Muin Fahmal
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Qawanin Jurnal Ilmu Hukum

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI GANGGUAN JIWA Nurhalimah Fair; Muin Fahmal; Abdul Agis
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2: September 2020 – Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the steps taken by investigators against criminals who have mental disorders and to find out further legal proceedings against criminal offenders who have mental disorders. This research method uses data collection techniques by means of empirical research. The research was conducted in Makassar, namely at the Makassar POLRESTABES. The results of this study indicate that the steps taken by investigators against perpetrators of criminal acts who have mental disorders are interviews at the examination and observation stages. Then corresponded to Dadi Makassar Hospital to carry out an examination of the perpetrators as stated in the Visum et Repertum Psychiatricum letter, whose core conclusion states whether the examinee has mental disorders or does not have mental disorders. And the legal process against the perpetrator who is suspected of having a mental disorder, that is, if proven, the perpetrator is freed from all legal charges (SP3), if it is not proven that he has a mental disorder, the legal process will continue so that the perpetrator is held accountable for his actions.
Tinjauan Hukum tentang Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berasal dari Pengurus Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.30/PUU-XV/2018 Muh Saldi; Muin Fahmal; Agussalim A Gadjong
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to find out how the basic considerations of the Constitutional Court in Establishing the Prohibition of Candidates for Members of the RegionalRepresentative Council come from Political Party Management and What are the Implications of the Prohibition of Political Party Managers from becoming Members of the Regional Representative Council within the framework of a democratic legal state This thesis research uses a normative legal research type, which is based on laws and regulations that use primary legal materials that have binding power as the main basis in this research, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other related regulations. Secondary materials, namely materials that are closely related to primary legal materials and help analyze and understand primary legal materials, such as the results of previous research related to Constitutional Court Decisions. The results of this study indicate that the basic considerations of the Constitutional Court in Establishing the Prohibition of Candidates for Members of the Regional Representatives Council from the Political Party Management are based on Philosophical, Juridical and Sociological Foundations. This is based on the original intent of the formation of the DPD as regional representation reflecting the existence of groups in the region. the community is represented by figures who are members of the DPD so that it is hoped that there will be no double representation. As for the implication of the prohibition of political party administrators from becoming members of the Regional Representatives Council within the framework of a democratic legal state, it is stated that the nomination of DPD members may not come from political party administrators in the general election which then has an impact on the presence of decisions that do not go hand in hand as if they will be contradictory. Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menetapkan Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Pengurus Partai Politik Dan Bagaimana Implikasi Larangan Pengurus Partai Politik untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka negara hukum Demokratis. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang disandarkan pada peraturan Perundang undangan yang menggunakan bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama dalam penelitian ini, diantaranya Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan terkait lainnya. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganilisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menetapkan Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Pengurus Partai Politik disandarkan pada Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.. Hal tersebut didasari pada original intent dari pembentukan DPD sebagai representasi daerah mencerminkan keberadaan golongan-golongan di masyarakat diwakili para tokoh yang menjadi anggota DPD sehingga diharapkan tidak terjadinya double representation. Adapun Implikasi Larangan Pengurus Partai Politik untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka negara hukum Demokratis membawa ketentuan pencalonan anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik pada pemilihan umum yang kemudian berdampak pada hadirnya putusan yang tidak berjalan beriringan seakan akan bertolak belakang.
Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan PAMSIMAS Nur Ummi Hani; Muin Fahmal; Nurul Qamar; Muhammad Ya'rif Arifin
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1: Maret – Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine and understand the effectiveness of the performanceof the Village Government in the Management of Community-Based Water Supplyand Sanitation Programs in Tanah Bumbu Regency. This study uses empiricalresearch methods using primary and secondary data types. The results of thisstudy indicate that the Village Government has not been effective in managing theCommunity-Based Water Supply and Sanitation Program or PAMSIMAS. This isjudged by the fact that there are still programs that do not function in severalvillages, one of which is due to facilities that can no longer be used. The generalfactors that usually become obstacles include lack of funds for asset maintenance,inadequate facilities and infrastructure, the arrival of the dry season causingwater sources to dry up, the amount of water produced is not proportional to theamount of water needed, and the condition of the soilwich are less able towithstand water infiltration. Research recommendations from the VillageGovernment should encourage the community to be active together in programutilization and asset maintenance by seeking funds either through communitycontributions or requesting assistance from the city/district government in theform of donations, or nearby companiesvillage. Country drop provide a legalumbrella made by the Regency Government so that the distribution of the budgetfor the program can run as it should and does not conflict with the applicablelaws and regulation, a well as clarify the implementing rules for maintenamce ofthe program the facility. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas kinerjaPemerintah Desa dalam pengelolaan Program Penyediaan Air Minum danSanitasi Berbasis Masyarakat DI Kabupaten Tanah Bumbu. Penelitian inimenggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan jenis data primerdan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa belumefektif dalam pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi BerbasisMasyarakat atau PAMSIMAS. Hal ini dinilai dari masih adanya program yangtidak berfungsi di beberapa desa salah satunya akibat fasilitas yang tidak dapatlagi digunakan. Adapun faktor umum yang biasa menjadi hambatan antara lain,kurangnya dana untuk pemeliharaan aset, sarana dan prasarana kurang memadai, datangnya musim kemarau menyebabkan sumber air menjadi kering,jumlah air yang dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah air yang dibutuhkan,serta keadaan tanah yang kurang mampu menahan resapan air. Rekomendasipenelitian Pemerintah Desa seharusnya mendorong masyarakat untuk bersama-sama aktif dalam pemanfaatan program dan pemeliharan aset dengan mencaridana baik melalui iuran di masyarakat atau meminta bantuan kepadapemerintah kota/kabupaten berupa sumbangan, atau perusahaan di sekitardesa. Memberikan payung hukum yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten agarpenyaluran anggaran untuk program tersebut bisa berjalan sebagaimanamestinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku, serta memperjelas aturan pelaksana untuk dilakukan pemeliharaanterhadapat fasilitas tersebut.