Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI PADA LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA Rusdin Said; Sri Wahyuti; Moh. Baso RT
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2023): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v5i1.483

Abstract

Bureaucratic reform is a change implemented within a public institution environment in accordance with statutory limitations. the concept of “bureaucratic reform” refers to quality improvement. This study looks at how bureaucratic reform initiatives are implemented in local government organizations, especially the Regional Secretariat Office of North Luwu Regency. The problem in this study is that the Regional Government of North Luwu Regency, especially in the regional secretariat office, has not implemented bureaucratic reform properly. The rule that is used as the basis for this study is MENPAN Regulation No.PER/15/M.PAN/7/2009, which includes internal control, strategic direction, change management, system management, organization management, and management systems for human resources. This type of research uses qualitative data collection methods such as interviews, documentation studies, and observations to gather information. The findings of the study are: The North Luwu Regency Government has established the main tasks and functions of assisting the implementation of bureaucratic reform through the Regional Secretariat. In particular, the implementation of the bureaucratic reform strategy by the Secretariat of North Luwu Regency has not been successful or not ideal, especially in nine areas, namely changes in strategic direction, changes in governance policies, system governance, and organizational governance, management, management management system management, human resource management, organizational unit strengthening, regional regulations, and internal control.
Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Rusdin Said; Alimuddin Ramli; Sri Wahyuti
Journal on Education Vol 5 No 4 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 4 Mei-Agustus 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i4.2167

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the benefits and impacts on the community (parents, family) and the school for the implementation of the zoning system policy for student acceptance in Masamba District, North Luwu Regency. The type of research used in this research is the mix method, namely a combination of qualitative and quantitative research methods using school data in Masamba District, North Luwu Regency, which totals 23 schools at the Kindergarten/equivalent level of education, 27 elementary/equivalent schools, 27 junior high schools/equivalent 12 schools, high school / equivalent 7 schools. The data collection techniques used were documentation studies, observations, interviews and questionnaires with data analysis techniques using the percentage method which then combined with Miles and Hubberman's theory, namely interactive analysis. The results showed that related to the zoning system policy for both the school and the community in this case students and parents had an impact on increasing knowledge, profits, making it easier for children/family members to be accepted at the nearest school, getting closer to school distances, reducing the burden of transportation costs, reducing the risk of being late to school due to traffic jams.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN HUKUM DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Ilyas; Sri Rahayu; Sahra Roba; Sri Wahyuti
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2024 - Oktober 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to examine community empowerment in the application of local laws and cultural wisdom in mining business activities and environmental protection in Batu Api Village, Batu Putih District, North Kolaka Regency. Research analysis method using qualitative techniques. As a result, local village communities do not have/are supported by optimal human resource competence in applying local laws and wisdom in mining business activities and environmental management. However, empowering the application of local laws and wisdom received great support from the local community. This empowerment is based on "Joint Commitment", and needs to be supported by Village Regulations (PERDES).
PELAKSANAAN BONGKAR MUAT BARANG PADA PT JASA SARANA TIRTA DI PELABUHAN TANJUNG RINGGIT PALOPO : Implementation of Loading and Unloading of Goods at PT Jasa Sarana Tirta at Tanjung Ringgit Port Palopo Abd Muis; Sri Wahyuti*; Baso Sulaiman
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan bongkar muat barang merupakan komponen krusial dalam rantai pasok logistik yang mempengaruhi efisiensi operasional pelabuhan dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan bongkar muat barang oleh PT Jasa Sarana Tirta di Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, serta mengindentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi serta solusi yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Sarana Tirta merupakan pihak yang melakukan kegiatan pemindahan barang angkutan dari dan ke kapal pengangkut, dan kedudukannya terpisah dengan pengangkut (perusahaan pelayaran). Tanggung jawab PT Jasa Sarana Tirta terhadap barang angkutan dalam pelaksanaan bongkar muat barang pada dasarnya meliputi perlindungan yang sifatnya fisik. Bentuk perlindungan secara fisik ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keutuhan dan keamanan barang angkutan selama dalam kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang. Di samping itu juga ditujukan untuk memelihara keutuhan barang angkutan selama dalam pelayarannya dari pelabuhan pemuatan hingga sampai di pelabuhan pembongkarannya. Hambatan yang dihadapi adalah faktor alam, peralatan bongkar muat, SDM, angkutan darat (truk), kondisi barang, dan keamanan.
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA: Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) in the Implementation of Village Government Ayunin Nur Fatahilah; Sri Wahyuti*; Yoseph Pasolang
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Terpedo Jaya adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga tidak maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat secara detail. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik serta dapat memberikan pelayanan yang baik. Penelitian ini dilakukan di Desa Terpedo Jaya Kabupaten Luwu Utara dengan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah fungsi BPD dengan jumlah informan sebanyak 25 orang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran dan fungsi sudah diatur secara jelas, BPD belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. BPD dalam membuat kebijakan masih belum maksimal yang disebabkan oleh kurang memahami peran dan fungsinya, serta dari pemerintah desa tidak memberikan pelatihan dan pendidikan terkait peran dan fungsi BPD. Demikian juga fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga belum maksimal yang disebabkan oleh pola interaksi dengan masyarakat yang tidak maksimal, tidak adanya insentif, dan sistem pemilihan BPD yang masih dinilai kurang demokratis.
Pengaruh Pengembangan Organisasi dan Tata Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo Baso Sulaiman; Sri Wahyuti; Abdul Salam Thamrin
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 2: Januari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v3i2.3291

Abstract

Masalah pengembangan organisasi dan tata kerja seringkali menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengembangan organisasi dan tata kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi yang bersumber dari desakan eksternal maupun desakan internal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pengembangan organisasi dan tata kerja terhadap peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan variabel penelitian yakni variabel independen terdiri dari dua macam yaitu pengembangan organisasi (X1) dan tata kerja (X2). Sementara variabel dependen yang diteliti adalah peningkatan kinerja (Y), dengan teknik penarikan sampel menggunakan stratified random sampling kepada pejabat struktural sebanyak 40 orang mulai dari eselon II, III dan IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan organisasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kemudian, tata kerja juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo. Pengembangan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Polopo dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Sedangkan struktur tata kerja berdasarkan tiga indikator yaitu koordinasi, sinkronisasi dan integrasi.
Implementasi Kebijakan Program Kotaku Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ponjalae Kota Palopo Junaid, Junaid; Kodrat, Kodrat; Sri Wahyuti
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10569

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam penanganan permukiman kumuh berbasis pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo. Permukiman kumuh di wilayah ini ditandai oleh kepadatan penduduk tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, serta kondisi sanitasi yang buruk. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU dilakukan melalui tiga tahapan utama: perencanaan partisipatif, pelaksanaan fisik dan non-fisik, serta monitoring dan evaluasi. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, serta memperoleh manfaat langsung dari kegiatan padat karya. Pelaksanaan program berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur dan kebersihan lingkungan, serta menumbuhkan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan secara mandiri. Evaluasi menunjukkan peningkatan kepuasan warga terhadap kondisi lingkungan mereka. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam kebijakan penanganan permukiman kumuh berbasis komunitas.