Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Existence Of Copyration Laws Related To The Principle Of Openness Which Are Not Completed In The Process Of Its Establishment Monica Virga Darmawan; Rachel Anne Patricia; Calvita Calvita; Ayesha Tasya Izulkha
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good governance can be realized with the implementation of the formation of laws and regulations in accordance with the principles, especially the principle of openness. The importance of implementing the principle of openness is to make it easier for the public to provide input orally and/or in writing. Each Draft Legislation must be easily accessible to the public, with the aim that the government works fairly and transparently, and the public can also better understand how the government works, both in preparation, implementation and maximum results achieved. This study uses qualitative data with a normative juridical method or approach. The conclusion of this study is that there must be participation from the public starting from the stage of drafting the Law to the end, during the discussion stage in the DPR it must be carried out in a transparent, careful and unhurried manner. Also, the substance must be ensured that it meets the material and formal requirements in the formation of statutory regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations.
Korelasi dan Implikasi perkawinan dalam sistem hukum adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Monica Virga Darmawan; Rachel Anne Patricia; Ayesha Tasya Izulkha
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6307

Abstract

Korelasi dan implikasi perkawinan dalam sistem hukum adat Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sistem hukum adat, yang didasarkan pada tradisi dan adat istiadat masyarakat tertentu, seringkali berbeda dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang bersifat lebih umum dan berlaku secara nasional. . Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara hukum adat dan undang - undang nasional dalam praktik perkawinan secara mendalam. Upaya untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara kedua sistem dapat melibatkan strategi dialog, pendekatan pendidikan, penguatan lembaga penegak hukum dan adat, serta penciptaan kerangka kerja yang memungkinkan keterbukaan dan fleksibilitas dalam menerapkan aturan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan harmoni, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Konflik yang muncul dalam konteks hak asuh anak, tanggung jawab finansial, dan kewajiban keluarga juga dibahas dalam penelitian ini, serta strategi holistik untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara sistem perkawinan adat dengan regulasi perkawinan dalam undang-undang.