Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Existence Of Copyration Laws Related To The Principle Of Openness Which Are Not Completed In The Process Of Its Establishment Monica Virga Darmawan; Rachel Anne Patricia; Calvita Calvita; Ayesha Tasya Izulkha
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good governance can be realized with the implementation of the formation of laws and regulations in accordance with the principles, especially the principle of openness. The importance of implementing the principle of openness is to make it easier for the public to provide input orally and/or in writing. Each Draft Legislation must be easily accessible to the public, with the aim that the government works fairly and transparently, and the public can also better understand how the government works, both in preparation, implementation and maximum results achieved. This study uses qualitative data with a normative juridical method or approach. The conclusion of this study is that there must be participation from the public starting from the stage of drafting the Law to the end, during the discussion stage in the DPR it must be carried out in a transparent, careful and unhurried manner. Also, the substance must be ensured that it meets the material and formal requirements in the formation of statutory regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations.
Korelasi dan Implikasi perkawinan dalam sistem hukum adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Monica Virga Darmawan; Rachel Anne Patricia; Ayesha Tasya Izulkha
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6307

Abstract

Korelasi dan implikasi perkawinan dalam sistem hukum adat Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sistem hukum adat, yang didasarkan pada tradisi dan adat istiadat masyarakat tertentu, seringkali berbeda dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang bersifat lebih umum dan berlaku secara nasional. . Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara hukum adat dan undang - undang nasional dalam praktik perkawinan secara mendalam. Upaya untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara kedua sistem dapat melibatkan strategi dialog, pendekatan pendidikan, penguatan lembaga penegak hukum dan adat, serta penciptaan kerangka kerja yang memungkinkan keterbukaan dan fleksibilitas dalam menerapkan aturan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan harmoni, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Konflik yang muncul dalam konteks hak asuh anak, tanggung jawab finansial, dan kewajiban keluarga juga dibahas dalam penelitian ini, serta strategi holistik untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara sistem perkawinan adat dengan regulasi perkawinan dalam undang-undang.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Ayesha Tasya Izulkha; Monica Virga Darmawan
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1275

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi masalah diskriminasi yang sering dihadapi oleh pekerja dengan disabilitas di tempat kerja, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan. Pertama, hak atas pekerjaan yang layak, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, hak atas penghasilan yang adil, termasuk upah yang sesuai dengan kontribusi pekerja. Prinsip ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan yang menetapkan standar pengupahan minimum, jam kerja yang wajar, serta tunjangan dan fasilitas lainnya. Ketiga, hak untuk bekerja tanpa diskriminasi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Selain regulasi di tingkat nasional, perlindungan hukum juga didukung oleh konvensi internasional, seperti Konvensi ILO tentang Hak-Hak Pekerja Berkebutuhan Khusus (ILO Convention No. 159), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini memberikan pedoman lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak pekerja disabilitas.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase (Studi Kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company (KBC) Ayesha Tasya Izulkha
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol. 2 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i2.2958

Abstract

Arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini banyak diminati adalah melalui arbitrase karena sejalan dengan meningkatnya transaksi komersial di bidang bisnis baik nasional maupun internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang memengaruhi penanaman modal asing di Indonesia, khususnya dalam sengketa bisnis antara PT. Karaha Bodas Company (KBC) dengan PT. Pertamina dan PLN, serta benarkah PN Jakarta Pusat dapat berwenang membatalkan putusan arbitrase Jenewa terkait sengketa tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankanpada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa. Keuntungan tersebut antara lain kerahasiaan para pihak yang bersengketa, biaya yang relatif lebih murah, proses penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan memberikan keleluasaan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa arbitrase internasional memiliki keunikan yaitu menganut prinsip final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Suatu putusan arbitrase internasional yang telah diputuskan di luar negeri apabila dibawa ke Indonesia, terdapat dua kemungkinan, yaitu putusan arbitrase internasional tersebut minta dilaksanakan atau dibatalkan. Kesimpulannya, berdasarkan sengketa antara PT. Pertamina melawan Karaha Bodas Company bahwa Pertamina tidak dapat membatalkan putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh Badan Arbitrase Swiss. Alasan penolakan dan pembatalan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law.