Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of SouthEast Asian Human Rights Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Journal of Social, Justice and Policy PKM Maju UDA JURNAL RETENTUM
Lestari Victoria Sinaga, Lestari Victoria
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JURNAL RETENTUM

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN MAHKAMA AGUNG No.7516K/Pid.Sus/2022) Sinaga, Brian; Sibarani, Lestari; Siregar, Gomgom TP; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4252

Abstract

Narkotika adalah zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempenggaruhi pungsi fisik dan psikologis (WHO). Tindak pidana penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu bertambah di Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja atau anak-anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan mental, kesehatan fisik, emosi dan sikap dalam masyarakat Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bagaimana dalam tinjauan putusan terhadap putusan hakim no.7516K/Pid.Sus/2022. terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan perundang-undangan di indonesia, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia, untuk mengetahui secara yuridis terhadap putusan hakim nomor 7516K/Pid.Sus/2022. Penulis setuju dengan keputusan hakim terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun, karna terbukti secara sah dan meyakinkan besalah telah melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : SK.579/MENHUT-II/2014 (Studi Kasus Putusan PN Padang Sidempuan No.185/Pid.B/2021/PN.Psp) Halawa, Priono; Ndraha, Epianus; Siregar, Gomgom TP; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah pertanggungjawaban hukum korporasi terkait tindak pidana yang terjadi dalam konteks kegiatan perkebunan tanpa izin. Fokus utama adalah untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam situasi seperti ini dan menganalisis implikasi serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terkait dengan melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan tanpa izin Menteri, sejalan dengan UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan,dijelaskan pada pasal 78 (14) Pasal ini menguraikan bahwa tindak pidana yang ditegaskan dalam Pasal 50 akan berlaku apabila dilakukan oleh badan hukum atau entitas bisnis. Pembahasan mengenai kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Pemaparan tentang prinsip-prinsip hukum yang melandasi pertanggungjawaban korporasi, seperti teori vicarious liability dan corporate criminal liability.
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN Tambunan, Naziria; Halawa, Ardiyanus; Sinaga, Lestari Victoria; Siregar, Gomgom T.P
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i2.5177

Abstract

Permasalahan hukum yang akhir-akhir ini mengemuka di masyarakat adalah perbuatan pidana yang pelakunya tidak hanya orang dewasa namun dilakukan juga oleh anak yang umurnya kurang delapan belas (18) tahun.Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana aturan hukum mengenai pembunuhan menurut hukum di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap seorang anak yang melakukan pembunuhan, Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya (Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PnMedan.Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, data yang digunakan yaitu mengggunakan data sekunder dan data primer. Pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, semua data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analilis kualitatif.Hasil dari penelitian mengenai aturan hukum tentang pembunuhan diatur didalam hukum pidana. Penegakan hukum kepada seorang pelaku yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun diberikan pidana penjara. Analisis pertimbangan hukum terhadap anak pelaku pembunuhan studi kasus Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2022/PN-Medan, terdakwa dinyatakan secara benar terbukti telah melakukan perbuatan pidana dan di vonis penjara selama 3 (tiga) tahun. Adapun saran dalam penelitian ini adalah seharusnya anak-anak mendapat pengajaran dan pengarahan agama ditengah-tengah keluarga sehingga dalam kehidupannya di jauhi dari 14 ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PEMBUNUHAN Ardiyanus Halawa 1), Naziria Tambunan 2), Lestari Victoria Sinaga 3), Gomgom T.P Siregar 4) perbuatan pembunuhan. Kepada majelis hakim supaya lebih mengedepankan keadilan baik kepada pelakunya pembunuhan maupun kepada korban pembunuhan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA Sianturi, Robert Willem Pares; Siburian, Suhendri Mikael; Rogers, Maurice; Sinaga, Lestari Victoria
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2784

Abstract

Penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah indoneisa memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi lainnya untuk melindungi konsumen, agar konsumen tidak dirugikan. Karena seringkali terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Pelanggaran yang dilakukan produsen bukan hanya pelanggaran yang kecil, namun sudah tergolong pelanggaran yang besar. Dalam hal seperti ini seharusnya pemerintah lebih siap dalam mengambil tindakan terhadap produsen yang melakukan kecurangan/pelanggaran. Selain melakukan bentuk upaya untuk melindungi konsumen, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengawasan dan pembinaan, baik dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Guna untuk menghadapi perkembangan teknologi dalam memproduksi ataupun mendistribusikan makanan ke masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, disamping itu, juga menciptakan penyelesaian sengketa makanan yang bersifat cepat, sederhana dan murah sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen yang terjadi disekitar masyarakat.
Co-Authors Dalimunthe, Ahmad Ridwan Fernando, Zico Junius Gomgom TP Siregar Halawa, Ardiyanus Halawa, Priono Hamonangan, Alusianto Kaban, Jhon Rico Laia, Ivan Trimanjaya Nanci Yosepin Simbolon Ndraha, Epianus ROGERS, MAURICE Sianturi, Robert Willem Pares Sibarani, Lestari Siburian, Suhendri Mikael Sidauruk, Jupenris Silaban, Rudolf SINAGA, BRIAN Sitinjak, Sumitro Supratman, Eddy Tambunan, Naziria Zalukhu, Persatuan Putra