Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Syari’ah terhadap Klausul Denda pada Perjanjian (Akad) Muhammad Sulthon Aziz
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 4 No 1 (2018): EL-FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Sebuah perjanjian dapat dikatakan efektif apabila pihak-pihak yang terlibat dapat memenuhi tanggungjawabnya, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Diantara bagian komponen sebuah perjanjian yang efektif biasanya terdapat klausula-klausula yang bertujuan agar suatu perjanjian berjalan efektif, diantanya adalah kluausla denda, adanya klausula ini sebagai upaya agar para pihak tidak ingkar atau lalai dalam menjalankan kewajibanya. Klausa dari hukum positif maka klausula ini diperbolehkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi bagaimana padangan klausula denda tersebut dalam pandangan syariah, inilah yang menjadi fokus kajian penulis.Mengacu kepada pandangan ulama’ dari beberapa mazhab mengenai persoalan tersebut, terdapat dua pandangan mengenai hukum klausul denda dalam perjajian, yaitu pendapat yang tidak membolehkan klasula denda ketika kewajibah asalnya adalah berupa hutang piutang atau berupa suatu pembayaran, karena denda dalam hal ini masuk ke dalam kategori ilat riba, sehingga dapat dihukumi dengan hukum riba yaitu diharamkan, akan tetapi diperbolehkan jika kewajiban asalnya adalah selain itu. Pendapat inilah yang rojih. Pendapat yang kedua adalah tidak diperbolehkan sama sekali klasula denda secara menyeluruh.

Preferensi Penawaran Kredit Kepemilikan Rumah Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI Aziz, Muhammad Sulthon
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.2161

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan primer manusia yaitu rumah sebagai tempat tinggal ditengah situasi pemulihan ekonomi pasca covid-19, gejolak geopolitik ditengah perang Rusia- Ukraina yang mempengaruhi krisis pangan dan energi dan perang dagang yang kesemua itu dapat berpotensi menyebabkan ekomi global mengalami gelombang resesi atau bahkan krisis, sehingga berpotensi menyebabkan kenaikan suku bunga yang tidak menentu, hadirnya pembiyaan KPR Syariah diharapkan menjadi solusi terhadap persolan tersebut. Dimana pembiyaan KPR Syariah dalam penawaran produknya yang bermacam-macam disesuaikan dengan kelonggaran nasabah. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan alternatif perjanjian (akad) yang dapat digunakan dalam melakukan pembiyaan kridit pemilikan rumah syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penelitan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, sumber data dalam penelitian ini beberapa fatwa DSN MUI dan referensi yang relevan dengan focus penelitian. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis isi (content analysis) dengan memfokuskan pada data dan menarik kesimpulan. Hasil dalam peneltian ini mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan lima akad yang dapat diterapkan dapam pembiyaan KPR syarian diantaranya adalah akad Ijarah Muntahiyah Bitamlim, Musyarakah Mutanaqishan atau dan musyarakah Muntahiyah Bitamlik, Muhabahah, Istisna’, Ijarah Mausufah fi Dzimman.

Contracts Applied in Indonesia Sharia Interbank Money Market (PUAS); An Analysis from Comparative Fiqh Views Abdurrubi, Salman; Sulthon Aziz, Muhammad
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 34 No. 1 (2023): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v34i1.2888

Bank Indonesia Regulation (22/9/PBI/2020) administers that Sharia Interbank Money Market (PUAS) is based on particular instruments which are SIMA (Mudarabah Interbank Investment Certificate), SiKA (Commodity Murabahah Investment Certificate) and SiPA (Wakalah bil-Istismar or Investment Agency Certificate). Despite the existing fatwas (DSN-MUI 37/X/2002, 38/X/2002, and 78/IX/2010) rule the principles within PUAS in Indonesia, are straightforward and concise. Hence, it is crucial to develop extended fiqh deliberation on the regulation as it can further develop and evaluate the current practice. The research aims mainly at achieving clarity from comparative fiqh views on the practice of conventional and Islamic banks mixed funds within the PUAS. Particularly, it will examine whether the existing Islamic contracts offered within PUAS encounter potential fiqh issues. This study applies a qualitative approach using the content analysis method namely a comparison of jurist views and legal maxims. It summarised: (i) there is no fiqh issue in the use of excess liquidity from conventional banks to be invested in sharia banks with the rationale of Quran (2:274) and Legal Maxim of â€œit is absolved in dependent events and not so for independent onesâ€, (ii) the subject-matter of each contract within PUAS, capital and work in Mudharabah, price and goods in commodity Murabaha, and trusted funds in wakalah bil-istismar, has no potential fiqh issue with regarding the mandatory condition of subject-matter that should be sharia-compliant. (iii) However, although utilizing comingled wealth is permissible, nonetheless it stands under detestation. As such, the commodity murabahah contract (SiKA) has fewer fiqh issues because it dissociates sharia banks in PUAS to expose directly to excess liquidity from conventional banks

Preferensi Penawaran Kredit Kepemilikan Rumah Syariah Perspektif Fatwa DSN MUI Aziz, Muhammad Sulthon
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.2161

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan primer manusia yaitu rumah sebagai tempat tinggal ditengah situasi pemulihan ekonomi pasca covid-19, gejolak geopolitik ditengah perang Rusia- Ukraina yang mempengaruhi krisis pangan dan energi dan perang dagang yang kesemua itu dapat berpotensi menyebabkan ekomi global mengalami gelombang resesi atau bahkan krisis, sehingga berpotensi menyebabkan kenaikan suku bunga yang tidak menentu, hadirnya pembiyaan KPR Syariah diharapkan menjadi solusi terhadap persolan tersebut. Dimana pembiyaan KPR Syariah dalam penawaran produknya yang bermacam-macam disesuaikan dengan kelonggaran nasabah. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan alternatif perjanjian (akad) yang dapat digunakan dalam melakukan pembiyaan kridit pemilikan rumah syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penelitan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, sumber data dalam penelitian ini beberapa fatwa DSN MUI dan referensi yang relevan dengan focus penelitian. Adapun teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis isi (content analysis) dengan memfokuskan pada data dan menarik kesimpulan. Hasil dalam peneltian ini mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan lima akad yang dapat diterapkan dapam pembiyaan KPR syarian diantaranya adalah akad Ijarah Muntahiyah Bitamlim, Musyarakah Mutanaqishan atau dan musyarakah Muntahiyah Bitamlik, Muhabahah, Istisna’, Ijarah Mausufah fi Dzimman.

Contracts Applied in Indonesia Sharia Interbank Money Market (PUAS); An Analysis from Comparative Fiqh Views Abdurrubi, Salman; Sulthon Aziz, Muhammad
Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman Vol. 34 No. 1 (2023): Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman
Publisher : Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v34i1.2888

Bank Indonesia Regulation (22/9/PBI/2020) administers that Sharia Interbank Money Market (PUAS) is based on particular instruments which are SIMA (Mudarabah Interbank Investment Certificate), SiKA (Commodity Murabahah Investment Certificate) and SiPA (Wakalah bil-Istismar or Investment Agency Certificate). Despite the existing fatwas (DSN-MUI 37/X/2002, 38/X/2002, and 78/IX/2010) rule the principles within PUAS in Indonesia, are straightforward and concise. Hence, it is crucial to develop extended fiqh deliberation on the regulation as it can further develop and evaluate the current practice. The research aims mainly at achieving clarity from comparative fiqh views on the practice of conventional and Islamic banks mixed funds within the PUAS. Particularly, it will examine whether the existing Islamic contracts offered within PUAS encounter potential fiqh issues. This study applies a qualitative approach using the content analysis method namely a comparison of jurist views and legal maxims. It summarised: (i) there is no fiqh issue in the use of excess liquidity from conventional banks to be invested in sharia banks with the rationale of Quran (2:274) and Legal Maxim of â€œit is absolved in dependent events and not so for independent onesâ€, (ii) the subject-matter of each contract within PUAS, capital and work in Mudharabah, price and goods in commodity Murabaha, and trusted funds in wakalah bil-istismar, has no potential fiqh issue with regarding the mandatory condition of subject-matter that should be sharia-compliant. (iii) However, although utilizing comingled wealth is permissible, nonetheless it stands under detestation. As such, the commodity murabahah contract (SiKA) has fewer fiqh issues because it dissociates sharia banks in PUAS to expose directly to excess liquidity from conventional banks

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search