FEMMY TULUSAN
samratulangi University

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENYELESAIKAN BERKAS TAGIHAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA BAGIAN UMUM TIRZA WINOWODA; FEMMY TULUSAN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 4 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem with human resources actually lies in the skills or abilities that exist in aperson. Most civil servants do not master their own work which shows a poor work ethic, besidesthat they cannot make their own decisions, and lack self-discipline. This directly shows theirquality as private employees who are paid by the community and the state, but are of poor quality.If the office recruits characters like this, the result will only lead to inefficiencies, complicatedproblems, and decreased productivity. This study aims to find out how the Quality of HumanResources is in Completing Billing Files at the Regional Secretariat of the General Section. Themethod used is a qualitative approach. By type of case study. The use of this method is to exploredata as detailed as possible until the data obtained is saturated. This study used in-depthinterviews, observation and documentation from the field for data collection methods. Thisresearch found that civil servants understand their respective job parts through the training theyattended, besides that experience during education is also useful in completing billing files. evenso there are still obstacles that arise such as system and network errors and then the completenessof documents and the accuracy of documents often hinders the process of completing billing files.Interestingly, this study found something new from the determination and seriousness of civilservants, namely that employees often work overtime until midnight to complete bills that arehampered due to existing constraints. This research provides input in the future to continueresearch with the theme of Quality of Human Resources. This study suggests the RegionalSecretariat of North Minahasa Regency to involve more civil servants in technical guidance sothat the knowledge gained can increase the productivity of completing invoices.Keyword: Quality of Human Resoources, PNS, Technical Guidance, Invoice File, Productivity
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO DALAM MENGURANGI MOBILITAS MASYARAKAT KELURAHAN UWURAN DUA KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN ARES MENANDAR ACHMAD; FEMMY TULUSAN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 4 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan MasyarakatMikro Dalam Mengurangi Mobilitas Masyarakat Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan AmurangKabupaten Minahasa Selatan, desain penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpuandata yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi, rancangan analisis datadalam penelitian ini dimulai dengan menelaah semua data yang telah tersedia dari berbagai sumber baikwawancara maupun pencatatan dari dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dimulai denganmelaksanakan proses reduksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitianmenujukkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro sematauntuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Selain dalam upaya percepatan pemutusan rantaipenyebaran Covid-19 juga sebagai upaya pemulihan ekonomi bangsa dan aktivitas pemenuhankebutuhan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah mampu melakukan adaptasiPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro dalam melayani masyarakatdi kantor kelurahan Uwuran Dua.Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan MasyarakatABSTRACTThe purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of restrictions onmicro community activities in reducing community mobility in Uwuran Dua Village, Amurang District,South Minahasa Regency. begins by reviewing all available data from various sources, both interviewsand recording of documents. Data analysis in this study begins with carrying out the process of datareduction, data interpretation and drawing conclusions. The results of the study show that theimplementation of Micro-scale Community Activity Restrictions (PPKM) is solely for the benefit of thecommunity, nation and state. In addition to the effort to accelerate the termination of the Covid-19distribution chain, it is also an effort to restore the nation's economy and fulfill community needs. So itcan be concluded that the Government is able to adapt the Implementation of Micro-scale CommunityActivity Restrictions (PPKM) in serving the community at the Uwuran Dua sub-district office.Keywords: Effectiveness, Implementation of Community Activity Restrictions
PERENCANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH KECAMATAN TONDANO TIMUR KABUPATEN MINAHASA TIMOTHY FEDEREVO MAMBU; JOYCE RARES; FEMMY TULUSAN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 4 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan Tondano Timur adalah salah satu Kecamatan di lingkungan Kabupaten Minahasa, terusmelaksanakan program pembangunan di berbagai bidang. Di antaranya terus memberikan pelayanankepada masyarakat, pelayanan administrasi kantor, program sarana dan prasarana aparatur,program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kamtibmas, program peningkatanpartisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan kecamatan. Di sinilah letak pentingnyapenyusunan perencanaan program kerja pemerintah kecamatan yang baik dan terarah. Perencanaanprogram kerja adalah sebuah tindakan perencanaan pelaksanaan program yang dilakukan secarasistematis, dengan capaian tujuan tertentu dari suatu organisasi. Perencanaan yang baik merupakanlangkah awal bagi tercapainya keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang ada di kecamatan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perencanaan program kerja pemerintah di KecamatanTondano Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data yang digunakanialah analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Hubermann.Bertitik tolak dari penelitian dan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prosespenyusunan rencana program kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Tondano Timur sudah dapatterlaksana meskipun belum secara maksimal. Pemahaman visi dan misi pemerintah Kecamatan tidaktergambar dalam rencana program kerja kecamatan. Dengan kata lain visi dan misi organisasikurang dipahami.Yang berikutnya adalah nilai-nilai organisasi yang merupakan ukuran kinerja pemerintahkecamatan juga belum maksimal. Kualitas SDM aparatur yang kurang memahami tugas danfungsinya serta rendahnya profesionalisme aparatur adalah aspek-aspek yang mengurangi kualitaspenyusunan rencana program. Ini berdampak pada pelaksanaan proses pelayanan pemerintahan,pelayanan dan pembangunan secara menyeluruh di kecamatan Tondano Timur.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyusunan rencana program kurang memperhitungkansituasi dan kondisi internal maupun ekternal organisasi. Rencana Program kerja yang tersusun masihsama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu hasil pembangunan senyatanya kurang sesuaidengan kebutuhan masyarakat.Kata Kunci : Pemahaman Visi dan Misi, Nilai-nilai Organisasi dan Situasi Kondisi Internal danEksternal
EFEKTIFITAS PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT ( PPKM ) BAGI USAHA KECIL MASYARAKAT DI KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO KEZIA LOUISA MOGOT; FEMMY TULUSAN; VERY LONDA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 3 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jap.v9i4.49812

Abstract

In Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, it is stated that MSMEs are business activities that are able to expand employment opportunities and are able to provide broad economic services to the community, and can play a role in the process of equitable distribution and increase in people's income, encouraging economic growth. , and play a role in realizing national stability. However, from observations in the field, the researchers found several problems, namely they were still operating past the time limit that had been set, namely at 21.00 WITA to 00.00 WITA, Warung the process approach, the goal approach. approaches). This study uses a qualitative method. There were 15 informants in this study. Data collection techniques used are interviews. However, in reality, small and medium enterprises still feel the impact of the imposition of restrictions on community activities, namely the community suffers losses or decreases in income, the government must find other solutions in an effort to provide stimulation for business actors other than providing capital (BPUM). related or looking for a solution so that (PPKM) does not have a bad impact on small business actors in the malalayang one east village. So that nothing bad happens for business actors or goes bankrupt due to a decrease in business income resulting in reduced operating hours of business premises and restrictions on the number of customers or customers in a place of business even though they have implemented health protocols so that income is less stable for small business actors in Malalayang Village. One East. Keywords: Effectiveness, Small Business, Community
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Meisy Sangari; FEMMY TULUSAN; RULLY MAMBO
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 4 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jap.v9i4.51926

Abstract

Abstract This research is to find out how the principles of good governance are implemented in public services at the Modayag Village Office, Modayag District, East Bolaang Mongondow Regency? This research aims to determine the application of good governance principles in public services at the Modayag Village Office, Modayag District, East Bolaang Mongondow Regency. This research is qualitative research with a descriptive approach. The informants in this research were the Modayag Village Secretary, the Head of Modayag Village Planning Affairs, Modayag Village Office Employees, Modayag Village Community. Data analysis in this research uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show the implementation of good governance in public services at the Modayag Village Office, namely: (1) Transparency, the Modayag Village Government has not been optimal in conveying information related to the services provided, as evidenced by the absence of service information as well as procedures and conditions for obtaining services on information boards, (2) Accountability, the Modayag Village Government has not implemented well the presentation of information on the implementation of activities and there is no physical evidence regarding accountability reports, (3) Responsiveness, the Modayag Village Government has been very good at welcoming the community, but still lack of speed and punctuality in service, this is proven by employees who lack discipline when carrying out their duties, are not in the office during working hours and lack of understanding of the types of services available which hinders serving community needs, (4) Effectifitas and Effeciency, the Modayag Village Government has not implemented it properly , this is proven by employees who are unable to use existing facilities and infrastructure such as computers, so that administrative services such as correspondence have to wait for those who can use computers before they can be handled, what is more fatal is that service users are directed to the photo/copy place to ask for a letter to be made. required then return to the village office to ask for the number and signature.  Keywords:  Implemented Of Good Governance, Public Service.   Abstrak Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Desa Modayag Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Modayag, Kepala Urusan Perencanaan Desa Modayag, Pegawai Kantor Desa Modayag, Masyarakat Desa Modayag. Analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukan penerapan good governance dalam pelayanan publik di Kantor Desa Modayag yaitu : (1) Transparansi, Pemerintah Desa Modayag belum maksimal dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dibuktikan dengan tidak adanya informasi pelayanan serta prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan di papan informasi, (2) Akuntabilitas, Pemerintah Desa Modayag belum menerapkan dengan baik mengenai penyajian informasi penyelenggaraan kegiatan serta tidak adanya bukti fisik mengenai laporan pertanggungjawaban, (3) Daya Tangkap, Pemerintah Desa Modayag sudah sangat baik dalam menyambut masyarakat, akan tetapi masih kurang cepat dan tepat waktu dalam pelayanan, ini dibuktikan oleh pegawai yang kurang disiplin saat menjalankan tugas, saat jam kerja tidak berada di kantor dan kurang memahami tentang jenis pelayanan yang ada membuat pelayanan kebutuhan masyarakat terhambat, (4) Efektifitas dan Efisien, Pemerintah Desa Modayag belum menerapkan dengan baik, ini dibuktikan dengan pegawai yang kurang bisa menggunakan sarana dan prasarana yang ada seperti komputer, sehingga untuk pelayanan administrasi seperti surat-menyurat harus menunggu yang bisa menggunakan komputer baru bisa ditangani, yang lebih fatalnya pengguna layanan diarahkan ke tempat foto/copy untuk minta dibuatkan surat yang diperlukan lalu balik ke kantor desa untuk meminta nomor dan tanda tangan.  Kata Kunci: Penerapan Good Governance, Pelayanan Publik.
Implementasi Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus di Kecamatan Wori) Joshua Tirayoh; Femmy Tulusan; JERICHO POMBENGI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 9 No. 4 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jap.v9i4.52083

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi program pencegahan stunting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengacu pada Undang-Undang yang telah di tetapkan yaitu Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang berjalan dengan cukup baik dikarenakan tiap tahun angka prevalensi stunting menurun, tetapi melihat dari beberapa aspek yang terjadi dalam tingkat koordinasi bersama instansi terkait dengan pelaksana atau kader dalam penurunan stunting  belum terjalin dengan maksimal dikarenakan masih adanya kader yang belum memenuhi kriteria tersebut, hal ini dilihat dari beberapa fakor yang terjadi seperti kurangnya ilmu pengetahuan yang diberikan terkait pencegahan stunting kepada masyarakat dan kurangnya kader untuk berpartisipasi dalam sosialisasi pencegahan stunting. Hal lain juga didapatkan terhadap masyarakat yang belum berperan aktif dalam pengetahuan akan stunting terutama bagi calon pengantin baru, ibu hamil dan ibu menyusui. Adapun saran dari peneliti yaitu berkaitan dengan beberapa permasalahan pada penerapan di lapangan yaitu dengan meningkatkannya lagi ilmu pengetahuan setiap pelaksana serta aktif berperan dalam memberikan sosialisasi/edukasi. Kata Kunci:  Implementasi, Pencegahan, Stunting