out by verifying the identity and validity of the parties and ensuring the legality and legal compliance of each legal action. Second, supervision is necessary to minimize forgery committed by the parties, including the notary himself, as follows: strengthening supervision, awareness and guidance, use of technology, coordination and cooperation, law enforcement and strict sanctions for parties involved in forging notarial deeds, and public education to provide a comprehensive understanding of the importance of the validity and security of deeds.
Analisis Meningkatnya Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Pamekasan Perspektif UU TPKS Mahsun Ismail; Achmad Rifai; Agustri Purwandi; Salsabila Lina Rahman; Nur Rizkiyani Hafifah
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.3017

Abstract

This paper aims to analyze the increase in victims of sexual violence in Pamekasan Regency from the perspective of the TPKS Law. This study focuses on the factors causing the increase in victims of sexual violence in Pamekasan Regency and efforts to protect and rehabilitate victims of sexual violence under Law No. 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. The research method used is a legal-normative study with a legislative approach. Legal materials were collected through literature review and analyzed using descriptive analysis. The results of the study show that, first, the factors contributing to the increase in sexual violence in Pamekasan Regency are the persistence of patriarchal attitudes, promiscuity, and the use of social media anonymity, which makes it easier for perpetrators to engage in grooming and sextortion. Infidelity occurs due to dissatisfaction in marriage, sexuality, and the need for freedom. Second, the forms of protection and recovery for victims of sexual violence regulated in the TPKS Law are stipulated in Article 66 paragraph (1), which provides legal certainty that every victim of sexual violence must receive protection from the beginning of the crime until the case is examined, tried, and decided by a panel of judges in court.
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Pamekasan Mahsun Ismail; Nur Hidayat; Gatot Subroto; Sri Sulastri; Harnilik Hardiansyah; Salman Al Farisi
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v0i0.16138

Abstract

Lembaga kepolisian merupakan gerbang pertama dalam sistem peradilan pidana yang berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan apabila terjadi satu tindak pidana. Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang sering ditangani oleh Polsek Larangan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Akan tetapi kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan sehingga ini berimplikasi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. penelitian yang digunakan penulis adalah empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta dalam praktek dan pelaksanaannya yang kemudian dikuatkan dengan jenis pendekatan sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Polsek Larangan untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor dengan upaya preventif dan represif. tunggakan perkara Polsek Larangan dibebakan karena adanya tantangan yang dialami oleh Penyidik Polsek Larangan dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan sepeda motor di Kecamatan Larangan dipengaruhi oleh faktor internal yang diantaranya adalah kualitas dan kuantitas dari personel masih belum ideal dalam mengcover setiap wilayah  Desa yang ada di Kecamatan Larangan, anggaran yang belum memadai, maupun sarana dan prasarana, keengganan masyarakat untuk melaporkan ataupun memberikan informasi tentang kejadian pencurian sepeda motor.
Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi Mohammad Makbul; Mahsun Ismail
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v8i1.28071

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan kewajiban sertifikasi halal pasca 2024 membawa implikasi penting bagi UMKM di Indonesia. Di satu sisi, percepatan penerbitan NIB yang pada Desember 2024 telah mencapai lebih dari 11,3 juta, di mana 99% di antaranya adalah UMKM, menunjukkan keberhasilan kebijakan dalam mendorong formalisasi usaha dan membuka akses UMKM pada pembiayaan, kemitraan, serta pasar digital. Namun, di sisi lain, masih terdapat kesenjangan signifikan: misalnya, pada Maret 2025 sekitar 52% UMKM di Kabupaten Tangerang belum memiliki NIB, mengindikasikan adanya resistensi yang bersumber dari literasi digital rendah, beban administratif, hingga persepsi biaya dan manfaat kepatuhan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami bagaimana legalitas usaha tidak sekadar instrumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM dalam era digitalisasi perizinan dan ekonomi halal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah kebijakan terbaru, data resmi pemerintah, serta literatur akademik terkait legalitas usaha, budaya hukum, dan dinamika UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM meningkat signifikan pada sektor yang memperoleh fasilitasi biaya dan simplifikasi prosedur dibanding sektor yang hanya mengandalkan ancaman sanksi administratif. Sebaliknya, resistensi muncul terutama pada pelaku mikro dengan keterbatasan literasi hukum dan akses digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi simplifikasi regulasi, fasilitasi biaya, dan peningkatan literasi digital lebih efektif dalam menumbuhkan budaya hukum UMKM dibanding pendekatan represif semata, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola usaha di era digital.
Co-Authors Achmad Rifai Achmad Taufik Adi Gunawan Agustri Purwandi Febrina Heryanti Firman Sjah Gatot Subroto Harnilik Hardiansyah Ilham As Shidqi Khairul Umam Miati Miati Mohammad Makbul Nur Hidayat Nur Rizkiyani Hafifah Salman Al Farisi Salsabila Lina Rahman Sri Sulastri