Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Dwi Putra Nugraha
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Tanggung Jawab Sosial Pemegang Persetujuan Bangunan Gedung Rumah Ibadah Kristen di Indonesia Hadasa Widelia; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3519

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab sosial yang diemban oleh pemegang izin dalam pembangunan tempat ibadah Kristen di Indones. Sebagai bagian dari pelaksanaan hak atas kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pembangunan tempat ibadah Kristen tidak hanya memerlukan izin administratif dan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar yang terdiri dari beragam latar belakang agama dan budaya. Tanggung jawab sosial pemegang izin mencakup aspek hubungan antaragama, integrasi sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan serta ramah lingkungan yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam bersama pemegang izin, tokoh agama, dan anggota masyarakat di sekitar tempat ibadah yang sedang dibangun. Selain itu, studi ini juga mengkaji dokumen izin dan kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan tempat ibadah di Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang izin tempat ibadah Kristen di Tangerang memiliki tanggung jawab sosial yang mencakup beberapa area penting: pertama, menjaga keharmonisan dan toleransi antaragama melalui dialog terbuka dan komunikasi dengan masyarakat sekitar; kedua, memastikan bahwa pembangunan tempat ibadah tidak mengganggu kenyamanan atau kegiatan sosial warga sekitar, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas dan kebisingan; dan ketiga, pemegang izin diharapkan berkontribusi pada program sosial masyarakat, seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana agama dapat menjadi sarana pengembangan karakter dan solidaritas sosial, bukan sumber konflik. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam memfasilitasi dialog antaragama dan mendukung pemegang izin dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka, untuk menciptakan keberagaman yang damai dan saling menghormati di Kota Tangerang.
Penghentian Progam Sehat Malang Makmur: Implikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan BPJS Kesehatan Cassie Andrea Jonathan; Christy Abigail Tjahyadi; Elena Prisilia; Marshella Angelita Butar; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4822

Abstract

Artikel ini membedah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/G/2024/PTUN.SBY. melalui dua sudut pandang, yakni hukum administrasi dan hukum kontrak. Putusan tersebut adalah mengenai sengketa antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang melawan Bupati Malang karena terbitnya keputusan mengenai pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana. Keputusan Tata Usaha Negara berikut oleh Kepala Dinas dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sekaligus pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sisi lain, Bupati Malang tentu memiliki alasan tersendiri terkait penjatuhan sanksi yang dilakukan. Namun, sengketa ini mengandung permasalahan yang lebih rumit, dengan turut dirugikannya BPJS Kesehatan Cabang Malang sebagai pihak ketiga. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang melalui suatu pakta integritas telah menyatakan komitmen untuk menyediakan anggaran guna membiayai Program Sehat Malang Makmur. Program tersebut diadakan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage di Malang, dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergitas yang optimal dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Kerjasama tampak berjalan baik, hingga pihak pemerintah lalai memenuhi komitmen yang tertera dalam pakta integritas. Kegagalan inilah yang menyebabkan penjatuhan sanksi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Artikel ini pun hadir sebagai bentuk analisis komprehensif terkait permasalahan antara Kepala Dinas, Bupati Malang, BPJS, hingga warga Malang yang telah mengharapkan pemenuhan janji pemerintah, yakni pelayanan kesehatan gratis
Implementasi Regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dalam Daur Ulang Limbah Fast Fashion di Indonesia Dwi Putra Nugraha; Gisella Helga Xaviera; Jessy Yohanes; Paulina Shelly Kwu; Sheren Christabella Nathanael
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4907

Abstract

Industri fast fashion telah menjadi salah satu penyumbang limbah tekstil terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan konsumsi produk tekstil yang cepat dan tidak berkelanjutan menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan limbah, terutama terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, konsep Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi salah satu pendekatan strategis yang menekankan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produk, termasuk tahap pasca konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait kebijakan EPR, khususnya dalam konteks industri fast fashion di Indonesia. Pembahasan mencakup perbandingan kebijakan EPR di negara lain, sejarah regulasi serupa di Indonesia, serta kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya gotong royong. Selain itu, dibahas pula desain kelembagaan yang ideal, termasuk peran KLHK, Kemenperin, dan Kemendag dalam pengawasan dan pelaksanaan EPR, serta mekanisme penegakan hukum baik melalui sanksi formal maupun sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan EPR di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, namun memiliki potensi besar jika diintegrasikan dengan pendekatan budaya lokal dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar instansi, partisipasi produsen, serta kesadaran masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah tekstil yang berkelanjutan dan inklusif.
Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok Di Indonesia Najwa Marwan; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Januari - Februari 2025)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v6i3.4030

Abstract

Tingginya persentase perokok di Indonesia menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan penjualan rokok per batang yang bertujuan mengurangi akses rokok, terutama di kalangan muda dan masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan ini berupaya mengurangi konsumsi rokok, khususnya pada kelompok yang rentan. Penelitian ini menunjukkan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi konsumsi rokok dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Dengan menggunakan lima pendekatan, yaitu pendekatan asas hukum, pendekatan sistematika hukum, pendekatan sinkronisasi hukum, 34 pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan kasus hukum, termasuk wawancara dan survei. Penelitian ini mengungkapkan kekuatan dan kelemahan kebijakan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mengurangiibilitas rokok, terutama di kalangan remaja, implementasinya menghadapi tantangan besar seperti penegakan hukum yang lemah, pemantauan yang tidak konsisten, pelanggaran sosialisasi, dan budaya merokok yang kuat. Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki potensi dampak yang lebih besar jika beberapa langkah diperkuat. Penegakan hukum yang lebih ketat, pemantauan yang konsisten, serta kampanye edukasi yang disesuaikan dengan berbagai demografi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung kebijakan ini. Selain itu, memberikan dukungan ekonomi kepada pedagang kecil yang terdampak larangan sangat penting. Dengan pendekatan holistik yang mencakup faktor hukum, sosial, dan ekonomi, kebijakan ini berpotensi mengurangi tingkat merokok di Indonesia dan meningkatkan hasil kesehatan masyarakat.
Efektivitas BP2MI Sebagai Lembaga Administratif Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Perspektif Hukum Administrasi Negara Angel Sabatini Yusuf; Aldi Buntaran; Devita Vallensia; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6928

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup kompleks dalam praktik hukum administrasi negara. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai BP2MI, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga administratif dalam melaksanakan fungsi perlindungan bagi pekerja migran. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan karya ilmiah terdahulu yang relevan. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penerapan regulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja BP2MI masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya sistem pengawasan terhadap perusahaan penempatan, serta penerapan sanksi administratif yang belum konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan regulasi yang lebih tegas agar perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara efektif.
Desain Konstitusional Sistem Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam Mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Negara yang Optimal di Indonesia Paolo Gibran Joesoef; Dwi Putra Nugraha
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7950

Abstract

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi utama negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam hal ini, alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi instrumen penting bagi negara untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Namun, pengelolaan dan pembangunan alutsista tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan militer semata, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain konstitusional sistem alutsista dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang optimal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah mengatur sistem pertahanan negara, desain konstitusional yang secara spesifik mengatur sistem alutsista masih belum terintegrasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain konstitusional yang menekankan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas, kemandirian industri pertahanan, serta keberlanjutan kebijakan alutsista. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara yang berlandaskan konstitusi dan nilai demokrasi.
Co-Authors Aldi Buntaran Angel Sabatini Yusuf Cassie Andrea Jonathan Christy Abigail Tjahyadi Devita Vallensia Elena Prisilia Gisella Helga Xaviera Hadasa Widelia Jessy Yohanes Marshella Angelita Butar Najwa Marwan Paolo Gibran Joesoef Paulina Shelly Kwu Sheren Christabella Nathanael