Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA Journal of Innovation Research and Knowledge Unizar Law Review
Tri Laksono Kurniawan
Universitas 45 Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara) Asmayandi Asmayandi; Zulhadi Zulhadi; Tri Laksono Kurniawan
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 2 No. 8: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v2i8.4619

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan pemerintahan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyarawatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa? Dan kedua, Apakah faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyarawatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara)? Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bawha pertama, Ketidak-efektivan fungsi legislasi BPD Sigar Penjalin dapat dinilai dari minimnya peraturan desa yang diproduk oleh Lembaga BPD sendiri, oleh karena, dari beberapa peraturan desa yang dibentuk berdasarkan data di atas, adalah kebanyakan peraturan desa yang sifatnya reguler yaitu peraturan yang merupakan inisiatif dari Kepala Desa. Dari 15 (lima belas) jumlah peraturan desa di atas, hanya sekitar 5 (lima) (sekitar 33%) peraturan desa yang dibentuk dari inisiatif BPD. Kedua, Terhadap kedtidakefektivan jalannya tugas funsgi BPD Desa Sigar penjalin, terdapat dua factor yang mempengaruhi, yaitu pertama factor internal, yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia para anggota BPD; dan Konflik interest yang terjadi antara BPD dan Pemerintah Desa. Kedua factor eksternal, yaitu: Anggaran/Finansial, Ketergantungan perangkat desa, Rendahnya komitmen serta kesadaran yang dimiliki terutama dari pihak perangkat desa, Kurangnya antisipasi terhadap perkembangan masyarakat, dan Pihak pemerintah desa yang dirasakan kurang transparan.
KEBEBASAN BERAGAMA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA I WAYAN PUSPA; I MADE SURADANA; SYAIFULLAH SYAIFULLAH; TRI LAKSONO KURNIAWAN; MUHAMMAD IKBAL
GANEC SWARA Vol 17, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i3.574

Abstract

Violations of freedom of religion and worship often occur among the community. If this is allowed to happen, it is feared that it could lead to divisions that lead to the disintegration of the nation. The problem is: "How is the guarantee of freedom of religion and worship in international human rights instruments and in national human rights instruments?" This research is normative legal research, by examining legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of legal materials was carried out qualitatively. The research results show that guarantees of religious freedom have been explicitly regulated in both international human rights instruments and national human rights instruments. International human rights instruments are regulated in Article 2 of the General Declaration of Human Rights, and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Meanwhile, the National Human Rights instrument is guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely in Article 28E paragraphs (1) and (2), and Article 29 paragraph 2); Article 22 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 12 of 2005 concerning Ratification or Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), namely in Articles 2 and Article 18. States are expected to be able to implement the provisions in both international human rights instruments and national human rights instruments in providing guarantees of freedom for every person to embrace their own religion and to worship according to that religion and belief
Penanganan Tindak Pidana Anak Persepektif Pendekatan Restorative Justice I Wayan Puspa; Made Suradana; Muhammad Ikbal; Tri Laksono Kurniawan; Baihaqi Syakbani
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.33

Abstract

Semangat (jiwa) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana anak dalam perspektif restorative justice, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Pada setiap tahapan wajib dilakukan diversi. Penyelesaian tindak pidana anak yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan, diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Tujuan penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice adalah baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat, terjalinnya hubungan yang baik antara para pihak.
Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan Suherman; Tri Laksono Kurniawan; Syaifullah
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.97

Abstract

Efisiensi pengelolaan anggrana negara berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dari aspek terbatasnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas kordinasi dan perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah selaras dengan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 17 Taahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi landasan penting dalam pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran negara memilik peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Konsep pengelolaan keuangan negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Kebijakan anggaran perlu difokuskan pada perbaikan distribusi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan otonomi fiskal, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Co-Authors Asmayandi Asmayandi Baihaqi Syakbani I Made Suradana I WAYAN PUSPA MUHAMMAD IKBAL Suherman Syaifullah SYAIFULLAH SYAIFULLAH Zulhadi Zulhadi