<![CDATA[Kelembagaan masyarakat adat Waropen secara legal berdasarkan peraturan perundang-undangan belum terbentuk di Provinsi Papua Barat. Untuk itu, kegiatan ini menjadi urgensi yang harus dilakukan dalam rangka penguatan dan penataan kelembagaan adat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk (1) membangun kesadaran dan solidaritas sosial; (2) mendorong kohesivitas sosial yang harmoni; (3) membentuk organisasi modern berbasis adat; (4) membangun organisasi sebagai benteng penerus nilai dan tradisi luhur; dan (5) ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Luarannya adalah diharapkan berkontribusi dalam (1) memahami wilayah dan karateristik budaya Waropen yang sama dan berbeda pada setiap kampung, keret dan rumah; dan (2) menyusun kelengkapan organisasi lembaga adat dan kemasyarakatan dalam mendukung pelestarian adat dan budaya Waropen. Mitra dalam kegiatan ini adalah (1) Pemerintah Provinsi Papua Barat, (2) Pemerintah Kabupaten Waropen, (3) Pemerintah Kabupaten Manokwari, dan (4) Dewan Adat Daerah Suku Waropen Provinsi Papua. Metode kegiatan ini adalah participatory learning and action (PLA) dengan paradigma sosio-etnografis agar dapat belajar pada komunitas, menempatkan nilai yang sama antara pengetahuan dan pengalaman masyarakat adat, dan kapasitasnya dalam memberikan solusi atas masalah yang mempengaruhinya. Bentuk kegiatannya terdiri atas: (1) Musyawarah Besar, dan Pengukuhan. Hasil kegiatannya adalah terbentuknya kelembagaan: (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Adat, (2) Peradilan Adat, dan (3) Kerukunan Keluarga Waropen]]>
