Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Meri Yarni; Kosariza Kosariza; Irwandi Irwandi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang Sehingga tidak terjadi pertentangan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang dalam pengawasan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-perundangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan) dan studi pustaka. Dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif lalu diuraikan secara deskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengawasan dana desa dalam penggunaan alokasi dana desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten yang dimulai dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyarwatan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerntahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban, pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa dimulai secara mekanisme dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta diakhiri dengan pertanggungjawaban penggunaannya.Dari hasil penelitian dapat disarankan Agar mekanisme pertangungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah) maupun Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan pengawasannya supaya tidak saling tumpang tindih sehingga pelaksanaan pada tingkat pemerintahan desa lebih jelas dan menghindari adanya penyimpangan dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Virto Silaban; Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

This study aims to find out and analyze the position of the Constitutional Court in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, regulated further in Law Number 8 of 2011. To find out the implications of the Constitutional Court's decision which is final and binding. The problem is how is the position of the Constitutional Court in the constitutional system of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and regulated further in Law Number 8 of 2011? What are the implications of the Constitutional Court's decision which is final and binding? This research approach is Normative Juridical, in this study the author will examine the position of the Constitutional Court in the constitutional system of the Republic of Indonesia and the implications of the Constitutional Court's decision which is final and binding. The results of this study are that the position of the Constitutional Court in the constitutional system of the Republic of Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a high state institution encompassed by the judicial authority together with the Supreme Court and the judiciary below which is tasked with upholding the supremacy of the constitution. Decisions issued by the Constitutional Court are final and binding on the principle of Erga Omnes. Conclusion: the position of the Constitutional Court in the constitutional system of the Republic of Indonesia is a judicial institution that runs the judicial power and is separate from the Supreme Court. The decision of the Constitutional Court is final and binding on the principle of erga omnes. Suggestion: the need to affirm the process of filling the position of judge of the Constitutional Court and the prohibition of judges of the Constitutional Court to create the independence of the Constitutional Court. The need for communication between the Constitutional Court and other state institutions for the execution of the Constitutional Court's decision, so that every decision issued by the Constitutional Court erga omnes.

ANALISIS TERHADAP KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN MASALAH REGULASI HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pando Pando; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis konseptualisasi Omnibus Law sebagai upaya penyelesaian masalah regulasi hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis ketepatan konsep Omnibus Law sebagai upaya penyelesaian masalah regulasi hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normative dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statuta approach). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Konseptualisasi Omnibus Law sebagai upaya penyelesaian masalah regulasi hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah suatu konsep hukum yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak Undang-Undang sekaligus. Akan tetapi, dalam penerapannya konseptualisasi Omnibus Law ini membutuhkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu direvisi kembali. 2) Konsep Omnibus Law sebagai upaya penyelesaian masalah regulasi hukum di Indonesia belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka konsep omnibus law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapi, konsep Omnibus Law ini dianggap kurang tepat dan menimbulkan polemic karena adanya anggapan bahwa landasan sosiologis dalam pembentukan konsep Omnibus Law terkesan dibuat-buat dan tidak menggambarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Kata Kunci : Konseptualisasi, Omnibus Law, Regulasi Hukum

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING BERDASARKAN PENGATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016 iglesias panjaitan; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Abstract This research aims to find out the suitability of the arrangement of foreign community organizations based on Government Regulation Number. 59 of 2016 on foreign community organizations established by foreign nationals and to find out the legal consequences of nonconformity of the arrangement of foreign community organizations in Indonesia. The formulation of the problem in this writing is how the arrangement of foreign community organizations based on Government Regulation Number. 59 of 2016 and what are the legal consequences of the nonconformity of the arrangement of foreign community organizations in Indonesia. The research method used is a type of normative legal research. The research approaches used are the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The results showed that the arrangement of foreign community organizations based on Government Regulation Number. 59 of 2016 has not been comprehensively regulated as it should be, this has been seen with the absence of further regulation of the mandate of the law in government regulations. Thus the consequences of the Law are based on the application of the principles of the establishment of the prevailing Laws and Regulations concerning Lex Auperiori derogate Lex Inferiori, Lex Speciallis derogate Lex Generalis and Lex Posteriori derogate Lex Priori. That with the Change to the parent law, Government Regulation Number 59 of 2016 needs to make Changes to 2 Government Regulation Number. 59 of 2016. Keywords : Regulations, Foreign Community Organizations, Government Regulations Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan organisasi Kemasyarakatan Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang organisasi kemasyarakatan asing yang didirikan oleh warga negara asing dan untuk mengetahui akibat hukum dari ketidaksesuaian pengaturan organisasi kemasyarakatan asing di Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana pengaturan Organisasi Kemasyarakatan asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dan apa akibat hukum dari ketidaksesuaian pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan organisasi kemasyarakatan asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 belum mengatur secara komprehensif sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan tidak ditemukannya pengaturan lebih lanjut dari amanat undang-undang didalam peraturan pemerintah. Maka akibat Hukumnya berdasarkan penerapan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai mengenai Lex Auperiori derogate Lex Inferiori, Lex Speciallis derogate Lex Generalis dan Lex Posteriori derogate Lex Priori. Bahwa dengan adanya Perubahan terhadap Undang-undang induknya maka peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 perlu melakukan Perubahan Ke 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016. Kata kunci: Pengaturan, Organisasi Kemasyarakatan Asing, Peraturan Pemerintah

ANALISIS PENERAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Muhammad Aziim; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ambang batas perolehan suara (presidential threshold) dalam pemilihan umum Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan (2) untuk menganalisis dan mengkritisi ambang batas perolehan suara (presidential threshold) yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, sistemasi secara teratur dan interpretasi bahan-bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan presidential threshold menyebabkan semua partai politik yang menjadi peserta pemilu tidak bisa mencalonkan Presiden dan Wakil presiden karena harus memenuhi ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hilangnya hak konstitusional partai politik baru dan terjadinya pembelahan yang luar biasa pada rakyat Indonesia. (2) Ambang batas perolehan suara yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Persyaratan pengajuan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden mesti menurunkan perolehan kursi sebelumnya dan adanya tiga sampai empat calon Presiden dan Wakil Presiden dengan menurunkan ambang batas yang tidak terlalu tinggi maka ini sesuai dengan amanat konstitusi, dimana Indonesia membutuhkan mayoritas mutlak agar Presiden itu milik bersama bukan milik kelompok yang akan dengan otomatis memperkuat legitimasi sehingga kebijakan-kebijakan politik dan langkah yang diambil tidak menimbulkan persoalan.

Analisis Yuridis Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sari Febriyanti; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan salah satu jenis hukum yang posisinya setingkat keberadaannya dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perppu ditetapkan oleh presiden dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh UUD 1945, dalam praktiknya, kehadiran Perppu banyak dipersoalkan mengenai urgensi dan eksistensi dikeluarkannya perppu dalam keadaan genting yang memaksa, keberadaan Perppu naik turun disesuaikan dengan politik hukum pemerintahan yang berlaku, serta dalam hal ini juga perlu untuk dilihat kedudukan dan prosedur pembentukan Perppu sesuai dengan Politik Hukum yang berlaku, berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan menarik dua rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan?, Kedua, .Prosedur Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan? Selanjutnya Penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif dikarenakan adanya kekaburan norma dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga diperoleh dua point utama, yaitu kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundangan-undangan, dalam hal ini perppu berkedudukan sejajar dan setingkat dengan undang-undang, hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menegaska bahwa Perppu juga dapat dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengenai proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, proses pembentukan perpu dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dikarenakan kebutuhan hukum yang mendesak, sehingga proses pembentukannya lebih mudah, Kata Kunci : Presiden, Perppu, Kedudukan dan Prosedur Pembentukan.

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Khusnul Ikhsana; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

The purpose of this study is to 1) To analyze the legal arrangements for honorary workers based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. 2) To analyze the legal protection of honorary workers based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus . The formulation of the research problems are: 1) What are the legal arrangements for honorary workers based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus? 2) How is the legal protection for honorary workers based on Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus? Honorary and State Civil Apparatus. The approach used is the statutory approach, conceptual approach and case approach. The technique of collecting legal materials is by conducting a systematization and then doing a qualitative descriptive analysis and drawing conclusions in a deductive way. Based on the results of the study, it can be concluded that, after the enactment of Law Number 5 of 2014 the arrangement of Honorary Personnel remains as Honorary Personnel. Not all Honorary Personnel can be appointed as CPNS based on Government Regulation Number 48 of 2005. However, Honorary Personnel who were appointed under 2005 have the opportunity to be appointed as CPNS according to the provisions stipulated in PP Number 48 of 2005 as amended several times recently. with Government Regulation Number 56 of 2012, while for Honorary Personnel whose appointments were above 2005 have the opportunity to be appointed as PPPK and/or CPNS after the provisions that regulate further on this matter.

ANALISIS KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENGATURAN DESA Sumarno Sumarno; Kosariza Kosariza; Arfa'i Arfa'i
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan dan Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Desa Berdasarkan Perundang-Undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Hasil penelitian adalah Lahirnya undang-undang baru yang mengatur tentang desa, ternyata tidak memperkuat posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-undang No. 6 Tahun 2014 secara substansi semakin memperkuat posisi kepala desa. Pengaturan ini tidak berbeda jauh dengan pola pengaturan BPD pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979. Pada masa Undang-undang No. 5 tahun 1979, BPD merupakan perpanjangan tangan dari kepala desa karena kepala desa menjabat sebagai ketua BPD. Kemudian pada masa Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur BPD secara lebih baik. Ketua BPD tidak lagi dijabat secara otomatis oleh kepala desa, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. b. Adanya kemunduran dalam pengaturan BPD di undang-undang No. 6 Tahun 2016, akan berdampak buruk bagi BPD. Posisi kepala desa semakin kuat dalam menetapkan peraturan desa dan menetapkan APBDes. Dalam hal ini BPD hanya memberikan pertimbangan bukan lagi ikut dalam menetapkan peraturan desa dan APBDes. Perlu ada pengaturan yang lebih baik lagi untuk BPD kedepannya agar BPD dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ASAS CONTRARIUS ACTUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Ivory Sandora Martin; Kosariza Kosariza
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.21758

Tujuan utama penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia pasca diterapkannya asas contrarius actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (ius constituendum). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia pasca diterapkannya asas contrarius actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan prinsip-prinsip dari negara hukum. Asas contrarius actus membuka celah bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum Ormas tanpa melewati mekanisme peradilan terlebih dahulu. Hal ini tentu akan mengakibatkan pemerintah bertindak sewenang-wenang (abuse of power). Mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan yang ideal diterapkan oleh Indonesia dalam perspektif negara hukum (ius constituendum) adalah dengan penerapan asas presumption of innocence atau melalui mekanisme peradilan sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mekanisme ini merupakan jalan tengah “pertikaian” antara pemerintah dan hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul didalam Ormas yang ditengahi oleh kekuasaan kehakiman yang berdiri pada garis tengah.

Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Meri Yarni; Kosariza Kosariza; Nyimas Arfa; Suhermi Suhermi; Rifqi Febrian
Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) Vol 3 No 4 (2023): Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)
Publisher : Pustaka Galeri Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v3i4.470

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan thema Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa dengan cara digitalisasi sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah melalui perundang-undangan. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya transparan dan tidak menimbulkan permasalahan bagi diri sendiri, lembaga ataupun pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting prose dan prosedur dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa . serta manfaat diyang diharapkan dengan adanya Badan Usaha Milik Desa ini agar pemerintahan desa dapat meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara transparansi.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search