Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Unizar Law Review

Penanganan Tindak Pidana Anak Persepektif Pendekatan Restorative Justice I Wayan Puspa; Made Suradana; Muhammad Ikbal; Tri Laksono Kurniawan; Baihaqi Syakbani
Unizar Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i1.33

Abstract

Semangat (jiwa) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana anak dalam perspektif restorative justice, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan. Pada setiap tahapan wajib dilakukan diversi. Penyelesaian tindak pidana anak yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan, diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Tujuan penyelesaian tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice adalah baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat, terjalinnya hubungan yang baik antara para pihak.
Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Yang Berkeadilan Suherman; Tri Laksono Kurniawan; Syaifullah
Unizar Law Review Vol. 8 No. 1 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i1.97

Abstract

Efisiensi pengelolaan anggrana negara berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dari aspek terbatasnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas kordinasi dan perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah selaras dengan Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 17 Taahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi landasan penting dalam pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran negara memilik peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Konsep pengelolaan keuangan negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang. Kebijakan anggaran perlu difokuskan pada perbaikan distribusi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan otonomi fiskal, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.