Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN REMAJA (JUVENILE DELIQUENCY) DAN PENCEGAHANNYA DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK Sinaga, Lestari Victoria; Kaban, Jhon Rico; Supratman, Eddy
JURNAL DARMA AGUNG Vol 28 No 1 (2020): APRIL 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.503 KB) | DOI: 10.46930/ojsuda.v28i1.462

Abstract

This study aims at finding the causes influencing the emergence of juvenile delinquency, the factors driving the emergence of mass fights among adolescents, and How to deal with juvenile delinquency and mass fights between groups. This research is a normative juridical method, namely Legal Research conducted by examining library materials or secondary data. The results show that factors causing juvenile / juvenile delinquency, among others, are psychiatric or psychological factors and family structure. Mass fighting is one form of juvenile delinquency, where there are two contributing factors, namely internal factors (from within) and external factors, namely environmental factors (family, school and community). While specific factors for example to show a sense of solidarity and loyalty from friends (who tend to be inconsequential), defending the good name of the school, negative competition, lack of transportation facilities, the complexity of big city life, showing hard films on television and so on.
PENYULUHAN BAHAYA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Siregar, Gomgom T. P; Silaban, Rudolf; Sinaga, Lestari Victoria
PKM Maju UDA Vol 3 No 1 (2022): Edisi Bulan APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v3i1.4029

Abstract

Narcotics and narcotics addicts after Article 1 Paragraph 6 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2415/Kemenkes/Per/XII/2011 concerning Medical Rehabilitation of Drug Addicts, Abusers and Victims of Narcotics Abuse is someone who accidentally uses narcotics because they are persuaded, deceived, deceived, forced , and/or threatened to use narcotics. Rehabilitation is here to provide protection for addicts and victims of narcotics abuse by giving them the opportunity to recover and continue their lives in society, especially narcotics abuse. The Government has made various efforts to prevent narcotics in Indonesia. This is to prevent the circulation of narcotics and narcotics addicts from becoming more devastating. Based on this, we from the Group 3 KKN Team at Darma Agung University carried out community assistance activities in an effort to formulate narcotics education on the use of narcotics. The aim of implementing this service KKN is to provide knowledge and understanding to the public about the types and dangers of narcotics as well as rehabilitation of narcotics addicts. The expected target in this Community Service Community Service Program is to increase public knowledge about narcotics abuse rehabilitation and provide information to the public about the member institutions involved.
Kirpan Sikh in Indonesian Legal Context Sinaga, Lestari Victoria; Fernando, Zico Junius; Sidauruk, Jupenris
Journal of Southeast Asian Human Rights Vol 8 No 1 (2024): June 2024
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jseahr.v8i1.34051

Abstract

This research delves into the nuanced interplay between religious freedom and legal norms in Indonesia, with a specific focus on the Sikh practice of carrying the kirpan. This ceremonial dagger, integral to Sikh faith and identity, presents a unique challenge within Indonesia's diverse legal and socio-cultural landscape, marked by the country's commitment to Pancasila, which emphasizes religious freedom, unity in diversity, and social justice. By employing a normative juridical approach, this study scrutinizes the tension between the kirpan as a manifestation of religious expression and public safety concerns, utilizing comparative analysis to explore international perspectives and solutions. The investigation reveals a critical need for Indonesia to refine its legal and policy frameworks to more effectively accommodate religious practices like the kirpan. Drawing lessons from countries such as India, the UK, Canada, the US, and Sweden, the research advocates for inclusive legal reforms, enhanced public education, and robust intercultural dialogue. These strategies aim to reconcile the practice of carrying the kirpan with public safety imperatives, reflecting a deeper understanding and respect for religious diversity. The findings underscore the significance of integrating Indonesia's foundational principles of Pancasila into the contemporary discourse on religious freedom and minority rights. The study posits that respecting the kirpan within this ideological framework not only aligns with Indonesia's commitment to diversity and tolerance but also strengthens national unity and social harmony. This research contributes to the broader discourse on balancing religious expression and public safety in pluralistic societies, offering a comprehensive blueprint for policy and legal reforms that honor both religious freedom and collective well-being. It emphasizes the importance of dialogue, education, and legal inclusivity in fostering a society that upholds the dignity and rights of all individuals, irrespective of their religious practices. Keywords: Kirpan, Sikh, Freedom of Religion and Human Rights (FoRB), Criminal Law, Indonesia
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Zalukhu, Persatuan Putra; Laia, Ivan Trimanjaya; Sinaga, Lestari Victoria; Siregar, Gomgom TP
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4085

Abstract

Perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya dimana pun dia berada. Teknologi juga membawa keuntungan seperti memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang ada saat ini semakin hari semakin bervariasi. Penghinaan merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial, untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengadili Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 98/Pid.Sus/2019/PN Mdn atas nama ZAHARA AS.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMA AGUNG No.7516K/Pid.Sus/2022) Sinaga, Brian; Sibarani, Lestari; Siregar, Gomgom TP; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4252

Abstract

Narkotika adalah zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempenggaruhi pungsi fisik dan psikologis (WHO). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu bertambah di Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja atau anak-anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan mental, kesehatan fisik, emosi dan sikap dalam masyarakat Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bagaimana dalam tinjauan putusan terhadap putusan hakim no.7516K/Pid.Sus/2022. terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan perundang-undangan di indonesia, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, untuk mengetahui secara yuridis terhadap putusan hakim nomor 7516K/Pid.Sus/2022. Penulis setuju dengan keputusan hakim terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun, karna terbukti secara sah dan meyakinkan besalah telah melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : SK.579/MENHUT-II/2014 (Studi Kasus Putusan PN Padang Sidempuan No.185/Pid.B/2021/PN.Psp) Halawa, Priono; Ndraha, Epianus; Siregar, Gomgom TP; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah pertanggungjawaban hukum korporasi terkait tindak pidana yang terjadi dalam konteks kegiatan perkebunan tanpa izin. Fokus utama adalah untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam situasi seperti ini dan menganalisis implikasi serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terkait dengan melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan tanpa izin Menteri, sejalan dengan UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan,dijelaskan pada pasal 78 (14) Pasal ini menguraikan bahwa tindak pidana yang ditegaskan dalam Pasal 50 akan berlaku apabila dilakukan oleh badan hukum atau entitas bisnis. Pembahasan mengenai kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Pemaparan tentang prinsip-prinsip hukum yang melandasi pertanggungjawaban korporasi, seperti teori vicarious liability dan corporate criminal liability.
Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 Dalam Mengatur Ijin Pelaku Bisnis di E-Commerce Dan Social Commerce (Tiktok Shop) Sinaga, Lestari Victoria; Sidauruk, Jupenris
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 10 No. 2 (2023): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v10i2.10519

Abstract

This research aims to find out the revision of e-commerce import regulations approved by the Indonesian Government through the Minister of Trade Number 50 of 2020 concerning Digital Trade into Minister of Trade Regulation Number 50 of 2023. This research uses normative juridical methods Minister of Home Affairs Regulation Number 31 of 2023 is a revision of Minister of Home Affairs Regulation Number 50 of 2022, several things have been revised. namely: information and standardization of goods, standard information on goods, minimum prices for imported goods, market places are prohibited from being producers, and social commerce is a place for promotions and transactions are prohibited for domestic products. This government policy is the basis for producers being prohibited from selling their products if they want to sell or promote using e-commerce, not e-commerce shopping, so it is clear that this Government Policy is a regulation as a social media organizer that facilitates the promotion of goods and services. The government needs to continue to monitor and evaluate the implementation of this regulation and understand the impact between business actors and the government so that it becomes an effective tool to encourage growth and innovation in the realm of Indonesian digital trade. The contents of Minister of Home Affairs Regulation Number 31 of 2023 concerning the prohibition of Tiktok Shop and other social media only from operating as online shop services are clear.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN Tambunan, Naziria; Halawa, Ardiyanus; Sinaga, Lestari Victoria; Siregar, Gomgom T.P
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5177

Abstract

Permasalahan hukum yang akhir-akhir ini mengemuka di masyarakat adalah perbuatan pidana yang pelakunya tidak hanya orang dewasa namun dilakukan juga oleh anak yang umurnya kurang delapan belas (18) tahun.Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana aturan hukum mengenai pembunuhan menurut hukum di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap seorang anak yang melakukan pembunuhan, Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya (Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PnMedan.Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, data yang digunakan yaitu mengggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, semua data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analilis kualitatif.Hasil dari penelitian mengenai aturan hukum tentang pembunuhan diatur didalam hukum pidana. Penegakan hukum kepada seorang pelaku yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun diberikan pidana penjara. Analisis pertimbangan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan studi kasus Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Medan, terdakwa dinyatakan secara benar terbukti telah melakukan perbuatan pidana dan di vonis penjara selama 3 (tiga) tahun. Adapun saran dalam penelitian ini adalah seharusnya anak-anak mendapat pengajaran dan pengarahan agama ditengah-tengah keluarga sehingga dalam kehidupannya di jauhi dari 14 ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN Ardiyanus Halawa 1), Naziria Tambunan 2), Lestari Victoria Sinaga 3), Gomgom T.P Siregar 4) perbuatan pembunuhan. Kepada majelis hakim supaya lebih mengedepankan keadilan baik kepada pelakunya pembunuhan maupun kepada korban pembunuhan.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT INDONESIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Dalimunthe, Ahmad Ridwan; Sitinjak, Sumitro; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1723

Abstract

Wilayah laut merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Di bulan Januari tahun 2021, Kementrian KKP Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah melakukan penyidikan terhadap Tiga kapal ikan berbendera Malaysia yaitu KM. SLFA 5227, KM. PKFB 1845 dan KM. SLFA 5177 ditangkap oleh Kapal Negara milik Badan Keamanan Laut Republik Indonesia KN. BINTANG LAUT-401 yang dinakhodai oleh Kapten Margono. Studi ini bertujuan untuk mencari kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangaan tindak pidana pencurian Bagaimana upaya penegakan hukum pidana oleh Lembaga Penegak Hukum di Indonesia terhadap praktik illegal fishing; dan hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan laut Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Terhadap Praktik Ileegal Fishing Selain penerapan KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, dapat juga dilakukan dengan Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Laut Indonesia karena lemahnya peraturan perundang undangan yang mengaturnya, serta terbatasnya pengadilan yang ada untuk menangani tindak pidana perikanan. Kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukum juga menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana perikanan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA Sianturi, Robert Willem Pares; Siburian, Suhendri Mikael; Rogers, Maurice; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2784

Abstract

Penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah indoneisa memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi lainnya untuk melindungi konsumen, agar konsumen tidak dirugikan. Karena seringkali terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/pelanggaran. Selain melakukan bentuk upaya untuk melindungi konsumen, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengawasan dan pembinaan, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Guna untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam memproduksi ataupun mendistribusikan makanan ke masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, disamping itu, juga menciptakan penyelesaian sengketa makanan yang bersifat cepat, sederhana dan murah sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen yang terjadi disekitar masyarakat.