Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Notary Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Pembangunan
Nurdin, Aad Rusyad
Program Studi Hukum Ekonomi Dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Overview of the Readiness of Banks, Regulations, Customers and Notaries in Facing the Transformation of Banking Digitalization Mila Gemilang; Aad Rusyad Nurdin
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5524

Abstract

The era of disruption requires banks to make significant changes, starting from procedures, working methods, organizational structures, and business models. Changes are not only incremental, but radical changes must be made to maintain the existence of the business, these changes must be carried out in synergy among stakeholders. The question that arises is the extent to which regulations, banks, customers and notaries are prepared to face the transformation of banking digitalization. In terms of regulation, Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK) as government authorities have issued rules and guidelines for banks to face the transformation of banking digitalization by prioritizing aspects of Balance and Technology Neutral. According to the results of the Digital Maturity Assessment for Banks (DMAB), banks in Indonesia have a readiness level of around 50%. From the results of interviews with several banking executives, it was revealed that bank digitization cannot be carried out in all bank processes, but only in simple processes such as opening accounts and loans without collateral. On the other hand, the level of community readiness to use digital banking services is adequate, where 98.3% of internet users have mobile phones. However, it turns out that some people are reluctant to use e-banking services because of fears of failed transactions and legal protection for e-banking transactions. With regard to digital banking transformation, more complex transactions, for example those requiring the services of a Notary, cannot be carried out digitally because the bank credit agreement deed requires the presence of the parties and cannot use digital signatures which under the ITE Law cannot be used as legal evidence
Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Hadapan Para Pihak Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/PK/Pdt/2018 Naudi Kusuma Wardhini; Aad Rusyad Nurdin
Indonesian Notary Vol 4, No 2 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.995 KB)

Abstract

Di Indonesia tanah menjadi sangat vital peranannya bagi semua kehidupan, selain menjadi tempat tinggal, tanah dapat dimanfaatkan untuk segi ekonomi. Untuk memperoleh tanah yang diinginkan, salah satu caranya adalah dengan jual beli. PPAT sangat berperan dalam transaksi jual beli, dalam bingkai hukum Indonesia akta jual beli tanah wajib dibuat oleh PPAT dan ditandatangani oleh para pihak, maka akta jual beli tersebut menjadi bukti adanya transaksi jual beli tanah yang sah dengan kesepakatan harga dan ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah disetujui kedua belah pihak dan dengan ditandatanganinya akta jual beli tersebut, menandakan terjadinya perpindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Maka dari itu, proses pembuatan akta jual beli sangat penting dilakukan di hadapan PPAT karena tidak semua orang bisa memahami apa yang ia tanda tangani. PPAT harus berhati-hati dalam meneliti pembeli, penjual ataupun objek jual beli tersebut, agar timbulnya akta jual beli tidak merugikan segala pihak. Artikel ini membahas pertanggung jawaban PPAT dalam hal tidak membacakan akta jual beli di hadapan para pihak dan bagaimana akibat hukum dari akta jual beli tersebut, dan pertimbangan hakim judex factie dan judex juris dalam menimbang kasus ini, karena terdapat perbedaan pendapat antara pertimbangan hakim tersebut. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah yang mengurusi PPAT agar dapat selalu bersinergi dengan PPAT itu sendiri dalam rangka meningkatkan kualitas akta jual beli baik formil maupun materil dalam rangka meningkatkan kepastian hukum peralihan hak atas tanah.Kata Kunci: Akta Jual Beli; PPAT; Majelis Hakim
Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda Yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 124k/Pdt/2020) Cynthia Carolina; Aad Rusyad Nurdin
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.542 KB)

Abstract

Tujuan pendaftaran tanah pertama kali seharusnya menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah dan perlindungan bagi pihak berkepentingan. Penerbitan sertipikat ganda sebagai sengketa pertanahan mengakibatkan tujuan pendaftaran tanah pertama kali tidak tercapai. Penelitian ini membahas keabsahan status kepemilikan objek sengketa antara sertipikat hak milik nomor 456/Desa Lenek dan sertipikat hak milik nomor 599/Desa Lenek serta perlindungan hukum PT. Bank Mandiri Cabang Mataram setelah sertipikat yang digunakan sebagai jaminan utang dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 124K/PDT/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian berupa eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah keabsahan status kepemilikan objek sengketa antara sertipikat hak milik nomor 456/Desa Lenek dan sertipikat hak milik nomor 599/Desa Lenek yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah sertipikat hak milik nomor 456/Desa Lenek atas nama IS dengan menggunakan dasar hukum berupa yurisprudensi putusan-putusan hakim sebelumnya yang menjelaskan apabila terjadi penerbitan sertipikat ganda maka sertipikat yang sah adalah sertipikat yang pertama kali terbit. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Mataram setelah sertipikat hak milik nomor 456/Desa Lenek dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pertama, perlindungan hukum preventif meliputi menerapkan prinsip kehati-hatian, pembuatan akta dan pendaftaran jaminan. Kedua, perlindungan hukum represif meliputi mediasi, mengajukan gugatan, pemberian ganti kerugian dan memberikan jaminan pengganti. Kata kunci: Sertipikat Ganda, Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Perlindungan Hukum
Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum Dikuasai ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020) Pratiwi Nur Syafira; Aad Rusyad Nurdin
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.544 KB)

Abstract

Penelitian Tesis ini membahas akibat hukum Perjanjian Kredit apabila klausul jaminan tambahan atau agunan belum dikuasai. Agunan lahir karena adanya sebuah perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kredit itu sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam memberikan kredit bank lazimnya menerapkan Prinsip “5C” yang terdiri dari beberapa faktor salah satunya agunan. Apabila cidera janji sehingga terjadi kredit macet maka dapat mengajukan eksekusi jaminan Hak Tanggungan apabila jaminan kebendaan berupa tanah atau bangunan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan keabsahan Perjanjian Kredit dengan agunan kredit yang belum dikuasai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Metode penelitian tersebut untuk menjawab hasil dari analisa bahwa Perjanjian Kredit dalam menerapkan Prinsip kehati-hatian terhadap klausul agunan tanah dan bangunan dibuktikan dengan kepemilikan yang sah dan tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. kepemilikan tanah dan bangunan yang diperoleh dari pelaksanaan lelang hanya dibuktikan dengan Kutipan Risalah Lelang. Akibatnya jaminan tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum sedangkan Perjanjian Kredit tetap sah walaupun agunan dinyatakan tidak sah karena sifat dari jaminan itu sendiri merupakan assesoir atau tambahan. Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian Kredit, Agunan Kredit
Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/Pdt.G/2021/PN BTM) Prima Novrama Evrina; Aad Rusyad Nurdin
Indonesian Notary Vol 4, No 1 (2022): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.872 KB)

Abstract

Dalam membuat sebuah akta perjanjian kredit, seorang notaris diharuskan bersikap netral dengan tidak memihak diantara pihak bank maupun pihak nasabah. Hal ini dikarenakan notaris merupakan seorang pejabat umum yang aktanya memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh pihak yang menyangkal, sehingga apabila terjadi kekeliruan atau berisikan keterangan yang tidak benar dapat memengaruhi fungsi dari jabatan notaris dalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum supaya terhindar dari ketidakpastian hukum. Dalam kasus yang diteliti, perjanjian kredit yang jaminannya tidak diikatkan dengan hak tanggungan karena objek jaminan dalam proses blokir oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai 1. pengaturan perjanjian kredit di Indonesia 2. peran notaris atas akta perjanjian kredit dalam Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penilitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang perjanjian kredit secara eksplisit tidak ditemukan dalam Buku III KUHPerdata namum terdapat dalam perbankan UU Perbankan pada Pasal 1 angka 11, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 A, Pasal 29, dan Pasal 37. Peran notaris dalam sistem pemberian kredit yang dilakukan pihak perbankan terhadap putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Btm adalah untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak dan melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang berupa Hak Tanggungan memastikan barang jaminan tersebut sah di mata hukum atau tidak.Kata Kunci: Peran notaris, perjanjian kredit, akta perjanjian kredit
Legal uncertainty of the arrangement for the implementation of foreclosed collateral (ayda) through auction Miftahul Ulum; Aad Rusyad Nurdin
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 6 (2023): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v11i6.724

Abstract

Foreclosed Collateral or Ayda is one of the instruments in the settlement of bad loans that can be used by the Bank. However, there are overlaps in the implementing regulations which result in legal uncertainty for the Bank when it chooses this method. In the banking law, the Bank is prohibited from owning Ayda and must be resold as soon as possible within one year so that the proceeds from the sale of Ayda can be immediately utilized by the Bank but in the auction regulations and land registration regulations the Bank is determined as the owner of Ayda if within one period the Bank does not may appoint other parties as buyers. Uncertainty regarding Ayda implementation arrangements after the oneyear period has passed has an impact on the large costs and taxes that must be borne by the Bank.
AKIBAT HUKUM SURAT KUASA DIREKSI YANG DIPALSUKAN TERHADAP KREDIT YANG TELAH DICAIRKAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4575 K/PDT/2022) Novarani Caltiara Anam; Aad Rusyad Nurdin
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.587

Abstract

It is important to be careful when the directors assign the authority of substitution to someone else who will represent the company. The Directors shall set down in the Power of Attorney in specific and definite terms the scope of the legal activities authorized by the Power of Attorney. This does not, however, exclude the chance that the person who received the power of attorney might abuse that authority and cause damages for the agent of that power of attorney. In the Decision of the Supreme Court Number 4575 K/PDT/2022, the notary, who was the party who made the deed of power of attorney for the directors, bears responsibility for the legal ramifications of a forged directors' power of attorney on credit that has been disbursed. A normative-juridical research methodology with a case study approach was utilized to examine Supreme Court Decision Number 4575 K/PDT/2022. According to the study's findings, the credit agreement remained legally enforceable for the parties even though the power of attorney for directors was declared illegal because it failed to satisfy the subjective criteria for agreement validity. Therefore, even though the notary who created the forged power of attorney is not criminally liable, he is nonetheless held civilly liable for any losses brought on by the forged document.
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI TERHADAP PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN PERBANKAN YANG DISIMPAN DALAM KHAZANAH PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH Lucia Herutami Arum Sekarlathi; Aad Rusyad Nurdin
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 5 No 2 (2023): Juli
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v5i2.5105

Abstract

Perlindungan hukum, seyogyanya tidak hanya fokus menyasar pada masyarakat selaku konsumen perbankan, namun juga melindungi perusahaan perbankan selaku pelaku jasa keuangan. Penelitian ini akan mengkaji kesesuaian implementasi perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan berdasarkan hukum positif di Indonesia, khususnya pada saat terjadi penggelapan uang milik perusahaan perbankan yang dilakukan oleh direktur Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah, selaku perusahaan rekanan perbankan untuk melaksanakan kegiatan pengolahan uang rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal, sehingga metodologi penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perusahaan perbankan, sehubungan dengan penggunaan layanan pengelolaan uang rupiah dari PJPUR sudah cukup diakui dalam perangkat hukum yang berlaku, meskipun pada saat aktual terjadi insiden penggelapan uang tunai milik perusahaan perbankan, perusahaan perbankan sulit untuk memperoleh ganti rugi yang setimpal atas hilangnya uang tunai tersebut.
PERILAKU RAMAH AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM(STUDI PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA DAN KOTA DEPOK TERKAIT SUMBER DAYA AIR) Dewi, R. Ismala; Nurdin, Aad Rusyad
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Various water resource problems that occur in Indonesia, including in DKI Jakarta and surrounding cities, such as flooding, drought, raw water crisis, river water pollution, have an impact on decreasing water availability. This is partly due to the unfriendly behavior of the community in using water, especially those in water catchment areas. Therefore, it is necessary to manage waterto maintain the sustainability of water availability so as to provide fair benefits to the community. Given these objectives and the existence of complex water problems, it requires adequate regulation. A rule that is not only to overcome the act of destroying the environment/water resources, but also to be able to encourage behavior in order to prevent or at least reduce the occurrence of environmental damage. Therefore, it is necessary to study how the rule of law, in this case the Regional Regulation (Perda) of DKI Jakarta and the city of Depok in regulating the environment/water resources is related to the behavior of the people who are friendly to water. The approach taken in this study is normative juridical towards Regional Regulations (Perda).
KAJIAN PERATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR PERBANKAN Nurdin, Aad Rusyad
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The dynamics of carrying out intensive banking business activities between customers and banks have the potential to raise various problems that cause violations of the rights of customers as consumers of a bank's business activities. To overcome the problems of customers as banking consumers, it is necessary to examine the regulations in the banking sector regarding consumer protection regulations in the banking sector with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). This research is a normative research that study the law of consumer protection as contained in the UUPK. The results of the study show that the legislation in the banking sector in general is in accordance with the regulation on consumer protection as regulated in the UUPK So that the regulation of consumer protection in the banking sector can be used as a benchmarking for the development of the development of consumer protection in other sectors, and also be an input into changes in the UUPK.
Co-Authors Anam, Novarani Caltiara Aruan, Albert Richi Bawarith, Rafiqa Humaira Cynthia Carolina Damario Tanoto Dewi, R. Ismala Ezra Prayoga Manihuruk Kosasih, Ridwan Miftah Kurnia Toha Laura Rizky Ananta Lidya Dwi Putri Lucia Herutami Arum Sekarlathi Miftahul Ulum Mila Gemilang Muhammad Adli, Muhammad Naudi Kusuma Wardhini Novarani Caltiara Anam Olivia Maudira Olanda Pratiwi Nur Syafira Prima Novrama Evrina Rizkina Anggraeni William Asby Wijaya