Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT) Jurnal Hukum Bisnis YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Hukum dan Pembangunan
Kurnia Toha
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI UU NO. 5 TAHUN 1999 TERHADAP HUKUM ACARA PIDANA Kurnia Toha, Kurnia Toha
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 7 No. 5 (2019)
Publisher : jurnalhukumbisnis.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Hukum Acara Pidana
EXTRATERRITORIAL APPLICABILITY OF INDONESIA BUSINESS COMPETITION LAW AS AN EFFORTS DEALING ASEAN SINGLE MARKET Kurnia Toha
Jurnal Dinamika Hukum Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2015.15.1.359

Abstract

General legal principle, a legislation of a country applies only for acts committed  in the territories concerned. This principle, to the field of competition has not felt right, because economic activity not only occur between the businesses in the country, but also with businesses that are abroad. Therefore, there is a need for competition law of a country can  be enforced in ekstraterritorial. The problem, Law Number 5 of 1999 adheres to the principle of territoriality does not adhere to the principle of extraterritoriality. In this study, the method used  is the  literature research. The study found that the principle of extraterritoriality adopted by  various developed  countries and some countries in Asia. The study also found that there is an urgent need that the Indonesian competition law applies to companies abroad, especially in 2015 will force the ASEAN single market.Keywords : Ekstraterritorial , Competition Law , Business Actors
Public Listed Companies Takeovers Comparison Under Indonesian and Malaysian Law Maria Ulfah Tidar; Kurnia Toha
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 18 No. 3 (2022): December
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v18i3.156

Abstract

The current condition of business competion is getting tighter. This causes the company to compete to maintain its existence. One way to do that is by restructuring the company. Takeover is one type of corporate restructuring. Takeover is a legal action carried out by a legal entity or individual to take over company shares resulting in a transfer of control over the company. The purpose of this legal research is to increase knowledge in the field of public listed companies takeovers based on Indonesian and Malaysian Law which can be benefit to legal practitioners. This research is a normative legal research using statutory and comparative approach. The data used in this research is secondary data. The results of the study are a public listed company that undertakes a takeover in not only subject to the laws and regulations regarding limited liability companies, but also must comply with the provisions of the capital market laws and regulation. After the takeover process occurs, the expropriating party must carry out a mandatory tender offer process. There are differences in terms of public listed companies takeover process between Indonesian and Malaysian Law including the requirements to become a new controller, minority shareholder rights, and takeover’s impact regulation on business competition.
Analisis Yuridis Penyimpangan Pasal 285 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dikaitkan dengan Syarat Sah Perjanjian Kemal Azhardhia Ghiffary; Kurnia Toha
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.687 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i5.7136

Abstract

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang pasti memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dan ditujukan kepada kedua belah pihak yang berjanji. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut kontraprestasi atas hak dan kewajiban tersebut. Setiap perjanjian timbal balik hak dan kewajiban satu pihak akan dihadapkan dengan hak dan kewajiban pihak lain, dengan asumsi hak dan kewajiban tersebut dianggap selalu memiliki prinsip bahwa kedua belah pihak haruslah secara tanggung renteng atau secara bersama-sama dibebani hak-hak dan secara bersama-sama pula dibebani atas kewajiban-kewajibannya.Homologasi adalah pengesahan perdamaian oleh pengadilan negeri. Putusan Perdamaian yang telah dihomologasi merupakan perjanjian yang syarat sahnya juga mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan status perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyimpangi Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Selain itu, tesis ini juga melakukan analisis data sekunder yang dilakukan secara kualitatif. Dari analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa menyimpangi Pasal 285 ayat (2) UUKPKPU telah melanggar salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata
URGENSI AMANDEMEN UU TENTANG PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA: PROBLEM DAN TANTANGAN Toha, Kurnia
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article discusses about how urgent for the holding of an amendment to the Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, known as Competition Law. Since the effective force in 2000, the Business Competition Act has given many benefits to the economic development of Indonesia. However, there are also a lot of criticism both from academics, practitioners and commissioners of the Business Competition Supervisory Commission. This research conducted based on normative or library research using secondary data. In addition, this research was also based on a field research through interviews and focus group discussions with stakeholders. The results of the research found that there was an urgent interest for the amendment of Law No. 5 of 1999.
ASPEK HUKUM PEMANFAATAN INVESTASI ASING PADA PENGUSAHAAN ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA Susanto, Firdaus Faisal Merdekawan; Toha, Kurnia
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3826

Abstract

Pemerintah Indonesia mencanangkan bauran energi baru terbarukan mencapai 23% pada Tahun 2025 dan kemungkinan akan dinaikkan kembali menjadi 31% pada Tahun 2050. Sebaliknya, bauran energi dari minyak bumi pada Tahun 2050 diturunkan separuhnya dari saat ini 40%. Rencana transisi penggunaan energi terbarukan tersebut menyadarkan kita bahwa Indonesia memiliki potensi energi terbarukan panas bumi terbesar kedua di dunia. Namun demikian pemanfaatan energi baru terbarukan panas bumi Indonesia secara nasional baru sekitar 2.130 MW dari total potensi energi baru terbarukan panas bumi Indonesia sebesar 23,9 GW. Itu artinya pengusahaan energi baru terbarukan panas bumi sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hanya sekitar 8% secara nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasar penelitian yang dilakukan energi baru terbarukan panas bumi merupakan bagian dari sumber daya alam yang harus dikuasi negara namun bukan berarti tidak dapat dimanfaatkan melalui skema investasi asing melainkan peran negara merupakan representasi dari rakyat sebagai organisasi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus segala hal sumber daya alam dan dikelola untuk kepentingan rakyat banyak. Implikasi dari pemahaman ini adalah investasi asing sangat dibutuhkan  apabila masih terdapat ruang-ruang kosong dari ketidakmampuan peran pemerintah guna untuk mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat banyak. Terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki tujuan mengakslerasi ekonomi melalui pembukaan investasi maka sudah tepat kiranya pembukaan investasi asing pada pengusahaan energi panas bumi itu dilakukan.
QUASI-VERTICAL INTEGRATION MODEL IN PARTNERSHIP OF SMES (SMALL MEDIUM ENTERPRISES) AND THE ROLE OF COMPETITION COMMISSION IN EU AND INDONESIA Hernayanto, Yayan; Toha, Kurnia; Silalahi, Udin
Indonesia Law Review Vol. 14, No. 4
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partnerships between large and small companies should not be imagined as David and Goliath, enemies of each other. However, partnerships between large and small business actors are a mutually beneficial synergy. Partnerships with Small and Medium Enterprises (SMEs) are not charity activities that prevent them from growing strongly. Guidance and assistance need to be provided so that they grow with a strong foundation. Both parties must agree to a fair transaction scheme, trade terms, and clauses that sustain this partnership and not cause SMEs to go bankrupt. Quasi-Vertical Integration is a model for conducting transactions in the manufacturing industry. This article is compiled using a doctrinal research method, namely analyzing the implementation of partnership regulations in Indonesia in the context of partnerships with the Automotive Industry (OEM), as well as examining the role of the Competition Supervisory Commission (KPPU) in Indonesia, which has been given the authority to oversee this partnership. More specifically, this article discusses and presents several points: first, how good partnership protection in Indonesia and the EU protects SME businesses; second, how the partnership pattern of SMEs in the automotive sector between Quasi-Vertical integration and quasi-rent is implemented as Vertical Integration; Finally, how the KPPU in Indonesia uses its authority in considering supervising partnerships and its comparison with the EU. As a conclusion in this article, mandatory partnerships in Indonesia are implemented based on the OSS (Online Single Submission) requirements in the registration or licensing of investment. Voluntary Partnerships are agreements between Parties that are equal with the principle of mutual need and mutual benefit. The partnership pattern of SMEs in the automotive sector between Quasi-Vertical integration and quasi rent is implemented as Vertical Integration which is not prohibited by Indonesian competition law. KPPU must encourage voluntary partnerships by Business Actors and SMEs as a more appropriate approach to developing Partnerships
Digital Governance for Confiscating Crypto-Assets to Settle Tax Liabilities in Indonesia Aruan, Albert Richi; Toha, Kurnia; Nurdin, Aad Rusyad
Aptisi Transactions On Technopreneurship (ATT) Vol 7 No 3 (2025): November
Publisher : Pandawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34306/att.v7i3.649

Abstract

The emergence of digital and virtual assets has created new challenges for tax authorities, as taxpayers now possess not only traditional but also digital assets that can be accessed globally through the internet. This unconventional form of asset ownership raises questions about how tax authorities can effectively confiscate and liquidate crypto-assets to resolve tax liabilities. The lack of these mechanisms complicates tax administration and criminal law enforcement in the digital era. This study aims to examine the possibility of confiscating digital and virtual assets for tax purposes within Indonesia’s asset recovery framework. Using a comparative law approach, this article analyzes the potential use of crypto-asset confiscation for the settlement of tax arrears by referencing the latest European Union regulations on asset recovery and confiscation, particularly the Directive (EU) 2024/1260 of the European Parliament and Council on asset recovery and confiscation. The analysis shows that Indonesia currently lacks a system that enables the confiscation and recovery of digital assets for tax enforcement. Considering the shared civil law foundations and similar challenges faced by EU countries, the EU’s model provides a relevant reference point. Indonesia should consider adopting the European Union’s methodology for seizing and recovering digital assets to enhance its legal framework. Implementing the asset recovery and confiscation mechanisms established under Directive (EU) 2024/1260 could serve as a paradigm for Indonesia to efficiently confiscate taxpayers’ assets and strengthen tax compliance in the digital economy.
Co-Authors Aruan, Albert Richi Hernayanto, Yayan Jur. M. Udin Silalahi Kemal Azhardhia Ghiffary Maria Ulfah Tidar Nurdin, Aad Rusyad Susanto, Firdaus Faisal Merdekawan