Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Problematika Pengisian Jabatan Menteri Yang Membidangi Birokrasi di Indonesia Sorik, Sultan; Natalia, Siska Windu; Yustiyah, Erma; Dwiatmoko, Anang
Jurnal Konstitusi & Demokrasi Vol. 2, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the problems of filling ministerial positions in charge of the bureaucracy in Indonesia. The form of research used is normative juridical. From the research conducted, it was found that, 1) in the midst of the spirit of the State Civil Apparatus Law to implement the Merit System in human resource management, one of the important things that was forgotten was about filling in the ministerial positions in charge of bureaucracy, which is the spearhead of bureaucratic policy makers in Indonesia. Indonesia; 2) pressure from political parties was very influential in selecting ministers in the cabinet during the period of President Jokowi's administration, so it is not surprising that ministers in charge of bureaucracy are often from political parties; 3) filling the position of minister in charge of the bureaucracy in Indonesia contradicts the theory put forward by Max Weber. If the assistant to the president (minister) still comes from a political party, there will be problems of loyalty, a minister will find it difficult to get out of the double loyalty trap, between serving the president or the head of a political party. So that in the future filling ministerial positions, especially those in charge of bureaucracy, indicators need to be made, so that the minister can help carry out his duties in the implementation of a better state government and not be trapped in double service between the president and the chairman of political parties.
Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi di Dunia Natalia, Siska Windu; Ayuni, Qurrata
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4956

Abstract

Kewenangan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945 menjadi kewenangan DPR sebagai badan legislatif, namun dalam pelaksanaannya tetap dilakukan bersama dengan Presiden sebagai eksekutif. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, Presiden berwenang menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Lebih lanjut dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011, Presiden sebagai eksekutif sebenarnya memiliki kewenangan yang sangat besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, belum lagi banyaknya peraturan teknis yang ditetapkan oleh menteri sebagai perpanjangan tangan Presiden. Kondisi ini menyebabkan masalah hyper regulation. Studi banding konstitusi dilakukan untuk melihat bagaimana konstitusi di berbagai negara mengatur kewenangan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang.