Frico Nur Malikilmulki Muhammad
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Frico Nur Malikilmulki Muhammad; Yana Indawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1589-1598

Abstract

Penyebaran konten intim non-konsensual atau yang dikenal sebagai revenge porn merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi di era digital. Permasalahan utama dalam penegakan hukum saat ini adalah kecenderungan aparat penegak hukum yang masih memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan instrumen hukum yang berperspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual di ruang siber. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah konflik norma antar regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pasal kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik gagal memberikan perlindungan komprehensif karena regulasi tersebut hanya menitikberatkan pada aspek moralitas publik. Sebaliknya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menawarkan mekanisme keadilan yang lebih substantif melalui jaminan restitusi dan rehabilitasi bagi korban. Penulis menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum wajib menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai aturan hukum khusus untuk menjamin kepastian hukum dan pemulihan hak korban kekerasan seksual berbasis elektronik.
Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman Frico Nur Malikilmulki Muhammad; Aditya Putra Rianda
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.964

Abstract

Ahli Waris Pengganti adalah bukan salah satu ahli waris sejak awal, tetapi karena keadaan kerabat menurut hukum, Ahli Waris dapat menjadi ahli waris dan mewarisi sebagai Ahli Waris jika Pewaris tidak meninggalkan seorang anak, melainkan meninggalkan seorang cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak laki-laki. Dalam KUH Perdata ada yang disebut dengan plaatzvervulling wasiat yang mengikat, dalam pasal 185 KHI disebut ahli waris yang dilindungi, bukan ahli waris pengganti. Di Indonesia kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan hukum waris Islam di Indonesia. Ayat 2 Pasal 178, Pasal 181, 182 dan Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa ahli waris pengganti memiliki pembatasan terhadap ahli waris menurut garis kekerabatan sampai ke garis cucu, dan garis ahli waris laki-laki dapat diangkat kembali oleh kedua anak laki-laki tersebut. dan perempuan. Pelaksanaan syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepribadian Islami. Munculnya prinsip kepribadian Islami ini awalnya dikaitkan dengan lahirnya teori resepsi di kompleks Van den Berg. Teori penerimaan secara keseluruhan pada dasarnya dijelaskan bahwa hukum adat di Indonesia adalah hukum setiap agama, maka hukum bagi penduduk asli menganut agama Islam adalah hukum Islam, yang juga berlaku bagi non-muslim.