Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING JURNAL EMBA : JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI JURNAL RISET AKUNTANSI GOING CONCERN ACCOUNTABILITY Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat Journal of Governance, Taxation, and Auditing
Jessy D.L Warongan, Jessy D.L
Universitas Sam Ratulangi
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPUASAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK PADA UPTD SAMSAT TOMOHON Waha, Gebby Gabriella; Pangemanan, Sifrid S.; Warongan, Jessy D.L
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 7, No 2 (2019): JE VOL 7 NO 2 (2019)
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.074 KB) | DOI: 10.35794/emba.v7i2.23547

Abstract

 Abstrak: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah  sumber pendapatan daerah yang terbukti dapat memberikan sumbangsi yang tinggi terhadap daerah. Organisasi publik yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik adalah UPTD Samsat Tomohon. Maka dari itu instansi harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan UPTD Samsat Tomohon dalam memberikan pelayanan yang berkualitas agar wajib pajak merasa puas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diukur berdasarkan teori kualitas pelayanan, dapat disimpulkan bahwa bukti fisik dinilai sudah cukup sesuai dengan beban kerja yang ada. Untuk fasilitas pelayanan masih perlu dibenahi. Empati sudah cukup baik. Kehandalan pegawai masih kurang memuaskan. Daya tanggap pegawai masih harus ditingkatkan. Jaminan yang berkaitan dengan masalah koordinasi antar petugas masih perlu ditingkatkan.Sebaiknya para petugas kepolisian yang telah di tugaskan di UPTD Samsat tidak diberikan tugas lain di luar UPTD agar dapat berkonsentarsi terhadap pelayanan di UPTD Samsat Tomohon.Kata Kunci:kualitas pelayanan, pajak kendaraan bermotor, kepuasan, wajib pajak
Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan E-Procurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ADA, YUSTINUS; KALANGI, LINTJE; WARONGAN, JESSY D.L
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL" Vol 11, No 2 (2020): Goodwill Vol.11 No.2 Juli-Desember 2020
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35800/jjs.v11i2.30299

Abstract

Abstract. Inspectorate of North Sulawesi Province has a role to increase the effectiveness of E-Procurement implementation and to detect and prevent problems in the implementation of E-Procurement in the Regional Government of North Sulawesi Province. This study aims to analyze the implementation of supervision which has been carried out by the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province as the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) in supporting the optimal functioning of E-Procurement in the Government of North Sulawesi Province. This is a qualitative research with a case study approach. Data were obtained by in-depth interviews, observation, and documentation study. The results show that (1) the supervision of the Regional Inspectorate on the implementation of E-Procurement in the North Sulawesi Provincial Government, has been conducted solely by Probity Audit activities and has not been yet implemented fully and effectively. It is because probity audits did not reach all work packages and were only carried out at certain stages of the process;(2) the Audit Work Program (PKA) are not accessed by the risk assessment process and SPSE upgrades are not accompanied by the socialization of the system to the Inspectorate as the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP). These conditions occur due to several obstacles in the implementation of supervision. These constraints are (1) Not all auditors have the competencency skills to carry out an audit of E-Procurement, (2) the implementation of E-Procurement supervision has not been supported by the E-Procurement Audit Guideline, and (3) limited communications between the auditor and the auditee. In order to establish the effectiveness of the implementation of E-procurement: (1) Regional Inspectorate supervision are needed to improve auditor competencency, (2) the internal control system of the Regional Organization must be improved by carrying out socialization, technical guidance, and (3) improving the APIP supervision system with the use of supervision applications and the establishment of the E-Procurement Task Force.Keywords: Supervision, E-Procurement, Probity AuditAbstrak. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berperan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan E-Procurement serta mendeteksi dan mencegah timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan E-Procurement pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung optimalnya fungsi pelaksanaan E-Procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengawasan Inspektorat Daerah atas pelaksanaan  E-Procurement di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hanya melalui kegiatan Probity Audit dan belum sepenuhnya efektif, karena probity audit tidak menjangkau semua paket pekerjaan dan hanya dilakukan pada tahapan proses tertentu; (2) Program Kerja Audit (PKA) tidak melalui proses penilaian resiko dan upgrade SPSE tidak dibarengi dengan sosialisasi sistem kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Kondisi di atas terjadi karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Kendala-kendala tersebut yaitu (1) tidak semua auditor memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit atas E-Procurement, (2) pelaksanaan pengawasan E-Procurement belum didukung dengan Pedoman Audit E-Procurement dan (3) komunikasi yang terbatas antara auditor dan auditee. Agar pengawasan Inspektorat Daerah menjadi efektif atas pelaksanaan E-Procurement maka diperlukan perbaikan yaitu (1) meningkatkan kompetensi auditor, (2) meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah dengan cara pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dan (3) meningkatkan sistem pengawasan APIP melalui penggunaan aplikasi pengawasan dan pembentukan Satgas E-Procurement.Kata Kunci: Pengawasan, E-Procurement, Probity Audit
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN PUSAT BIAYA DAN KINERJA MANAJER PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG SULAWESI UTARA Mokoginta, Rachaya Meydina; Karamoy, Herman; Warongan, Jessy D.L
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 9, No 3 (2021): JE. Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.589 KB) | DOI: 10.35794/emba.v9i3.35303

Abstract

Tujuan dari akuntansi pertanggungjawaan yaitu untuk mengevaluasi kinerja masing-masing pusat pertanggungjawaban dan menyiapkan rencana perusahaan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan. PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi kerugian dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian pusat biaya dan kinerja manajemen yang ada pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam penerapannya, struktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara sudah menerapkan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jenjang organisasi.  Dalam Pengkodean kode rekening, penyusunan laporan pertanggungjawaban sudah diferensiasi antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Oleh karna itu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Dari hasil Analisa diatas dapat ditunjukkan bahwa dengan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban, manajer dapat lebih mudah melakukan penilaian kinerja pada pusat biaya dalam perusahaan. Kata Kunci: Akuntansi pertanggungjawaban, pusat biaya, kinerja manajemen.
Analysis of Treatment of Fixed Assets Based on Government Accounting Standard Statement No.07 at the Likupang Timur District Office North Minahasa District MOKOGINTA, Lidya Teresa; WARONGAN, Jessy D.L; PUSUNG, Rudy
Journal of Governance, Taxation and Auditing Vol. 2 No. 4 (2024): Journal of Governance, Taxation and Auditing (April - June 2024)
Publisher : PT Keberlanjutan Strategis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/jogta.v2i4.999

Abstract

Accounting treatment related to fixed assets includes determining the acquisition price or value of fixed assets, depreciation of fixed assets, and write-offs. The main objective of acquiring fixed assets is to improve community welfare through improving government services. This research aims to determine whether the accounting treatment for fixed assets at the East Likupang District Office is according to the Government Accounting Standards Statement Number 07 concerning Fixed Asset Accounting Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. This analysis method is descriptive qualitative. The research results show that the East Likupang District Office still needs to fully implement the Government Accounting Standards Statement No. 07 Government Regulation Number 71 of 2010. The information on depreciation of fixed assets still needs to be completed in CALK because the accumulated depreciation is the only value. There is no disclosure of information regarding depreciation, so it is yet to be available by PSAP No. 07.
An ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX IMPOSITION ON VIRTUAL GOODS Sumilat, Milan; Warongan, Jessy D.L; Korompis, Claudia W.M
ACCOUNTABILITY Vol. 14 No. 01 (2025): Accountability
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35794/ja.v14i01.60999

Abstract

This research aims to find out how Value Added Tax (VAT) is imposed on digital goods transaction.This research uses a qualitative descriptive method by utilizing primary data and secondary data. The research results show: a) VAT collection on digital goods transactions is carried out when the transaction takes place with a tariff of 11%, and the company issues an order receipt after the transaction is successful. The Ministry of Finance specifically appointed 171 domestic and foreign companies as VAT collectors on digital goods with criteria that must be met. b) VAT payments on digital goods transactions are made every month by attaching the required files. From the results obtained, 157 companies have deposited VAT on time and experienced no delays; However, 14 collection companies were found that had not deposited VAT. c) VAT reporting on digital goods transactions is carried out quarterly by collectors by attaching files in accordance with applicable regulations. Keywords: Imposition of Tariffs, Virtual Goods, Value Added Tax
Co-Authors ADA, YUSTINUS Apita, Grisela Vivi Arya Pratama Dera, Arya Pratama BANEA, AGNES EYNE Bawon, Rizky Wahyudi Claudia W.M Korompis David P. E. Saerang David P.E Saerang Djohar, Angreani A. Dotulong, Temmy C.R Enga, Anastasia Graisa Grace B. Nangoy Harijanto Sabijono Hendrik Manossoh, Hendrik Herman Karamoy Hutagalung, Ignatius Ramot Ilat, Ventje . Jantje J. Tinangon Jeffry Rolando Taroreh, Jeffry Rolando Jenny Morasa Julius Tamawiwy, Julius Jullie J Sondakh Kalangi, Conda Liesye Yolinita Dita Kalangi, Lintje . Kapoh, Octaviani M. Karambut, Andrew Malahasa Karim, Fikram Pratama A. Karwur, Jesiska C Langi, Lisa Tivani Lintje Kalangi Meisiang, Yuyun Mene, Restika Eklesia Moha, Febryani . MOKOGINTA, Lidya Teresa Mokoginta, Rachaya Meydina Mongi, Caesar Junior Natalia, Posumah Linda Nawangwulan, Arieska D. Novita Mandagi, Novita Pasuhuk, Fita Helena Regel, Hendrykar Avaldo Rudy Pusung Siamena, Elfin Sifrid S. Pangemanan Silamba, Regina Sheren Stanly W. Alexander Sumarauw, Ranggy D.F Sumilat, Milan Tampanatu, Steady Bent' Thomas, Mario Y. Treesje Runtu Triwelly, Dicky . Ventje Ilat Waha, Gebby Gabriella