Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Social, Justice and Policy SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL RETENTUM
Hamonangan, Alusianto
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UU NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Laia, Feberman; Laia, Desrianus; Hamonangan, Alusianto; Simangunsong, Elman
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4089

Abstract

Penelitian ini mengulas konsekuensi hukum dari proses kepailitan terhadap hartakwarisan dalam konteks UU No. 37/2004 mengenai Kepailitan dan Penundaani Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak hukum kepailitan terhadap hak dan pembagian harta warisan bagi pihak-pihak terkait. Metode yang diterapkan adalah analisis normatif dengan mengamati ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa harta warisan bisa menjadi bagian dari aset Debitur yang terlibat dalam proses kepailitan. Pembagian harta warisan dalam situasi kepailitan diatur sesuai prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU, yang berpotensi mempengaruhi hak dan klaim para ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme hukum ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, baik pengurus kepailitan maupun ahli waris, untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka dalam situasi kepailitan.
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Halawa, Notarius; Gultom, Alberton; Hamonangan, Alusianto; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4242

Abstract

Lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan entitas independen yang bertujuan melindungi dan menjamin perlindungan bagi saksi serta korban. Bertugas menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga ini memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan saksi dan korban dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, LPSK memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial bagi saksi serta korban, sehingga mereka dapat memberikan keterangan dengan jujur tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari pihak terdakwa atau pihak lain yang terkait.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGGUNAKAN REKENING BERSAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA Abadi, Heri; Simamora, Widya Anjelina; Hamonangan, Alusianto; Silaban, Rudolf
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4251

Abstract

Dunia perdagangan dalam era globalisasi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu perkembangan tersebut adalah e-commerce, dimana pihak yang bersangkutan tidak perlu bertemu secara langsung di tempat untuk mengadakan perjanjian jual beli, namun tetap dapat melakukan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak perjanjian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DI PUTUSKAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PT MEGAAUTO FINANCE Laia, Apriana; Simamora, Erdin; Marbun, Jaminuddin; Hamonangan, Alusianto
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4245

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara dengan mengambil studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung No. 1760 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Perlindungan yang melindungi hak-hak pekerja dalam situasi di-PHK oleh perusahaan dan menguji sejauh mana putusan Mahkamah Agung mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur hak-hak pekerja yang di-PHK serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus, termasuk alasan-alasan yang mendasarinya. menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus di-PHK secara sepihak masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam penegakan hak-hak pekerja. Bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus PHK perlu diperkuat, dan putusan Mahkamah Agung harus memperhatikan kepentingan pekerja serta memastikan keadilan di dalamnya.
TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI HUTANG PIUTANG (Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ) Sihombing, Muhammad Shadikin; Alfindo, Rizli; Hamonangan, Alusianto
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1704

Abstract

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dilandasi oleh iktikad baik (good faith), namun jika iktikad baik itu tidak dilaksanakan maka akan rentan terhadap sengketa yang terjadi. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/Pn.Kabanjahe). Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pertanggung Jawaban Debitur Dalam Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang, Serta (2) Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dalam Putusan Nomor 58/PDT.G/2019/PN.Kbj. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penlitian hukum yang di pandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Perbuatan wanprestasi debitur akan menimbulkan akibat hukum yang timbul karena tidak terpenuhinya hak dari pihak yang satu yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertimbangan hakim (ratio decidendi) dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Kbj, tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah, bahwasanya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) cacat formil di dalam surat gugatannya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard),maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.
ANALISIS ASPEK HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN Butar Butar, Josua; Tampubolon, Crhistoffer Aguarte Presley; Hamonangan, Alusianto; Taufiqurahman, Mhd.
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2782

Abstract

Salah satu bagian dari kebebasan dasar, setiap orang memiliki keputusan untuk membentuk keluarga juga meneruskan anak mereka melalui pernikahan yang sah. Meskipun demikian, tidak umumnya sebuah keluarga dibentuk dan anak cucu dilahirkan melalui pernikahan yang sah. Pembedaan mengenai lahir atau tidaknya seorang anak ke dunia dalam perkawinan yang pasti kaupun bukan, akan menentukan tempat aslinya seorang anak, yang dengan demikian akan menentukan kesetaraan sosial anak tersebut. Seorang anak-anak yang diciptakan ke dunia bentuk atau karena perkawinan yang pasti akan disebut sebagai anak muda sejati. Mengenai anak yang dikandung secara tidak sah, dia hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibunya dan orang-orang yang dicintai ibunya.Sebagaimana dinyatakan dalam Common Code, anak yang memiliki orangtua yang bukan dibatasi oleh perkawinan disebut anak yang dikandung maupun anak di luar nikah disebut juga anak-anak normal (orrrwettige onechte off naturelijke kindereri). Bagaimanapun, secara ketat sesuai dengan peraturan positif berdasarkan Peraturan no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi anak yang dikandung secara tidak sah, ada suatu persamaan organis dengan ibu tetapi tidak ada hubungan kodrat dengan ayah. Anak-anak di luar struktur keluarga yang stabil adalah anak yang muncul dari suatu perhubungan yang salah antara laki-laki dan perempuan, ini berarti pelanggaran terhadap pengaturan pernikahan, di mana anak itu benar-benar tidak bersalah, jujur, dan tidak harus menanggung akibat dari pernikahan. kegiatan wali alaminya yang harus berhati-hati. membalas dan mendapatkan hadiah.
KEDUDUKANI HUKUMI HAKI WARISI ANAKI ANGKATI MENURUTI HUKUM PERDATAI INDONESIA Sihotang, Daniel Steven; Purba, Yohannes Roymen Rado Gabe; Hamonangan, Alusianto; Purba, Onan
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2766

Abstract

Kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris berdasarkan hukum perdata pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak waris terhadap orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak tidak terlantar. Bahwa proses pengangkatan anak dapat membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak juga dilakukan dengan melakukan atau mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri agar anak yang diangkat memperoleh ketetapan hukum hak mewarisi anak angkat tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata akan tetapi menurut undung-undang mewarisi berdasarkan hukum waris, maka anak yang diangkat akan mendapatkan Tastamen ( Hibah Wasit ) dari orang tua angkat yang mengangkatnya.
LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KORUPSI Sinaga, Lestari Victoria; Simbolon, Nanci Yosepin; Hamonangan, Alusianto
JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY Vol. 1 No. 2 (2022): 2022 MARET
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2848.634 KB)

Abstract

Operation Catch the Hand (OTT) is actually not known in the Criminal Procedure Code, this term contains the meaning of contradiction and confuses legal terms. In fact, it was an arrest operation because it had been preceded and sufficient preliminary evidence was found. The arrest operation carried out by the Corruption Eradication Commission is an effort to eradicate corruption through a secret operation by arresting the perpetrators while committing acts of corruption. This research method is normative juridical. The formulation of the problem studied is the regulation of hand arrest operations according to the legislation. Term caught in the hands in KUHAP and OTT in relation to the term controlled delivery. The result is that the implementation of OTT violates the rules in the Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code stipulates several acts or coercive measures that can be carried out by limiting a person's freedom and independence on the grounds of having committed a criminal act.
Juridical Study of the Role of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Ensuring Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence After the Birth of Law Number 12 of 2022 Simbolon, Nanci Yosepin; Devi, Ria Sintha; Hamonangan, Alusianto; Yasid, Muhammad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3056

Abstract

Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence exists as the main and first special rule in dealing with Crimes of Sexual Violence and as a complement to Indonesian criminal law instruments used in law enforcement against various Crimes of Sexual Violence. One of the efforts to implement the Crimes of Sexual Violence Law is the establishment of Integrated Service Delivery in the regions through the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children. This study uses a normative juridical research type with a conceptual approach, which aims to find out the role of the  Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in accommodating every aspect of handling criminal acts of sexual violence, starting from efforts to prevent, handle, to recovery efforts for Crimes of Sexual Violence victims. The results of this study are: First, the Crimes of Sexual Violence Law is the main special regulation and a complement to Indonesian criminal law instruments for tackling sexual violence crimes. Second, the Crimes of Sexual Violence Law provides legal protection for victims of sexual violence by involving the Regional Technical Implementation Units for the Protection of Women and Children in provinces and districts/cities who have duties and responsibilities in terms of reporting, victim protection, investigations, and in terms of handling, protecting and victim recovery.
Pelatihan terhadap Masyarakat Terkait Pelanggaran Data Pribadi dalam Transaksi E-commerce di Desa Durian Simbolon, Nanci Yosepin; Novi Juli Rosani Zulkarnain; Hamonangan, Alusianto; Ria Sintha Devi; Barus, Ramsi Meifati; Purba, Desborn Rico
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2025): SABAJAYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital, namun juga menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan data pribadi masyarakat. Rendahnya literasi digital menjadi penyebab utama maraknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam melindungi data pribadi saat bertransaksi daring, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pelatihan dilaksanakan dengan metode edukatif-partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus, yang diikuti oleh 30 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pemahaman peserta, dari nilai rata-rata pre-test 55,4 menjadi 87,2 setelah pelatihan. Selain peningkatan pengetahuan, pelatihan juga berhasil mendorong perubahan perilaku digital peserta, seperti penggunaan autentikasi dua faktor, penguatan kata sandi, dan pengelolaan privasi akun. Program ini turut memperkuat budaya tanggung jawab digital, mendukung implementasi UU PDP, serta mendorong pembentukan ekosistem digital yang aman, etis, dan berkelanjutan. Kegiatan ini direkomendasikan untuk diperluas ke berbagai lapisan masyarakat guna memperkuat ketahanan dan tata kelola digital nasional.
Co-Authors Abadi, Heri Alfindo, Rizli Butar Butar, Josua Gultom, Alberton Halawa, Notarius Laia, Apriana Laia, Desrianus Laia, Feberman Lestari Victoria Sinaga, Lestari Victoria Marbun, Jaminuddin Nanci Yosepin Simbolon Novi Juli Rosani Zulkarnain Purba, Desborn Rico Purba, Onan Purba, Yohannes Roymen Rado Gabe Ramsi Meifati Barus, Ramsi Meifati Ria Sintha Devi Ria Sintha Devi Sihombing, Muhammad Shadikin Sihotang, Daniel Steven Silaban, Rudolf Simamora, Erdin Simamora, Widya Anjelina Simangunsong, Elman Tampubolon, Crhistoffer Aguarte Presley Taufiqurahman, Mhd. Yasid, Muhammad