Garuda - Garba Rujukan Digital

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DI ERA OTONOMI DAERAH (Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas) (DISASTER MANAGEMENT POLICIES IN THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY 1 (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas)) Hidayah, Kemal
Jurnal Borneo Administrator Vol. 11 No. 3 (2015): Desember 2015
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Lapindo Brantas mud?ow disaster in Porong Sidoarjo is blurred portrait of uncontrolled exploitation of natural resources so well that a systemic effect and extends not only to the community but also business and other sectors of the economy. This article intends to describe the dynamics of disaster managementpolicies in the region in the era of regional autonomy. Based on the facts on theground, most of the region do not yet have suf?cient awareness to mainstream disaster risk reduction in development planning policy. Dif?culties in integration policies because of its complexity policies should synergize. Ranging from disaster management policy itself (Act No. 24 of 2007), policy development planning (Law No. 25 of 2004), ?nancial policy areas (Law No. 17 of 2004) and local government policy (Law No. 32 of 2004 which has now been replaced by Law No. 23 of 2014). This complexity is also complicated by the problems caused by not singkronnya relationships between the content in these policies as well as at the level of cultural policies (perception, attitude and behavior) at the level of the public and policy makers.Keywords : Disaster management, Regional development policy, LapindoBencana luapan lumpur Lapindo brantas di Porong Sidoarjo merupakan potret buram eksploitasi SDA yang tidak terkontrol dengan baik sehingga berdampak sistemik dan meluas tidak hanya bagi masyarakat akan tetapi juga pelaku usaha dan sektor perekonomian yang lainnya. Tujuan penulisan ini ingin menguraikan tentang dinamika kebijakan penanggulangan bencana di daerah pada era otonomi daerah. Berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar daerah belum memiliki kesadaran yang memadai untuk mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam kebijakan perencanaan pembangunannya. Kesulitan dalam pengintegrasian kebijakan karena kompleksitasnya kebijakan yang harus di sinergikan. Mulai dari kebijakan penanggulangan bencana itu sendiri (UU No 24 Tahun 2007), kebijakan perencanaan pembangunan (UU No 25 Tahun 2004), kebijakan keuangan daerah (UU No 17 Tahun 2004) dan kebijakan pemerintahan daerah (UU No 32 Tahun 2004 yang sekarang telah diganti dengan UU No 23 Tahun 2014). Kompleksitas ini juga diperumit lagi dengan persoalan-persoalan yang disebabkan oleh tidak singkronnya relasi antar isi dalam kebijakan-kebijakan tersebut serta pada aras budaya kebijakan (presepsi, sikap dan perilaku) pada level masyarakat dan pembuat kebijakan.Kata Kunci: Penanggulangan bencana, Kebijakan Pembangunan Daerah, Lapindo

Analisis Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Metode Indeks Insentif Jabatan Amarullah, Rustan; Wismono, Fani Heru; Hidayah, Kemal; Luthfi, Wildan
Jurnal Borneo Administrator Vol. 13 No. 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

This paper descriptively presents a concept of supplementary income calculation for civil servants simulated using Job Incentive Index method. It seriously takes into account the amount of local budget (APBD) allocated for additional income of civil servants (TPP), Number of Regional Civil Servants, and aligned with various related regulations. Using mix-method approach obtained the amount of TPP for each level of job proportionally and based on work performance. This paper also includes key considerations that need to put a concern before the TPP policy is formulated. Consequently, the implementation of TPP can bring â€œgood newsâ€ to civil servants themselves and the local government performance as a whole. Furthermore, it is expected not to burden any local budget allocation in other sectors. Keywords: Job Incentive Index, Additional Income Tulisan ini menyajikan secara deskriptif konsep perhitungan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS yang disimulasikan dengan metode Indeks Insentif Jabatan yang secara serius memperhatikan besarnya APBD yang dialokasikan untuk tambahan penghasilan PNS (TPP), banyaknya aparatur daerah yang dimiliki, serta menyelaraskannya dengan berbagai regulasi yang terkait. Dengan menggunakan pendekatan mix-method diperoleh besaran TPP untuk setiap tingkatan jabatannya yang proporsional dan berbasis pada performance kerja. Tulisan ini juga menyertakan pertimbangan-pertimbangan pokok yang perlu dicermati dalam setiap kajian kebijakan TPP sebelum ditetapkan, sehingga penerapan TPP dapat membawa â€œangin segarâ€ bagi PNS itu sendiri dan kinerja pemerintahan daerah secara agregat tanpa perlu mengganggu atau mengambil porsi pembiayaan untuk sektor lainnya dalam APBD. Kata Kunci: Indeks Insentif Jabatan, Tambahan Penghasilan

Aktualisasi Budaya Inovasi Pada Organisasi Sektor Publik Hidayah, Kemal; Kusumaningrum, Mayahayati; Wismono, Fani Heru; Amarullah, Rustan
Jurnal Borneo Administrator Vol. 14 No. 3 (2018): Desember 2018
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Innovation is the key to improve organizational performance. The development presently requires the actualization of innovation culture as a continuous improvement in the organizations' services. This paper presents an overview of the application of innovation culture in public sector organizations namely Investment and Integrated Licensing Offices (DPMPTSP) of Samarinda City, as well as factors that influence the success of actualizing the culture of innovation in this organization. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The application of an innovation culture in DPMPTSP of Samarinda City has been relatively optimal, as evidenced by the various achievements and awards that have been achieved. Afterwards, the factors that influence the success of the actualization of innovation culture in DPMPTSP of Samarinda City are mainly by visionary and innovative leadership, reliable human resources, high team collaboration, and budget support. In addition, it can also be analyzed that the innovation culture in this organization has relatively implemented a holistic model of innovation culture. Keywords : Innovation, Innovation Culture, Organization, Public Service Abstrak Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan performa organisasi. Perkembangan zaman menuntut aktualisasi atas budaya inovasi sebagai perbaikan terus menerus atas pelayanan organisasi yang ada. Tulisan ini menyajikan gambaran mengenai penerapan budaya inovasi dalam organisasi sektor publik yakni DPMPTSP Kota Samarinda, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan aktualisasi budaya inovasi dalam organisasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan budaya inovasi di DPMPTSP Kota Samarinda relatif sudah berjalan optimal, terbukti dengan berbagai capaian dan penghargaan yang telah dihasilkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan aktualisasi budaya inovasi di DPMPTSP Kota Samarinda utamanya adalah kepemimpinan visioner dan inovatif, sumberdaya manusia yang handal, kerjasama tim yang tinggi, dan dukungan anggaran. Selain itu, juga dapat dianalisis bahwa budaya inovasi pada organisasi ini relatif sudahmenerapkan model holistik budaya inovasi. Kata Kunci : Inovasi, Organisasi, Budaya Inovasi, Pelayanan Publik

Strategi Pemetaan Kompetensi pada Seleksi Calon Penghulu di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara: Strategy for Competence Mapping in Candidate Selection of Penghulu In the Regional Office of The Ministry of Religious Affairs East Kalimantan and North Kalimantan Rosliana, Lia; Kusumaningrum, Mayahayati; Hidayah, Kemal; Arieyasmieta, Wildan Lutfi
Jurnal Borneo Administrator Vol. 15 No. 3 (2019): Desember 2019
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Changes in the candidate selection process is a strategy in to improve human resources under the spirit of bureaucratic reform within the Ministry of Religious Affairs of Indonesia. The selection of position selection must pay attention to the competency mapping, as stipulated in Decree of Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 208 the Year 2017 concerning guidelines for adjustment/inpassing, competency test, and determination of functional needs of penghulu. This This research was a descriptive method with a qualitative approach, namely through a diagnosis from the desk research and review of the results of the competency test and core reports on the selection of prospective leaders in the Ministry of Religious Affairs of Republic Indonesia, East Kalimantan and North Kalimantan regional office. The results of the study showed that competency mapping strategies carried out in the selection of functional need of penghulu produce a profile officer that can be source information of candidate capability. This is conducted for the needs of functional development of penghulu in the future Competency mapping strategies need to be carried out continuously so that all the functional positions of penghulu can be optimally enhanced. Keywords: Selection, Strategy, Competence Mapping, Penghulu Abstrak Perubahan proses seleksi calon penghulu merupakan strategi dalam memperbaiki area perubahan sumber daya manusia sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Seleksi jabatan harus memperhatikan pemetaan kompetensi, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyesuaian/ Inpassing, Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif, yaitu melalui analisis dari desk riset dan telaah hasil laporan uji kompetensi inti dan kompetensi manajerial pada seleksi calon penghulu di Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemetaan kompetensi yang dilakukan dalam seleksi jabatan fungsional penghulu memberikan hasil profil pegawai yang dapat dijadikan salah satu sumber informasi kemampuan peserta seleksi. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pengembangan kepegawaian para fungsional penghulu dimasa yang akan datang. Strategi pemetaan kompetensi perlu terus dilakukan sehingga semua jabatan fungsional penghulu ini dapat ditingkatkan kompetensinya secara optimal. Kata Kunci: Seleksi, Strategi, Pemetaan Kompetensi, Penghulu

Peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): The Role of Regional Inspectorate of Samarinda City In Maintaining Unqualified Opinion Hidayah, Kemal; Wismono, Fani Heru; Kusumaningrum, Mayahayati; Amarullah, Rustan
Jurnal Borneo Administrator Vol. 15 No. 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Local government will gain prestige if the examination accounting performance of local government gets an unqualified opinion (WTP) from BPK. The opinion shows that the performance of the local government is in accordance with the principle of accountability. However, not all of local governments be able to achieve the predicate of WTP, because indeed to get it is not easy. Therefore, it is necessary for agencies to be the leading sector to assist all OPDs in preparing the accounting performance reports of each agency before the BPK enters, and the agency is the Inspectorate. This research aims to describe the role of Inspectorate in Samarinda City in defending the WTP predicate.Using a qualitative approach and descriptive analysis, in-depth interviews were conducted to officials from the Inspectorate and Regional Financial Management Agency (BPKAD) to validate the data. The conclusions obtained were that the Inspectorate had several roles in maintaining the WTP predicates in Samarinda City, namely: the role of facilitation, guidance, and verification for the OPD, the coordination role for the DPRD, the role of coordination and facilitation for the BPK, and the role of reporting and input to regional heads to take further policy steps. Keywords: Inspectorateâ€™s Role, Supervision, Local Government Performance, Unqualified Opinion Abstrak Mendapatkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan suatu prestise tersendiri bagi daerah. Predikat inilah yang menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Namun demikian belum semua daerah mampu mencapai derajat WTP, karena memang untuk mendapatkannya tidak mudah. Oleh karenanya perlu instansi yang menjadi leading sector untuk mendampingi seluruh OPD dalam menyusun laporan kinerja keuangan masing-masing instansi sebelum BPK masuk, dan instansi tersebut adalah Inspektorat. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung predikat WTP yang dalam beberapa tahun ini telah diraih oleh Kota Samarinda. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, dilakukan in-depth interview kepada para pejabat dan stakeholder dari Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dapat dilakukan kroscek terhadap data yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah Inspektorat memiliki beberapa peran dalam mempertahankan predikat WTP di Kota Samarinda, antara lain peran fasilitasi, pembinaan, serta verfikasi bagi OPD, peran koordinasi bagi DPRD, peran koordinasi dan fasilitasi bagi BPK, dan peran pemberi bahan laporan dan masukan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah, WTP

Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran E-Learning pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil: Evaluation of E-Learning Models Implementation in Basic Training of Prospective Civil Servants Rahman, Muhammad Abdi; Amarullah, Rustan; Hidayah, Kemal
Jurnal Borneo Administrator Vol. 16 No. 1 (2020): April 2020
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Technological developments in the industrial 4.0 revolution era have driven changes in the ways of work and use of resources in the digital era. Likewise, training mechanism, from conventional learning patterns to the network learning (online). Training and development in the government environment has discussed aggressively the concept of e-learning to provide new learning alternatives for trainees. This research used a qualitative-descriptive tried to evaluate the effectiveness of e-learning model in the Basic Training of Prospective Civil Servants. The results showed that the implementation of e-learning was effective enough to be used to increase participants' understanding of the training subjects. The quality and sustainability of the use of e-learning need to be improved so that it can effectively complement classical learning (blended learning). Mapping of efforts to optimize e-learning has also been identified starting from revamping the e-learning system/ application, learning facilitators, implementation time, and the need to adapt conventional learning elements. Keywords: E-learning, Training, Basic Training, Prospective Civil Servants (CPNS) Abstrak Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan cara kerja dan penggunaan sumber daya ke arah digital. Begitu juga mekanisme pelatihan, dari pola pembelajaran konvensional secara klasikal ke pembelajaran dalam jaringan (daring). Pelatihan dan pengembangan di lingkungan pemerintahan sudah mulai gencar mengadopsi konsep pembelajaran e-learning guna memberikan alternatif pembelajaran baru bagi peserta pelatihan. Penelitian ini secara kualitatif-deskriptif mencoba mengevaluasi efektivitas penerapan model pembelajaran secara e-learning pada lingkup Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa implementasi e-learning cukup efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap mata pelatihan. Kualitas dan keberlangsungan penggunaan e-learning perlu ditingkatkan sehingga dapat secara efektif melengkapi pembelajaran klasikal (blended learning). Pemetaan terhadap upaya mengoptimalkan e-learning juga telah diidentifikasi mulai dari pembenahan sistem/aplikasi e-learning, fasilitator pembelajaran, waktu pelaksanaan, dan perlunya adaptasi unsur-unsur pembelajaran konvensional. Kata kunci: E-learning, Pelatihan, Pelatihan Dasar, CPNS

Pendekatan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Peningkatan Ekonomi Daerah: Improving Regional Economy Using The Quadruple Helix Approach Sulikah, Sulikah; Mindarti, Lely Indah; Sentanu, I Gede Eko Putra Sri; Hidayah, Kemal
Jurnal Borneo Administrator Vol. 17 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v17i1.714

The Small-Medium Scale Industries (SMIs) is the leading sector that has proven able to absorb labor which is contributed to economic development in North Maluku Region. The potential of SMIs in North Maluku has a very strong probability to develop, so be able to compete with other regions in Indonesia, especially in eastern Indonesia. Consequently, in this paper, we purposed to describe and analyze the development of SMIs in North Maluku and the roles and relationships among actors through the quadruple helix (QH) model approach. This article used literature research methods with a qualitative descriptive approach and systematic review. We found that the SMIs have increased year on year in terms of both the number of SMIs and the labor, however, it has less contribution on GDRB. The government involvement in SMIs development through QH can increase innovation and open opportunities to improving regional economy by increasing the number of SMIs, manpower, and SMIs productivity. Aspects of culture / local wisdom that develop in the community can encourage the successful implementation of collaboration. Industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Maluku Utara merupakan sektor penggerak unggulan daerah karena terbukti mampu menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Potensi pengembangan IKM ini masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dapat dikembangkan dan bersaing dengan Provinsi lainnya, baik di wilayah timur Indonesia maupun Provinsi lainnya di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan IKM di Maluku Utara serta mendeskripsikan dan menganalisis peran dan hubungan antaraktor melalui pendekatan kolaborasi model quadruple helix (QH). Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan systematic review. Perkembangan IKM di Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dari segi jumlah IKM maupun jumlah penyerapan tenaga kerja namun memiliki kontribusi rendah pada PDRB. Upaya untuk mengembangkan IKM melalui QH membuat kolaborasi menjadi lebih terbuka dan meningkatkan inovasi sehingga mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan jumlah IKM, baikpenyerapan tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas IKM baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk IKM yang dihasilkan. Aspek budaya/kearifan lokal yang berkembang di masyakarat mampu mendorong keberhasilan pelaksanaan kolaborasi.

Analysis of Bureaucratic Reform Through Delayering of Government Institutions in Indonesia Maulana, Aris; Indriati, Fibria; Hidayah, Kemal
Jurnal Borneo Administrator Vol. 18 No. 2 (2022): August, 2022
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v18i2.1003

The plan to simplify the bureaucratic structure by streamlining the echelon system is one of the strategies and breakthroughs of bureaucratic reform in Indonesia that was implemented in the first period (2010-2014) and the second period (2015-2019) of Bureaucratic Reform. However, on the other hand, a survey issued by the World Economic Forum shows that Indonesia is still experiencing some difficulties with implementing bureaucratic reforms and has not effectively used the delayering process in its implementation. The purpose of this study is to examine and analyze bureaucratic reforms through delayering of government institutions in Indonesia. This research uses a qualitative type of research with the method of literature review. Researchers have found 15 peer-reviewed journal articles within five years (2017-2021) that follow the research topic, which is then studied and analyzed to obtain comprehensive findings. The results showed that government agencies in Indonesia generally have undergone bureaucratic reforms but have not led to a specific delayering process. The Civil Service (ASN) Law passed in 2014 has also supported the spirit of administrative reform. This shows that delayering within government institutions in Indonesia can provide effective and efficient changes that occur within the governance management of government institutions in Indonesia.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search