Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives
Yane Mayasari
Politeknik Praktisi Bandung
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Yane Mayasari; Robi Assadul Bahri
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.10004

Abstract

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak dilakukan melalui pembangunan Kabupaten Layak Anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat saat ini terkendala oleh belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik tentang Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa pembangunan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Bandung Barat. Adanya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat, sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk segera membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak, agar penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah mempunyai kepastian hukum.
Reskilling Tenaga Kerja: Strategi Kebijakan Menghadapi Pengangguran Akibat Revolusi Industri 4.0 Dasmadi Dasmadi; Nico Djundharto Djajasinga; Yane Mayasari; Sri Suparni; Iman Ahmad Gymnastiar
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah 11
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i2.28541

Abstract

The development of the times and technology has led to an increase in efficiency in the world of work. But at the same time, the existence of this technology then slowly begins to replace some human jobs. Therefore, there is a need for reskilling in the workforce to reduce the number of unemployed caused by the industrial revolution 4.0. This research then aims to look at how policy strategies can be made to help implement workforce reskilling. This research will be carried out using a descriptive qualitative approach. This research method is a literature study using data from previous research which still has relevance to the contents of this research. The results of this study then found that through collaboration between the government and stakeholders, the government can anticipate changes in job trends and help develop new skills needed by the unemployed. By ensuring skills match job trends, individuals will be better prepared to deal with the changes that occur and increase their chances of finding jobs that match market needs. However, unfortunately the implementation of the reskilling policy still encounters several obstacles, such as a lack of resources and gaps in access owned by the community.
Hubungan Kerja dalam Layanan Ride-Hailing: Studi Komparatif Implementasi Hukum Indonesia dan Malaysia Yane Mayasari
Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives Vol. 2 No. 1 (2025): Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives
Publisher : Mahalisan Legal Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70837/0hj8cj08

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya gig economy, yang menimbulkan konsekuensi yuridis dalam sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia. Salah satu isu yang muncul adalah kekosongan pengaturan mengenai status hukum pengemudi ojek online, yang dalam praktik dikualifikasikan sebagai mitra. Konstruksi hubungan tersebut menimbulkan persoalan karena tidak sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana diatur bagi pekerja dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekosongan hukum terkait status pengemudi ojek online dalam perspektif perlindungan hak pekerja menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, serta melakukan perbandingan normatif dengan ketentuan dalam Undang-Undang Gig Workers 2025 Malaysia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan rekomendasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai status hukum pengemudi ojek online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait pemenuhan hak, perlindungan, dan posisi tawar pekerja. Sebaliknya, Undang-Undang Gig Workers 2025 Malaysia memberikan pengaturan yang lebih komprehensif melalui pembentukan kategori hukum khusus bagi pekerja gig, yang di dalamnya termasuk pengemudi layanan ride-hailing. Maka dari itu, penyusunan regulasi serupa di Indonesia dipandang relevan untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi sekitar tujuh juta pengemudi ojek online serta pekerja gig lainnya yang terus meningkat jumlahnya. Pembentukan klasifikasi normatif tersendiri bagi pekerja gig dapat menjadi rujukan normatif bagi Indonesia guna menutup kekosongan hukum tanpa meniadakan aspek fleksibilitas sebagai karakter utama gig economy.
Co-Authors Dasmadi Dasmadi Iman Ahmad Gymnastiar Nico Djundharto Djajasinga Robi Assadul Bahri Sri Suparni