Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Limbago: Journal of Constitutional Law
Arfa'i Arfa'i
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN RIO DI DESA SIRIH SEKAPUR KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN MUARA BUNGO Selva Ilyanda; Arfa'i Arfa'i; Iswandi Iswandi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.909 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.18206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan hasil dalam pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan. Diketahui penyebab terjadinya Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo disebabkan oleh Kesalahan Panita Pemilihan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta adanya laporan salah satu calon memberikan barang pada masa tenang berupa kain sarung dan stiker nama (mohon doa dan pilihannya calon Nomor urut 01 an. Supriadi). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, diatur dalam Pasal 39 Ayat (4) , Untuk lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 32 Ayat (3) s/d Ayat (6).
ANALISIS KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENGATURAN DESA Sumarno Sumarno; Kosariza Kosariza; Arfa'i Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.124 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i3.19104

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan dan Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Desa Berdasarkan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian adalah Lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang desa, ternyata tidak memperkuat posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-undang No. 6 Tahun 2014 secara substansi semakin memperkuat posisi kepala desa. Pengaturan ini tidak berbeda jauh dengan pola pengaturan BPD pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979. Pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979, BPD merupakan perpanjangan tangan dari kepala desa karena kepala desa menjabat sebagai ketua BPD. Kemudian pada masa Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur BPD secara lebih baik. Ketua BPD tidak lagi dijabat secara otomatis oleh kepala desa, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. b. Adanya kemunduran dalam pengaturan BPD di undang-undang No. 6 Tahun 2016, akan berdampak buruk bagi BPD. Posisi kepala desa semakin kuat dalam menetapkan peraturan desa dan menetapkan APBDes. Dalam hal ini BPD hanya memberikan pertimbangan bukan lagi ikut dalam menetapkan peraturan desa dan APBDes. Perlu ada pengaturan yang lebih baik lagi untuk BPD kedepannya agar BPD dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Muhammad Zikri; Arfa'i Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.505 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i3.19129

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Jambidalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Dalam tulisan ini. Permasalahan yang menjadi objek pembahasan adalah apa peranan dinas kesehatan kota Jambi dalam upaya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Selanjutnya, apa kendala yang dihadapi dinas kesehatan Kota Jambi dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris dengan mengaitkan sumber data primer dan sekunder yang didapat selama penelitian ini diadakan. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadi pertentangan antara das sein dan das sollen sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Kata Kunci : Dinas Kesehatan, Rokok, Kawasan Tanpa Rokok
ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA puput Sari Puspita; arfa'i arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20115

Abstract

Skripsi ini membahas analisis yuridis tentang kedudukan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam sistem ketatanegaraan indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana akan mengupas kedudukan Bawalu itu sendiri. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang dimaksud diharapkan nantinya dalam penyelenggara pemilu Bawaslu hadir untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan yang terlembaga dalam pengawasan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan juga untuk mengetahui dan menganalisis tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu di indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Temuan dalam skripsi ini bahwa dalam struktur kelembagaan negara, bawaslu berkedudukan sebagai lembaga yang turut serta dalam proses pemilu bersama dengan komisi pemilihan umum (KPU) juga dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP). Dalam keterkaitannya dengan dua lembaga tersebut. Selain itu jika dilihat dari fungsi kelembagaan kedudukan bawaslu berfungsi sebagai lembaga negara penunjang dan sebagai lembaga quasi yudisial.
ANALISIS PENGATURAN KEWENANGAN ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 Nicho Sitorus; Arfa'i Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.20732

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan dari penegakhukum advokat sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat 2) Untukmengetahui akibat dari kekosangan hukum kewenangan advokat dari peraturan perundanganundangan tentang Advokat. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukumnormative. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan danPendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan kewenanganAdvokat berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang belum mengatur secarakomprehensif sebagaimana mestinya, 2) Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum,sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga kekuasaan kehakiman dan sebagai pekerjasosial. Serta bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjaditanggung jawabnya dan tetap berpegang pada kode etik profesi dan perundang-undangan sertadalam itikad baik. hal ini telah tampak dengan tidak ditemukannya pengaturan lebih lanjut darikewenangan advokat di undang undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.
Co-Authors Iswandi Iswandi Kosariza Kosariza Muhammad Zikri Nicho Sitorus puput Sari Puspita Selva Ilyanda Sumarno Sumarno