Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
I Nengah Budiarta
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Tindak Pidanai Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring Trawl (Illegal Fishing) di Wilayah Perairan Jawa Timur I Nengah Budiarta; Hervina Puspitosari
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1454

Abstract

Illegal fishing is a form of criminal activity in the field of fishing. Cases of illegal fishing in the eastern Java region in the period 2021-2023 saw a decrease in cases, but by the end of the case does not belong to the rise. The purpose of this research is to find out the form of law enforcement of illegal fishing using trawl nets in the territory of eastern Java waters by the East Java Police Water Police Directorate. The method used is empirical yuridic method with data sources derived from primary data obtained through interviews with Subditgakkum Ditpolair Polda Jatim and secondary data. The results of this study are that the law enforcement carried out by Ditpolair Polda Jatim is still not maximum enough because of several factors, such as uncertain weather, bureaucratic communication with stakeholders that takes quite a long time, the main tools of the defence system are still not adequate, inequality of resources, difficulty identifying vessels that have been engaged in illegal fishing, and the factor of public awareness is said to be still low to the law. However, each of these obstacles has had efforts to overcome it.
HAK SEORANG AHLI WARIS YANG BERGANTI AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI I Nengah Budiarta; Muhammad Rafi Hidayatullah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i1.965

Abstract

Masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki hukum adat waris yang dimana anak laki-laki menjadi ahli waris utama karena adat bali menganut sistem garis keturunan patrilineal, namun berbeda dengan ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu ke agama lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kedudukan anak sebagai ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu dan akibat yang diterimanya dalam keluarga maupun masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan adalah teknik penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang kedudukan ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan ahli waris yang berganti agama dari Hindu ke agama lain tidak memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan adat Bali namun kewajiban untuk menjaga orang tua tatap dilakukan. Hak untuk menerima warisan dari pewaris juga tidak dapat diberikan ke ahli waris kecuali sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pewaris membahas tentang pembagian waris kepada ahli waris yang lainnya atau bisa dalam bentuk hibah.
Co-Authors Hervina Puspitosari, Hervina Muhammad Rafi Hidayatullah