Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Frico Nur Malikilmulki Muhammad
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Frico Nur Malikilmulki Muhammad; Yana Indawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1589-1598

Abstract

Penyebaran konten intim non-konsensual atau yang dikenal sebagai revenge porn merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi di era digital. Permasalahan utama dalam penegakan hukum saat ini adalah kecenderungan aparat penegak hukum yang masih memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan instrumen hukum yang berperspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual di ruang siber. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah konflik norma antar regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pasal kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gagal memberikan perlindungan komprehensif karena regulasi tersebut hanya menitikberatkan pada aspek moralitas publik. Sebaliknya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menawarkan mekanisme keadilan yang lebih substantif melalui jaminan restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Penulis menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum wajib menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai aturan hukum khusus untuk menjamin kepastian hukum dan pemulihan hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik.
Co-Authors Yana Indawati