Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.447
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Constitutional Review Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law, Development and Justice Review Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Lemhannas RI Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Dwi Putra Nugraha
Universitas Pelita Harapan
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution Malika Rajan Vasandani; Dwi Putra Nugraha; Susi Susantijo
Constitutional Review Vol 8, No 1 (2022)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/consrev813

Abstract

As the world’s third largest democracy, Indonesia’s governmental system should ideally function as a government of the people, by the people, for the people, to borrow the famous words of Abraham Lincoln. In reality, the House of Representatives of the Republic of Indonesia, an institution which should best represent the nation’s people in carrying out its duty of drafting legislative products, still fails to do so, as it is dominated by men. Deep-rooted patriarchal beliefs cloud the nation, while inadequate and inefficient laws have also contributed to the present situation of low female representation in politics. This article therefore looks into the effectiveness various laws and regulations intended to protect women’s political rights. It assesses the effect of the low participation of women on the quality and gender-sensitivity of laws passed by the House of Representatives. It also evaluates the urgency to introduce affirmative action policies through the 1945 Constitution to increase women’s participation rates. The authors have used the normative-empirical method, consisting of a statutory, conceptual and comparative approach. Materials used for this research include interviews with prominent figures, analysis of the law and a comparative study. Through this approach, the article concludes that prevailing regulations in Indonesia require improvement, as there needs to be a shift from the present quota system to a system of reserved legislative seats in order to reap the benefits of equal participation.
PERAN KETUA MASYARAKAT HUKUM ADAT MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK YANG BERMARTABAT PADA TAHUN 2024 Rizky Karo Karo; Debora Pasaribu; Dwi Putra Nugraha; Graceyana Jennifer
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.595 KB) | DOI: 10.55960/jlri.v10i1.271

Abstract

Pemilihan Umum Serentak lanjutan pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pemilih adalah masyarakat hukum adat, dan diharapkan partisipasi memilihnya meningkat serta berintegritas. Selama ini partisipasi masyarakat adat tidak terlalu besar, hal ini menurut peneliti disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat desa akan pentingnya pemilu bagi peningkatan kehidupan mereka. Bagaimana peran Ketua Masyarakat Hukum Adat mewujudkan pemilihan umum serentak yang bermartabat pada tahun 2024?; Kedua, Bagaimana korelasi Ketua Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat hukum adat untuk menghindari penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Data penelitian adalah data sekunder (penelitiankepustakaan), dan dianalisis secara kualitatif. Hasi penelitian pertama, Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peranan penting, Ketua MHA menjadi panutan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ketua MHA wajib untuk memberitahukan untuk memilih sesuai integritas, memperingatkan MHA bahwa MHA dapat dikenakan pemidanaan apabila menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian. Kedua, Ketua MHA dapat berpartisipasi untuk mengingatkan agar MHA menjadi pemilih dalam Pemilu Serentak pada tahun 2024. Kesimpulannya adalah masyarakat hukum adat seyogyanya memilih calon yang berintegritas pada pemilihan umum.
Analisa Polemik Dan Apologi Pemekaran Provinsi Baru Dalam Penyelenggaraan Dan Penerapan Otonomi Daerah Dwi Putra Nugraha; Daafa’a Alhaqqy Muhammad
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17202

Abstract

Otonomi Daerah, as stated in UU No. 32/2004, is the right, authority, and obligation of autonomous regions to regulate and manage their own government affairs and the interests of local communities in accordance with statutory regulations. With regional autonomy, it is hoped that decentralisation that supports equity in terms of development and welfare can be realized. The ideal conditions that are expected with the implementation of regional autonomy are very far from the current reality One in particular is Banten Province, which departed from West Java Province since 2000 and whose poverty level has actually increased. This research was done to show that the ideal conditions that are expected with the implementation of regional autonomy are very far from the current reality. Report cards for new autonomous regions, including Banten Province, are still dominated by red numbers. Keyword: Regional autonomy, decentralization, participation and local elit Abstrak  Otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 32/2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah, diharapkan desentralisasi yang mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dapat terwujud. Kondisi ideal yang diharapkan dengan pelaksanaan otonomi daerah sangat jauh dari kenyataan saat ini Salah satunya adalah Provinsi Banten yang berangkat dari Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2000 yang tingkat kemiskinannya justru meningkat. Studi ini dilakukan untuk menunjukkan kondisi ideal yang diharapkan dengan dilaksanakannya otonomi daerah nyatanya sangat jauh dari kenyataan saat ini. Raport untuk daerah otonom baru, khususnya Provinsi Banten, masih didominasi angka merah.
Tanggung Jawab Sosial Pemegang Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Ibadah Kristen di Indonesia Hadasa Widelia; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3519

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab sosial yang diemban oleh pemegang izin dalam pembangunan tempat ibadah Kristen di Indones. Sebagai bagian dari pelaksanaan hak atas kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pembangunan tempat ibadah Kristen tidak hanya memerlukan izin administratif dan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar yang terdiri dari beragam latar belakang agama dan budaya. Tanggung jawab sosial pemegang izin mencakup aspek hubungan antaragama, integrasi sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam bersama pemegang izin, tokoh agama, dan anggota masyarakat di sekitar tempat ibadah yang sedang dibangun. Selain itu, studi ini juga mengkaji dokumen izin dan kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan tempat ibadah di Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang izin tempat ibadah Kristen di Tangerang memiliki tanggung jawab sosial yang mencakup beberapa area penting: pertama, menjaga keharmonisan dan toleransi antaragama melalui dialog terbuka dan komunikasi dengan masyarakat sekitar; kedua, memastikan bahwa pembangunan tempat ibadah tidak mengganggu kenyamanan atau kegiatan sosial warga sekitar, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas dan kebisingan; dan ketiga, pemegang izin diharapkan berkontribusi pada program sosial masyarakat, seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana agama dapat menjadi sarana pengembangan karakter dan solidaritas sosial, bukan sumber konflik. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam memfasilitasi dialog antaragama dan mendukung pemegang izin dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka, untuk menciptakan keberagaman yang damai dan saling menghormati di Kota Tangerang.
Penghentian Progam Sehat Malang Makmur: Implikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan BPJS Kesehatan Cassie Andrea Jonathan; Christy Abigail Tjahyadi; Elena Prisilia; Marshella Angelita Butar; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4822

Abstract

Artikel ini membedah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/G/2024/PTUN.SBY. melalui dua sudut pandang, yakni hukum administrasi dan hukum kontrak. Putusan tersebut adalah mengenai sengketa antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang melawan Bupati Malang karena terbitnya keputusan mengenai pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana. Keputusan Tata Usaha Negara berikut oleh Kepala Dinas dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sekaligus pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sisi lain, Bupati Malang tentu memiliki alasan tersendiri terkait penjatuhan sanksi yang dilakukan. Namun, sengketa ini mengandung permasalahan yang lebih rumit, dengan turut dirugikannya BPJS Kesehatan Cabang Malang sebagai pihak ketiga. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang melalui suatu pakta integritas telah menyatakan komitmen untuk menyediakan anggaran guna membiayai Program Sehat Malang Makmur. Program tersebut diadakan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage di Malang, dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergitas yang optimal dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Kerjasama tampak berjalan baik, hingga pihak pemerintah lalai memenuhi komitmen yang tertera dalam pakta integritas. Kegagalan inilah yang menyebabkan penjatuhan sanksi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Artikel ini pun hadir sebagai bentuk analisis komprehensif terkait permasalahan antara Kepala Dinas, Bupati Malang, BPJS, hingga warga Malang yang telah mengharapkan pemenuhan janji pemerintah, yakni pelayanan kesehatan gratis
Implementasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dalam Daur Ulang Limbah Fast Fashion di Indonesia Dwi Putra Nugraha; Gisella Helga Xaviera; Jessy Yohanes; Paulina Shelly Kwu; Sheren Christabella Nathanael
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4907

Abstract

Industri fast fashion telah menjadi salah satu penyumbang limbah tekstil terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan konsumsi produk tekstil yang cepat dan tidak berkelanjutan menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan limbah, terutama terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, konsep Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi salah satu pendekatan strategis yang menekankan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produk, termasuk tahap pasca konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait kebijakan EPR, khususnya dalam konteks industri fast fashion di Indonesia. Pembahasan mencakup perbandingan kebijakan EPR di negara lain, sejarah regulasi serupa di Indonesia, serta kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya gotong royong. Selain itu, dibahas pula desain kelembagaan yang ideal, termasuk peran KLHK, Kemenperin, dan Kemendag dalam pengawasan dan pelaksanaan EPR, serta mekanisme penegakan hukum baik melalui sanksi formal maupun sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan EPR di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, namun memiliki potensi besar jika diintegrasikan dengan pendekatan budaya lokal dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar instansi, partisipasi produsen, serta kesadaran masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah tekstil yang berkelanjutan dan inklusif.
Recalibration of Political Participation to Restore Democracy and Meritocracy in the 2024 Election Dwi Putra Nugraha
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.4018

Abstract

The ideas of meritocracy and democracy are seen as running in juxtaposition. Democracy bases results on votes solely without assessing the leader's capabilities. However, meritocracy also creates tyranny in a different form. This is because democracy and meritocracy carry the values of liberalism. This article refutes the conflict between the two concepts and shows the shortcomings of both. Adjustments and improvements to the electoral system and related systems cannot be carried out on a large scale without massive political power. Recalibration of political participation is at least an initial improvement in accordance with the constitutional design of dignified balance to achieve short-term goals. Community political participation in the 2024 elections must be interpreted broadly and substantively. The Voter Participation Index initiated by the KPU has good initial ideas and objectives. However, this paper shows that the method for preparing the IPP needs to be expanded by not only basing the data on applications owned by the KPU alone.
Perbedaan Regulasi Kosmetika Global: Analisis Komparatif terhadap Persyaratan Wajib Penilaian Keamanan dan Daftar Zat yang Dilarang dalam Kerangka Uni Eropa dan Indonesia Dwi Putra Nugraha; Callista Caesaria Lionoro; Keiser Shanderos Partogi; Tricia Laurent Sutanto
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5k6gh833

Abstract

Industri kosmetik mengalami perkembangan yang pesat karena kesadaran konsumen terhadap estetika dan kesehatan kulit. Akan tetapi, dibalik peningkatan ini terdapat juga tantangan terkait keamanan produk, terutama akibat penggunaan bahan kimia berbahaya yang tidak memenuhi standar. Dalam hal ini Uni Eropa menerapkan beberapa regulasi ketat yang terdiri dari Regulation (EC) No. 1223/2009, REACH, dan Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) untuk menjaminkan keamanan produk sebelum diedarkan dalam pasar. Disisi lain, Indonesia menerapkan sistem notifikasi dengan pengawasan administratif yang masih terbatas dari segi kapasitas laboratorium dan tenaga ahli. Penelitian ini membandingkan regulasi dari kedua negara tersebut dengan mengidentifikasi gap dan peluang harmonisasi. Adopsi model penilaian keamanan berbasis risiko (Cosmetic Product Safety Report) dari Uni Eropa dianggap penting dalam memperkuat perlindungan konsumen Indonesia di era globalisasi.
Implementasi Smart Mobility Sebagai Model Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Cherish Young; Felicia Evelyn; Dwi Putra Nugraha
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2374

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Smart Mobility as one of the key indicators of the Jakarta Smart City program to support sustainable development in the Province of DKI Jakarta. The study focuses on the application of Transit Oriented Development (TOD) and the operation of TransJakarta Electric Buses as concrete efforts to address traffic congestion and air pollution, which are major urban challenges. The research method employed is an empirical qualitative approach, relying on primary data obtained through interviews with relevant parties, as well as secondary data derived from legislation, official government documents, and academic literature. The research findings indicate that the development of TOD areas significantly contributes to improving public access to mass transportation and reducing dependence on private vehicles. Meanwhile, the use of TransJakarta Electric Buses represents an environmentally friendly transportation innovation that supports carbon emission reduction in DKI Jakarta, although it still faces obstacles in terms of fleet availability and investment. The implementation of this policy has shown positive impacts on shifting public behavior, as reflected in the increase of public transportation users from 18.86% in 2023 to 22.19% in 2024. However, there is still no definitive measurement of how much the policy has contributed to reducing air pollution levels. Therefore, periodic and comprehensive evaluations supported by accurate data are essential to ensure that this policy runs effectively and aligns with sustainable development goals. To realize a more environmentally friendly, sustainable and livable DKI Jakarta, collaboration between the government, private sector and the community is needed.
Pertanggungjawaban administratif dan internasional terhadap penyalahgunaan izin tinggal wisatawan asing: studi kasus dan implikasi terhadap kedaulatan negara Angelica Nathasya Winata; Callista Alifia Wardhana; Christin Laurensia Setiawan; Dwi Putra Nugraha
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i5.1933

Abstract

Penyalahgunaan izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia, khususnya di Bali, mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang berdampak pada stabilitas ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara secara administratif serta mekanisme kerja sama internasional terhadap pelanggaran izin tinggal oleh wisatawan asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif deduktif terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keimigrasian di Indonesia, seperti UU No. 6 Tahun 2011 dan UU No. 37 Tahun 1999, serta doktrin hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum keimigrasian masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek koordinasi antarinstansi dan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Selain itu, kerja sama internasional terbukti memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan hukum dan menjaga hubungan antarnegara. Dengan demikian, peningkatan efektivitas penegakan hukum, optimalisasi kerja sama internasional, penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparat, koordinasi antarinstansi, serta pendekatan preventif melalui edukasi, menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat.
Co-Authors Aldi Buntaran Amandha Ayu Bunga Syabina Angel Sabatini Yusuf Angelica Nathasya Winata Callista Alifia Wardhana Callista Caesaria Lionoro Cassie Andrea Jonathan Cherish Young Christin Laurensia Setiawan Christy Abigail Tjahyadi Daafa’a Alhaqqy Muhammad Debora Pasaribu Denalia Michelle Lasut Devita Vallensia Elena Prisilia Felicia Evelyn Gisella Helga Xaviera Graceyana Jennifer Hadasa Widelia Jessy Yohanes Keiser Shanderos Partogi Malika Rajan Vasandani Marshella Angelita Butar Najwa Marwan Naurah Alfi Mufidah Anwar P. Karo, Rizky Pratama Paolo Gibran Joesoef Paulina Shelly Kwu Sheren Christabella Nathanael Susi Susantijo Tricia Laurent Sutanto