Andara Hafzha Gustria Putri
Universitas Sebelas Maret

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN PAJAK DALAM RANGKA REALOKASI APBD UNTUK MENANGGULANGI KENAIKAN HARGA BBM Andara Hafzha Gustria Putri; Jagad Rahma Widanti; Nendira Putri Cahyani; Nikita Ananda Beatrix; Salsabila Adinda Putri; Asianto Nugroho; Sapto Hermawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.55838

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan pemerintah daerah melalui pajak daerah dalam menanggulangi kenaikan harga BBM. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data sekunder berasal dari literature review yang kemudian dikualifikasi dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian bahwa pelaksanaan realokasi anggaran untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Pemerintah daerah harus berhati-hati, cermat, dan waspada terhadap inflasi, terutama terkait dengan harga pangan karena komoditas pangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan di daerah. Jika harga pangan naik, angka kemiskinan di wilayah tersebut juga akan mampu meningkatkan angka kemiskinan. Pemda bisa menggunakan dua persen komponen anggaran dalam APBD untuk mengatasi masalah akibat penyesuaian harga BBM. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah juga harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang merupakan kebijakan pemerintah nasional. Subsidi BBM sering mengalami fenomena salah sasaran, subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat atau lebih, tergolong mampu atau berkecukupan dengan pendapatan di atas golongan kurang mampu. Pelaksanaan subsidi BBM oleh Pemda Kabupaten/Kota untuk armada terkendala teknis pelaksanaannya, karena sebagian besar armada bus terutama armada barang sebagian besar dimiliki oleh non daerah.
Urgensi Rehabilitasi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Seksua Andara Hafzha Gustria Putri
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 14, No 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v14i2.99350

Abstract

Teori pemidanaan relatif memandang hukuman pidana sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, dimana pidana bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Dalam kasus Anak yang menjadi pelaku tindak pidana seksual pada amar Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN.SRP kurang sesuai karena putusan tersebut tidak sesuai dengan teori pemidanaan relatif; ketentuan Pasal 59 A Undang-Undang Perlindungan Anak dimana negara berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus yaitu kepada Anak yang berhadapan dengan hukum yang telah ditegaskan dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; Seorang Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dimana Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan bagian dari Anak yang Berhadapan Dengan Hukum berhak mendapatkan rehabilitasi fisik, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial; dan Pasal 91 Ayat (3) Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan rehabilitasi sebagai upaya represif dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana seksual diantarnya, Psikologis Anak, Latar Belakang Pendidikan Anak, Latar Belakang Keluarga, dan Terdakwa Masih Berusia kategori Anak yang  memiliki masa depan panjang.