Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Muadalah : Jurnal Hukum FENOMENA: Journal of Social Science Al'Adalah Panitera: Journal of Law and Islamic Law
Basuki Kurniawan
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI JALUR MEDIASI Basuki Kurniawan; Nita Ryan Purbosari
Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 14 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v14i1.4734

Abstract

The conflict of norms or disharmony the rules in Indonesia is a legal problem often happen. This case is because some rules from the substance overlap betwen the rules. The Dispute of Disharmony the rules  with mediation is a perfect way from The Rule of Ministry of Law and Human Right Number 32 Year 2017 about  Procedures of dipute solving the rules with Non Litigation . With the purpose to create harmonization  the rules with mediation for product of law. This concept is born from  a problem  whereas many overlap regulation and the implication is created irregularity  law in a society. So that reducing  the existation of law as a the intergration to create harmony and compatibility  as a way to fullfill interest of the people. The implication of mediation  to solve the dishamony of rules as be setted by  Pemermenkum 2/2019 can be seen on pressing the count of rules  have conflict (ambivalensi) and be able to reducing  count of the application of judicial review will submit to Supreme Law.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN Wike Wahyu Trisnawati; Basuki Kurniawan
Muadalah : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2023): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v3i1.701

Abstract

The phenomenon of sexual crimes that occur in minors is a very serious crime that is being faced by the State of Indonesia. In Indonesia it is very common for children to become victims of immoral and uncivilized acts. The government issued Government Regulation Number 44 of 2008 concerning Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims, and contained in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The government through the regulation explains that this problem is the government's responsibility to provide protection and fulfill the rights needed by rape victims.
Studi Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA Medan Tentang Pembagian Waris Islam Terhadap Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Perspektif Muhammad Syahrur) Basuki Kurniawan; Habibah Yusyirah; Jati Nugroho; Nita Ryan Purbosari
Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Aspirasi Masyarakat Intelektual Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perempuan sebagai seorang isteri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya selama diarahkan kepada jalan yang baik, seorang suami memiliki tanggung jawab besar terhadap isteri dan keluarganya. Peran seorang suami sebagai kepala keluarga disebabkan tanggung jawab besarnya untuk mengemban amanah terhadap isteri dan anak-anaknya, tidak hanya urusan materi saja melainkan jasmani dan rohani keluarga adalah tanggung jawab seorang kepala keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambil pengetahuan terkait bagaimana pembagian waris Islam terhadap perempuan yang bertindak laksana kepala keluarga menurut hukum positif dan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris Islam atas perempuan yang berperan laksana kepala keluarga menurut Muhammad Syahrur. Metode atau tata cara pengidentifikasian permasalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana bertujuan untuk menghasilkan suatu argumentasi yang dapat menjawab problematika dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Dengan menggunakan sumber atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, kemudian melakukan interpretasi pada bahan-bahan hukum yang ada. Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa term kepala keluarga masih hanya fokus pada jenis kelamin laki-laki, sedang pada realitanya tidak semua laki-laki yang mampu melakukan perannya sebagai kepala keluarga, bahwa pada peran keluarga akan memiliki pengaruh dalam pembagian waris. Konsep kepala keluarga dalam pandangan Syahrur tidak mengedepankan pada jenis kelamin tertentu, namun pada kemampuan dan kebaikan manajemen dalam suatu keluarga. Begitupula kaitannya dengan hak waris, dimana mereka yang memiliki peran sebagai kepala keluarga baik laki-laki atau perempuan apabila dirinya mengemban amanah sebagai kepala keluarga dan memiliki beban ekonomi untuk dicukupi kebutuhannya maka berhak atas hak waris yang lebih dari selainnya yang tidak memiliki beban ekonomi. Interpretasi Muhammad Syahrur dapat digunakan sebagai awal dalam kodifikasi pada regulasi yang bernilai keadilan
Analisis Penerapan Norma Hukum Dalam (Uncroc) Dan (Cedaw) Pada PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Di Indonesia Riski Pratama; Basuki Kurniawan
Journal of Law and Islamic Law Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Aspirasi Masyarakat Intelektual Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin adalah produk hukum yang ditujukan sebagai pengatur proses pengajuan dispensasi kawin. Sebagai produk hukum formil sudah seharusnya isi dari muatan materi PERMA ini menyesuaikan untuk menerapkan yang diatur dalam produk hukum materil. Dalam hal ini, PERMA No. 5/2019 menyebutkan bahwa salah satu dasar hukum pembentukannya yang tertera dalam konsideran adalah mengacu pada Konvensi Hak Anak (UNCROC) dan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). Problematika ini timbul dikarenakan terdapat realita bahwa perkawinan dini masih sangat marak, sehingga membuat angka pengajuan dispensasi nikah melonjak. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian yaitu: 1). Apa norma hukum yang terdapat dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) dan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) ?. 2). Bagaimana penerapan norma hukum dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC) dan Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 ? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan 3 pendekatan, yaitu : 1). Pendekatan Perundang-undangan, 2). Pendekatan Konseptual, 3). Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Norma Kedua konvensi yaitu UNCROC dan CEDAW sudah terumuskan dalam produk hukum nasional yaitu pada UU ratifikasinya. 2). Penerapan kedua norma konvensi ini telah secara menyeluruh diterapkan dalam PERMA No.5/2019 serta ketika persidangan kedua konvensi ini juga dijadkan sebagai bahan pertimbangan hakim meski tidak secara eksplisit dijelasakan dalam legal reasoning putusan hakim.
BETWEEN ISLAMIC LAW AND HUMAN RIGHTS: AMBIGUOUS REGULATION REGARDING POLYGAMY IN INDONESIA Basuki Kurniawan; Edi Purwanto; Sareef Tehtae
Al'Adalah Vol. 25 No. 2 (2022)
Publisher : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/aladalah.v25i2.312

Abstract

Indonesia's polygamy regulations, which allow men to practice polygamy and prohibit women from practicing polygamy, have the potential to violate human rights. Suppose the study of the theory of state responsibility, the assertion of gender equality must be supported in all aspects of life, especially in marriage. Indonesia has also ratified CEDAW as a national law that can be used as a guide. Therefore, the ratification of CEDAW has significant implications for Indonesia, which will immediately revise the polygamy requirements in the marriage law to prevent discrimination from continuing. It is because delaying the protection of human rights also means that the state cannot protect and respect women's rights and is considered reckless. Therefore, state delays can be viewed as a violation of human rights.
The Aspects of Human Rights Violation in Violent Actions in The Implementation of The Sea Alms Event in Beach Baru, Bantul District Yogyakarta Basuki Kurniawan; Nita Ryan Purbosari
Fenomena Vol 22 No 2 (2023): FENOMENA: Jurnal Penelitian Islam Indonesia
Publisher : LP2M Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/fenomena.v22i2.142

Abstract

One day before the sea alms event held by coastal residents around Pantai Baru, Bantul Regency, a group of mobs carried out an act of violence that destroyed property (ubo rampe) for the event. The mass group considers that the marine charity event, which coastal residents routinely carry out, is an activity of shirk. Research in this journal is normative juridical (legal research), which focuses on studying the principles or norms in positive law, especially legal instruments in the field of Human Rights, both nationally and internationally. This type of research is carried out by examining formal legal regulations such as laws and literature containing theoretical concepts, which are then linked to the issues raised in the journal, namely aspects of human rights violations. The actions of a group of mobs that prevent the community from carrying out the sea alms tradition violate human rights. The government can try to protect the people's human rights in a preventive and repressive manner. This type of research is carried out by examining formal legal regulations such as laws and literature containing theoretical concepts, which are then linked to the issues raised in the journal, namely aspects of human rights violations. The actions of a group of mobs that prevent the community from carrying out the sea alms tradition violate human rights. The government can try to protect the people's human rights in a preventive and repressive manner. This type of research is carried out by examining formal legal regulations such as laws and literature containing theoretical concepts, which are then linked to the issues raised in the journal, namely aspects of human rights violations. The actions of a group of mobs that prevent the community from carrying out the sea alms tradition violate human rights. The government can try to protect the people's human rights in a preventive and repressive manner.
Co-Authors Edi Purwanto Habibah Yusyirah Jati Nugroho Nita Ryan Purbosari Nita Ryan Purbosari Nita Ryan Purbosari Riski Pratama Sareef Tehtae Wike Wahyu Trisnawati