Articles
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN WITHHOLDING TAX SYSTEM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULUTTENGGO ]]>
<![CDATA[Dotulong, Temmy C.R]]>;
<![CDATA[Nangoy, Grace B.]]>;
<![CDATA[Warongan, Jessy D.L]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 2597 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.158 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v5i2.17676
<![CDATA[Abstrak: Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi suatu negara. Salah satu pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan pasal 23. Sistem perpajakan Indonesia selain menganut self assessment system juga menganut withholding tax system. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan withholding tax system dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 23 pada PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan UU No 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pemotongan pajak PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo untuk bulan Februari khususnya pada tanggal 6 Februari dan 24 Februari 2017 mengalami ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam hal melakukan pemotongan wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dipotong tarif sebesar 2%, dan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dipotong tarif sebesar 4%. PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo lebih memperhatikan ketentuan perpajakan sehingga pemotongan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada.Kata kunci: withhoding tax system, pph pasal 23.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI DESA BOLANGITANG KECAMATAN BOLAANG ITANG BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA ]]>
<![CDATA[Sumarauw, Ranggy D.F]]>;
<![CDATA[Manossoh, Hendrik]]>;
<![CDATA[Warongan, Jessy D.L]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (611.181 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v7i3.24193
<![CDATA[Abstrak : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di desa. Tujuan Penelitian untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan RPJMDes Di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat (2) Pelaporan aparat desa dalam RPJMDes di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis bagaimana pelaksanaan RPJMDes mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMDes sesuai dengan peraturan yang ditetapkan namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih kurang pemahaman teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam menunjang terlaksannya pelaporan yang baik diharapkan peran serta dari Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk membantu perangkat desa terkait pembinaan dan pengawasan APBDesa di Desa Bolangitang.Kata Kunci: pelaksanaan, pelaporan, rpjmdes]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN INFORMASI AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA BAGIAN PENJUALAN PADA PT. HASJRAT ABADI MANADO CABANG TENDEAN ]]>
<![CDATA[Triwelly, Dicky .]]>;
<![CDATA[Ilat, Ventje .]]>;
<![CDATA[Warongan, Jessy D.L]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.24 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v7i3.23718
<![CDATA[Abstrak : Perkembangan era ekonomi yang semakin maju, masalah yang di hadapi perusahaan tentunya sangat beragam, tak terkecuali pada PT. Hasjrat Abadi Manado Cabang Tendean. Dimana sebagai salah satu perusahaan yang kegiatan operasinya berpusat pada penjualan kendaraan roda empat, tentunya ada berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya adalah perbedaan tingkat realisasi penjualan karyawan yang ada dibagian penjualan. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilaian kinerja bagian penjualan di PT. Hasjrat Abadi Manado Cabang Tendean. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai alat penilai kinerja bagian penjualan dapat dikatakan belum memadai. Saran yang diberikan adalah sebaiknya menerapkan penggolongan biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, serta menggunakan metode lain dalam proses penyusunan anggaran.Kata Kunci : analisis, penerapan, akuntansi pertanggungjawaban, kinerja]]>
<![CDATA[PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN ]]>
<![CDATA[Moha, Febryani .]]>;
<![CDATA[Kalangi, Lintje .]]>;
<![CDATA[Warongan, Jessy D.L]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 5, No 2 (2017): JE VOL 5 NO 2 (2017) HAL 1315 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (552.209 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.5.2.2017.16167
<![CDATA[Abstrak : Sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena terdapat control yang baik dari dalam sehingga laporan keuangan yang disajikan benar sesuai kejadian yang sebenarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sampel yang digunakan berjumlah 50 responden. Teknik pengambilan sampel yaitu probability sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2) prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 3) sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kata Kunci : Sistem pengendalian intern, Prinsip pengelolaan keuangan daerah, Kualitas laporan keuangan. ]]>
<![CDATA[EVALUASI PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG PADA PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG MANADO ]]>
<![CDATA[Taroreh, Jeffry Rolando]]>;
<![CDATA[Warongan, Jessy D.L]]>;
<![CDATA[Runtu, Treesje]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 3 (2016): JE Vol. 4 No. 3 Hal. 102-221 ]]>
Publisher : <![CDATA[FEB Universitas Sam Ratulangi Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.61 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.v4i3.13659
<![CDATA[Penjualan merupakan salah satu aspek yang penting bagi perusahaan dalam usahanya untuk memperoleh laba. Penjualan secara kredit tidak memungkinkan perusahaan menerima langsung penerimaan kas, tetapi dapat menimbulkan piutang atas pelanggan. Pengelolaan piutang yang kurang baik secara langsung akan merugikan perusahaan. Untuk itulah diperlukan sistem pengendalian internal piutang agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, yang dapat merugikan perusahaan. PT Mandiri Tunas Finance Cabang Manado menerapkan suatu sistem piutang yang dituangkan dalam Standar Operasional Perusahaan. Standar Operasional tersebut diantaranya mengatur tentang bagaimana proses penjualan secara kredit dan pengelolaan yang seharusnya dilakukan. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal piutang pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Manado. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Pengolahan dan analisa data dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yang menekankan pada segi pengamatan langsung. Berdasarkan evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal terhadap piutang usaha pada PT Mandiri Tunas Finance Cabang Manado sudah berjalan dengan cukup baik. Manajemen perusahaan telah menerapkan konsep dasar dan prinsip-prinsip pengendalian internal menurut kerangka committee of sponsoring organizations (COSO) namun masih perlu beberapa perbaikan. Kata kunci: sistem pengendalian internal, piutang usaha.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN MALALAYANG ]]>
<![CDATA[Enga, Anastasia Graisa]]>;
<![CDATA[Kalangi, Lintje]]>;
<![CDATA[Warongan, Jessy D.L]]>
<![CDATA[ GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 14, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32400/gc.14.3.26011.2019
<![CDATA[Rural and Urban Land and Building Tax is a tax on land and/or buildings owned, controlled, and/or utilized by individuals or entities, except areas used for plantation, forestry and mining business activities. Management of land and building taxes is handed over to regional governments since the enactment of law number 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies.Toimprove the accountability of regional financial management, especially from UN revenues, no later than January 1, 2014.PBB-P2 transfer is expected to increase regional own-source revenues (PAD) and at the same time improve the structure of the regional income and expenditure budget (APBD). The purpose of this study was to find out and analyze the process of collecting rural and urban land and building tax (PBB-P2) in Malalayang District. The type of research conducted is descriptive qualitative research.The results showed that the PBB-P2 collection process in Malalayang District in general had gone well although there were still some obstacles, such as the lack of awareness in paying PBB-P2 by taxpayers domiciled outside the region but having tax objects in the region, lack of available availability in PBB-P2 collection, different economic levels, also the absence of sanctions imposed by the government on taxpayers in paying taxes and lack of socialization from the local government. So that causes the target to be achieved has not met expectations in accordance with existing provisions.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI PENGGUNAAN APLIKASI SIMAK-BMN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO ]]>
<![CDATA[Karambut, Andrew Malahasa]]>;
<![CDATA[Morasa, Jenny]]>;
<![CDATA[Warongan, Jessy D.L]]>
<![CDATA[ GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 14, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32400/gc.14.2.25477.2019
<![CDATA[This study aims to determine how the Administration of State Property Through the Use of SIMAK-BMN applications at the Office of State Assets and Auction Manado to find out whether the Administration of State Property at the Office of State Assets and Auction Manado is in accordance with the provisions of the applicable regulations in regulating administration BMN. This research is a qualitative descriptive study with the data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the Office of State Assets and Auction Services in Manado as the Accounting Unit for the Authorization of Goods Users (UAKPB) has carried out the Administration of State Property as well as recording through the use of the SIMAK-BMN application.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEPATUHAN PEMILIK RUMAH KOS DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK HOTEL DI KELURAHAN KLEAK KECAMATAN MALALAYANG ]]>
<![CDATA[Apita, Grisela Vivi]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Sifrid S.]]>;
<![CDATA[Warongan, Jessy D.L]]>
<![CDATA[ GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 14, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32400/gc.14.2.25478.2019
<![CDATA[One of the biggest local sources of regional income in Regional Original Revenue (PAD) is from the tax and retribution sector, where taxes are mandatory contributions that must be paid to the state. Tax payments have never been spared from various problems, one of which is the problem of compliance from taxpayers to fulfill obligations in paying taxes. The problems in this study include: (1) how the compliance of boarding house owners in meeting hotel tax obligations, (2) what are the obstacles in fulfilling boarding house owner compliance in meeting hotel tax obligations. The purpose of this study is to: (1) determine the compliance of boarding house owners in meeting hotel tax obligations, (2) constraints in fulfilling homeowner's compliance in meeting hotel tax obligations. The analytical method used in this research is descriptive qualitative in which the purpose of each data collected is analyzed then drawn conclusions descriptively. The results obtained from this study are that boarding house owners have not complied in fulfilling their hotel tax obligations, obstacles that affect the compliance of boarding house owners, among others: awareness of taxpayers, tax knowledge and understanding, tax socialization, and service tax. Boarding house owners are expected to increase awareness of their taxex so they can carry out their obligations as taxpayers.]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Sistem E-procurement Dalam Pendeteksian Dan Pencegahan Fraud Di PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong ]]>
<![CDATA[BANEA, AGNES EYNE]]>;
<![CDATA[SAERANG, DAVID P.E]]>;
<![CDATA[WARONGAN, JESSY D.L]]>
<![CDATA[ JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 11, No 1 (2020): Goodwill Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35800/jjs.v11i1.28630
<![CDATA[Abstract. This study is intended to analyse the implementation of the e-procurement system in detecting and preventing frauds, including to analyse the constraints of such system at PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong. This is a qualitative research study and conducted by exploratory approach. Data were obtained by field observations, interviews with key informants and documentation studies. Key informants were interviewed with specific considerations and objectives. Triangulation technique was used to examine the validity of data and data sources. Interviews were transcribed into transcirptions. Those transcriptions were analysed by content analysis, consisting of giving a theme / coding, conceptualizing scientific statement and interpreting in the form of narration. The results showed that the e-procurement system at PT. Pertamina RU VII. Kasim has been implemented in accordance with the Minister of BUMN Regulation No.PER-15/MBU/2012 concerning the procurement of goods and services electronically. It therefore allows the detection and prevention of frauds which are committed by third parties/vendors against PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong. However, regarding the implementation of the e-procurement system, several obstraints are still found, namely in human resources and network or application systems.Keywords: E-Procurement System, FraudAbstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana implementasi system e-procurement dalam pendeteksian dan pencegahan fraud, serta menganalisa kendala yang terjadi dalam penerapan sistem e-procurement di PT. Pertamina RU VII Kasim Sorong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara pada informan kunci dan studi dokumentasi. Informan kunci yang diwawancarai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data dan sumber data. Data transkrip yang diuraikan dari hasil wawancara dianalisis menggunakan metode analisis isi yang terdiri dari pemberian tema/coding, konseptualisasi pernyataan ilmiah dan menginterprestasikan dalam bentuk narasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem e-procurement pada PT. Pertamina RU VII Kasim sudah sesuai dengan peraturan menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sehingga dapat mendeteksi dan mencegah fraud yang dilakukan oleh pihak ketiga/vendor terhadap PT Pertamina RU VII Kasim Sorong. Namun tentang penerapan sistem e-procurement masih ditemukan beberapa kendala yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem jaringan atau aplikasi. Kata Kunci: Sistem E-Procurement, Fraud ]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG DAN KERUGIAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT. SURYA WENANG INDAH MANADO ]]>
<![CDATA[Dera, Arya Pratama]]>;
<![CDATA[Sondakh, Jullie J.]]>;
<![CDATA[Warongan, Jessy D.L]]>
<![CDATA[ Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 1486-1604 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sam Ratulangi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.878 KB)
|
DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.12371
<![CDATA[Sistem pengendalian internal piutang yang baik akan mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kebijakan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit juga memiliki resiko yaitu tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang diberikan kepada debitur. Akibat dari tidak tertagihnya piutang ini maka akan menimbulkan kerugian piutang, maka perusahaan harus menentukan metode yang akan dipergunakan untuk menghitung kerugian piutang ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal piutang pada PT. Surya Wenang Indah dan mengetahui perlakuan atas kerugian piutang tak tertagih pada perusahaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intenal piutang perusahaan telah efektif, hal ini terlihat dari diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal piutang yang layak dan memadai ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang baik. Perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung dalam hal penentuan kerugian piutangnya. Metode penghapusan langsung mencatat piutang yang benar-benar tidak tertagih sebagai kerugian piutang.Manajemen perusahaan sebaiknya menggunakan metode cadangan analisis umur piutang agar lebih efektif dalam menentukan kerugian piutang tak tertagih Kata kunci: piutang, sistem pengendalian internal, metode pencadangan]]>
